Prosedur perjanjian kredit antara debitur yang beristrikan warga negara India dengan PT. Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Palu

PARURA, Asmini, Dr. Sutanto, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengikatan kredit dalam hal debitur beristrikan seorang Warga Negara India dan terjadi persatuan harta secara bulat. Dapat dilakukan pengikatan kreditnya apabila istri yang Berkewarganegaraan India tidak hadir, hanya melampirkan kuasa persetujuan bawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif dengan menggunakan dua pendekatan pada analisis data yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Data diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah Pengikatan Kredit yang debitur beristrikan Warga Negara India. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai tugas dan jabatan notaris, dan Akta perjanjian kredit yang terjadi ketika debitur beristrikan Warga Negara India dan Kuasa Persetujuan yang dibuat di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Narasumber dalam tulisan ini dibagi menjadi narasumber yang mengalami kasus yang akan diteliti tersebut, narasumber praktisi Notaris, dan narasumber ahli yang memperdalam tentang perjanjian perikatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Istri yang tidak hadir dengan kuasa persetujuan bawah tangan yang tidak dilegalisasi, karena alasan sedang berada di luar negeri dan tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung, tidak menghalangi perjanjian pengikatan kredit karena istri sudah memberikan persetujuan dan membuat surat kuasa kepada suaminya untuk mewakili kewajibannya. Karena sulitnya bukti untuk menjelaskan bahwa tanda tangan dalam surat kuasa tersebut adalah asli, maka sebaiknya pejabat Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Atas dasar kesepakatan para Notaris yang berasal dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dinyatakan dalam rekomendasi pra konggres INI di Padang tahun 1999 yang merekomendasikan agar pembuatan akta (tindakan hukum) yang menyangkut harta bersama harus dilakukan secara bersamasama oleh suami/istri yaitu dengan bersama-sama menandatangani aktanya atau persetujuan tertulis dari suami/istri yang dilegalisasi (secara otentik).

This research has purpose to knowing : How to make loan from a debtor who has an India wife and has a union agreement for their property and can be make loan if his India wife absent, just attached signed letter that unlegalized by authority person. The result of this research hopes give descriptive pictures. This research used data analysis approach, first is library research and second is field research. This research used library research more than field research. Data that has writer collect from field research is primary data that search directly to the field. Collecting data for field research is secondary data such as primary law, secondary law, and third was tertiary law. library variance that connecting job description of Notary Public, and official document of loan agreement from Debtor who has India citizen wife and authorized agreement that unlegalized. Narasumber from this tesis are experienced this case narasumber, Notary narasumber, and binding agreement expert narasumber. The result of this research shows: if the wife not attending in time when the loan agreement signed, actually not allowed without confirmation. Although the problems is the wife in abroad and impossible to attend for giving her signed it would not stopped the loan agreement because the wife has give approve and make pronouncement letter to her husband. With the authority letter so approval the wife giving to her husband. Truthfully, authority is act by him self but delegated by another person that has authority. The problem was, how do we know or make sure that the authority person, truthful signing the letter. What if the signed in the letter was forge and can not being evidence in the court because it was difficult get evidence that explain the signed on the letter was original, Notary Public should be applied awareness and certainty principle. If Notary Public applied awareness principle, it is better verbally authorized not use as action law basis. Support by Notary Public convention from Ikatan Notaris Indonesia (INI) that recommended by pra congres INI at the Padang year 1999 that official documents about union property should be do by husband/wife, together signed official documents or legalized writing agreement from husband/wife.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Kredit Bank,Pengikatan,Credit Binding and Underhanded Letter Agreement