Kedudukan dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

PALAYUKAN, Sirande, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitìan dan penuangannya dalarn tesis sesuai judul tersebut dilakukan mengingat Undangundang No.5/I 999 yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak secara tegas mengatur kedudukan dan k2wengannya apakah sebagai lembaga peradilan atau sebagai lembaga administrative atau lembaga penegak hukurn biasa sehingga dalam melaksanakan tugasnya sering mengalami hambaan. Harnbatan yang dialami balk yang timbul dad lembaga itu sendiri berupa tidak adanya aturan yang memädai tentang ìatacara penanganan perkara, bentuk dan isi putusan, upaya hukum dan tatacara pemeriksaannya serta bagaimana pelaksaan putusannya, maupun hambatan dan luar berupa gugatan atas pelaksaan tugasnya baik pada Pengadilan Tata Usaba Negara maupun pada Pengadilan Negeri. Dipihak lain, Kornisi Pengawas Persaingan Usaba diharapkan dapat berperan secara maksimal dalam mengawasi pelaksanaan UU No.5/i 999 sehingga tercipta ikiim persaingan yang sehat yang pada gilirannya akan menurnbuhkan investasi. Untuk itu, dengan metode penel.itian secara deskriptif analisis yang meliputi analisa sccara teoritis dan empiris yang dituangkan dalam tesis ini, penulis mencoba memberikan masukan—rnasukan yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk menjadikan Kornisi Pengawas Persaingan Usaba (KPPU) sebagai lembaga yang ideal sebagai satu-satunya pintu penyeles&an pelanggaran UU No.5/I 999.

The background of this research is the mandate of the Act No. 5/1999 on the establishment of the Commission for Business Competition Supervision, which does not clearly regulates its position and authority whether it is a judicial body or an administrative body or an ordinary law enforcing body. As the result, the Commission is faced with some problems in implementing its duties. The problems which arise internally in this institution include a lack of adequate regulation on the procedure for case handling, form and content of decision, legal measure, procedure for investigation, and way to implement the decision. Meanwhile, the external problems include lawsuit against the implementation of its duties at the Court of State Administration and in the District Court. On the other side, the Commission is expected to play an optimum role in monitoring the Act No. 5/1999 implementation to assure a conducive atmosphere for fair competition, which in turn brings investment incentives. Therefore, by means of descriptive method of analysis that includes theoretical and empirical analyses, the research will give inputs for reference in improving the Commission for Business Competition Supervision into an ideal institution to serve as the only way to settle offenses against the Act No. 5/1999

Kata Kunci : Penegakan Hukum,KPPU,Monopoli dan Persaingan Usaha, Regardless of the fact that it is not a judicial institution, the Commission for Business Competition Supervision has an absolute authority in preliminary settlement of offenses against the Act No. 5/199