Penyelesaian hukum atas wanprestasi dalam perjanjian pemborongan jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum selaku pemberi tugas dari pemerintah dan rekannya selaku pemborong di kabupaten Klaten

SUBEKTI, Erna, Prof.Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan jalan raya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten serta bentuk penyelesaian hukum yang diambil atas wanprestasi dalam perjanjian pemborongan jalan raya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif didukung oleh penelitian empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden. Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan jalan raya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, yakni pekerjaan peningkatan jalan raya Ngendo-Woro telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan ke empat atas Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lelang tersebut dilakukan secara lelang umum dengan pascakualifikasi.Terjadi wanprestasi dalam pekerjaan peningkatan jalan raya Ngendo-Woro, dimana terdapat cacat mutu, sehingga menyalahi ketentuan didalam bestek. Cacat mutu sedianya harus di perbaiki dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari masa pemeliharaan. Dalam kenyataannya penyedia jasa tidak melakukan perbaikan atas cacat mutu tersebut. Atas kejadian tersebut pengguna jasa diwakili oleh pemimpin pelaksana kegiatan melakukan pemutusan kontrak.

The research aims to investigate the implementation of highway construction contract at the Public Work Office of Klaten regency and legal measure to settle failure of obligation arising from that contract. The research belongs to a juridical normative research, which is supported with empirical research. It focuses on library research to obtain secondary data through the primary, secondary, and tertiary legal materials and field research to obtain primary data through interview with respondents. The research results show that the implementation of the highway construction contract at the Public Work Office of Klaten regency, i.e., for construction work to improve Ngendo-Woro highway, is compliant with the Presidential Bylaw No. 8/2006 on the fourth revision of the Presidential Decree No. 80/2003 on guideline on government’s goods provision. The projects were tendered publicly with postqualification. A failure of obligation occurred in the Ngendo-Woro road improvement work in the form of quality defect such that it violated the specifications in the contract. The quality defect ought to be fixed within 180 days of maintenance period. In practice, however, the contractor did not fix the defect. In response to it, the client represented by the chief executive of the project terminated the contract.

Kata Kunci : Penyelesaian Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Pemborongan Jalan Raya, Legal Settlement, Failure of Obligation, Highway Construction Contract