Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa

TAUFIKURAHMAN, Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.,LL.M

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang N0.32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas kepada Kepala Daerah dan DPRD, sementara keberadaan DPRD yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dan posisi Kepala Daerah sebagai alat pemerintah pusat memajukan adanya hubungan yang tidak terpisahkan diantara kedua lembaga kekuasaan tersebut. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelembagaan antara Depala Daerah dan DPRD di Kabupaten Sumbawa menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode komparasi, yaitu dengan cara membandingkan pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang- Undang No.32 Tahun 2004 guna memperoleh data sekunder dibidang hukum, disamping itu digunakan data primer yang diperoleh dari wawancara. Kemudian data yang sudah dievaluasi dianalisis dan selanjutnya disusun dalam laporan yang bersifat deskriptif. Dari hasil pemelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Kedudukan legislatif menjadi mitra eksekutif sehingga mekanisme Check and Balance sudah bisa dijalankan di Kabupaten Sumbawa diantaranya dalam hal penetapan APBD, penetapan kebijaksanaan daerah, pertanggung jawaban kepala daerah dan dalam hal pengawasan.

Local authority in code of law No.22, 1999 and No.32, 2004 gives a wide authority to head of district and local house of representative while local house of representative is a part of local government and head of district government’s hand to show the unseparate relationship among them. This research is to recognize the relationship between the head of district and local house of representative in Sumbawa residence according to teh code law No.22, 1999 and No.32, 2004. This research uses analysis descriptive method using normative jurisdiction approach, that is a research based on a literature research using comparative method, by comparing the run of code law No.22, 1999 and No.32, 2004 to get the secondary data in law and also it is ued the primary one through the interview and the evaluated data was analyzed and it was rearranged in descriptive report. The result of the research is that after running the code of law No.22, 1999 and is perfected by code of law No.32, 2004, legislative is the partner of executive and in turn, check and balance mechanism can run well in Sumbawa residence, such as in determination of local policy and monitoring.

Kata Kunci : Hubungan kelembagaan, kepala daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Institution relationship, head of district and local house of representative