Kajian Yuridis tentang transaksi Letter of Credit (LC) Perusahaan Gramarindo Group dengan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan :: Studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

KADIR, Herman, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Leter Of Credit (Surat Kredit) adalah surat dari suatu bank yang memberi kuasa kepada bank atau pihak lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih sesui dengan syarat-syarat yang tercantum dalam surat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan/perusahaan adalah Badan hukum yang didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan dan pelaksanaannya. Transaksi Letter of Credit (L/C) yang dilakukan perusahaan gramrindo Group dengan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru sebanyak 37 L/C dengan Nomor Perkara 566/Pid.B/2004/PN. dan sebanyak 4 L/C Nomor perkara 732/Pid.B/2004/PN Jakarta Selatan semistinya discrepancies yang ada di dalamnya diselesaikan dengan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga diatur dalam pasal 100 sampai dengan 173 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Transaksi yang dilakukan perusahaan Gramarindo Group dengan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru telah memenuhi persyaratan yang biasa dilakukan dalam perdagangan Ekspor-Impor sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, 4, serta penjelasannya juga pada pasal 8 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC/ICC 500) Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang transaksi L/C antara perusahaan Gramarindo Group sangat tidak obyektif dan tidak adil, dapat dibandingkan berat dan lama hukuman diantara pelaku yang punya andil besar dan hanya sekedar membantu melakukan transaksi bahkan masih banyak lagi yang terkait dengan kasus tersebut yang belum tersentuh oleh hukum. Putusan pidana tersebut tidak terlepas dari politik pemerintahan saat itu yang ingin memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena tuntutan masyarakat untuk memberantas Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melus secara sistematis dalam pemerintahan. Putusan Pidana dengan bersenjatakan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 masih diperdebatkan karena tidak memenuhi kepastian hukum justru akan melahirkan ketidak adilan hukum, karena kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 memiliki pengertian ganda tentu tidak sejalan dengan pasal 28 UUD 1945 dijamin adanya suatu kepastian hukum yang adil. Impilikasi dari putusan pidana tersebut terhadap perbankan serta nasabah Bank BNI dan peningkatan perekonomin Indonesia tidak ada pengaruhnya sama sekali.

Letter of Credit is a document issued by a bank giving authorization to another bank or party to pay or accept or take over under the terms contained in said document. While a company/corporation shall mean a Legal Body established under an agreement, operating business with authorized capital wholly divided into shares, fulfilling requirements as stipulated in the laws, regulations and their rules of implementation. Discrepancies in the Letter of Credit (L/C) transaction made by Gramrindo Group and Bank BNI, Kebayoran Baru Branch of 37 L/C with Case Number 566/Pid.B/2004/PN. Jakarta Selatan and 4 L/C with case Number 732/Pid.B/2004/PN Jakarta Selatan actually should be settled under civil law as provided in articles 1320 and 1338 of the Civil Codes and also provided in articles 100 up to 173 of the Commercial Codes. Transaction made by Gramrindo Group and Bank BNI, Kebayoran Baru Branch has met requirements commonly applied to Export-Import trading as provided in articles 2, 4, and their clarification and also provided in article 8 of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC/ICC 500). Criminal Judgment of the District Court of South Jakarta on the L/C transaction made by Gramrindo Group is very unobjective and unfair. It can be considered from the weight and duration of punishments among the doers having big sharings and those only assisting in the transaction, and moreover, there are still many doers associated to the case having not yet been touched by the laws. Such Criminal Judgment is closely connected to the government's politic at that time, desiring support and legitimation from the people with the intention to maintain their powers, because of the people's demand to fight against corruption, collusion and Nepotism (KKN), spreading systematically in the government body. The Criminal Judgment which was based on the Law on Corruption Control No.20 Year 2001 is still being debated as it does not met the legal certainty, otherwise creates unfairness of law, as the word "can" in article 2 paragraph (1) and article 3 have ambiguous meaning which is not in line with article 28 of 1945 Constitution securing a just legal certainty. Such criminal judgment has no influence against banking and Bank BNI's customers and Indonesian economic increase. It affected the political stability and political economic of the government in line with business actors. This research was carried out using study of documents and interviews completed with observation or monitoring, with the purpose of knowing the truth and justice of a judgment that can be used by researchers in the field of laws for deeper study on L/C transaction.

Kata Kunci : Hukum Perdata, Transaksi LC