Tinjauan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama di Sungguminasa Gowa

MUTIAH, Prof.Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH.,MH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sungguminasa gowa serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Subjek penelitian ini terdiri dari hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa sebagai narasumber dan para pihak yang sedang melakukan perceraian dan sebagai responden. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan prosedur seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang masih rendah, fasilitas pendukung yang kurang memadai, peraturan atau hukum itu sendiri, serta mentalitas petugas pelaksana hukum yang belum siap. Dari beberapa faktor tersebut yang paling dominan adalah mentalitas petugas pelaksana hukum yang belum siap untuk menerapkan sanksi. Dari faktor-faktor tersebut sekaligus juga berpengaruh pada penyelesaian perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sungguminasa Gowa.

Divorce permit for civil servant is stipulated in the Government Regulation No. 10/1983 jo. Government Regulation No.45/1990. The research aims to investigate divorce procedure for civil servant in Sungguminasa Gowa and the factors affecting the implementation of divorce permit for civil servant. The subjects of research consist of the judges serving at the Court of Religious Affairs, Sungguminasa Gowa, as resource persons, and parties who are going through divorce process as respondents. Data from the research were analyzed qualitatively and quantitatively, and results were discussed descriptively. The research results show that divorce procedure for civil servant is not compliant with the prescription in the Government Regulation No. 10/1983. The following factors affect the procedure: low awareness and understanding by the society, and unfavorable mentality of the apparatuses in implementing sanctions. These factors further affect the divorce case settlement for civil servant in Sungguminasa Gowa regency.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Perceraian PNS, Pegawai Negeri Sipil, Perceraian, dan Surat Izin, civil servant, divorce, and letter of permit.