Tinjauan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hukum perjanjian Indonesia :: Studi kasus di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

SOEDARJONO, M. Hardjo, Sularto, SH.,CN.,MH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian Tesis ini berjudul “Tinjauan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Hukum Perjanjian Indonesia (Studi Kasus di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada)”, bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Hukum Perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta mengetahui permasalahan yang timbul, faktor-faktor yang menyebabkannya sekaligus upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian antara pihak pengguna barang/jasa (instansi pemerintah, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa (Rekanan). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kepustakaan yang didukung penelitian empiris yang mengacu pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber . Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan tujuan hasil penelitiannya berbentuk deskriptif analisis. Berdasarkan analisis maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian pengadaan barang/jasa berdasarkan unsur-unsurnya dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hanya di dalamnya terdapat kekhususan karena mempunyai sifat standard/baku, oleh karenya dapat disebut sebagai perjanjian jual beli standard. Sementara berkaitan dengan sahnya perjanjian, ternyata dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diketahui terdapat beberapa kelemahan yaitu ada beberapa persyaratan pra kontrak / perjanjian pendahuluan yang secara tegas telah diatur namun sebagian atau seluruhnya tidak dilaksanakan oleh salah satu dan/ kedua belah pihak (para pihak) yang dapat berakibat adanya tuntutan pembatalan perjanjian/kontrak dari penyedia barang/jasa lainnya dan atau pihak-pihak terkait lainnya, atau bahkan batal demi hukum.

The thesis entitled “The Legal Standing Of The Agreement On The Procurement Of Products/Services By The Government In The Law On The Agreement In Indonesia And Some Problems Related To The Enforcement Of The Law (A Case Study In The Engineering Faculty Of Gadjah Mada University)”, is a judicial and normative study that is based on the literature study supported by empirical study referring to in-field study to collect primary data. The literature study is conducted using documentary study through interview with sources. The data is analyzed qualitatively using descriptive method and it results in the descriptive analysis. The study aims at investigating the legal standing of the agreement on the procurement of products/services by the government in Indonesia as stipulated in Kitab Undang-undang Hukum Perdata, and also the emerging problems in the enforcement of the law between the users of the products/services (government institutions) and the providers of them (partners). Based on the conclusion it is known that the agreement on the procurement of the products/services is prepared on the basis of the elements that may be qualified as buying-selling contract as stipulated in the Kitab Undang-undang Hukum Perdata, though it contains something special because it is standardized and hence can be considered as a standard buying-selling contract. Meanwhile, concerning with the validity of the agreement, it is proven that there are some weaknesses in the enforcement of the agreement in the procurement of the products/services, which are the presence of some pre-contract conditions that are explicitly stipulated as not to be conducted by one of the parties concerned and/or both of them that may result in the demand for the abrogation of the contract by the providers of the products/services.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Pengadaan Barang dan Jasa, Agreement/Contract, Products Services, Product Service Users, Products Services Providers