Pengelolaan bahan galian Golongan C oleh Pemerintah Kota Ternate

MERUA, Karim, Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan bahan galian golongan C dan hambatan-hambatannya oleh Pemerintah Kota Ternate. Penelitian ini deskriptif analitik yang mengkaji dan mengolah data penelitian secara kualitatif, yang bersumber dari penelitian lapangan dengan instrumen pedoman wawancara dan kepustakaan. Bahan yang digunakan adalah bahan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan hasil wawancara atau informasi dari narasumber yaitu kepala dinas-dinas terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengelolaan bahan galian golongan C yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, merupakan petunjuk pelaksana dan sebagai alat kontrol, sebagaimana ketentuan perizinan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Kedua Peraturan Daerah ini merupakan sistem hukum dan dilaksanakan secara terpadu melalui dinas-dinas terkait. Bentuk penambangan yang terjadi di Wilayah Kota Ternate adalah tambang terbuka (open pit mining) baik yang ada di perbukitan, dataran maupun di pesisir pantai yang pada umumnya belum memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan sumberdaya mineral dan rendahnya pendapatan daerah. Upaya pengendalian pengelolaan bahan galian golongan C oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate dilakukan dalam bentuk pengelolaan terpadu yang melibatkan instansi-instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Instansiinstasi terkait tersebut secara khusus menangani pengelolaan bahan galian golongan C di lapangan secara intensif. Penegakan Peraturan Daerah yang mengatur bentuk dan sistem pengelolaan secara proporsional berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dikembangkannya mengacu pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang merupakan strategi dalam pengelolaan bahan ga lian golongan C. Penerapan sanksi hukum masih kurang difungsikan dalam bentuk pengelolaannya, tetapi yang lebih dominan berfungsi adalah pengelolaan bahan galian tersebut dalam bentuk kebijakan

The research aims to describe the implementation of mineral type C management by the government of Ternate city including the problems. The research is descriptive and analytical. It collects secondary data from library research through the study of primary, secondary, and tertiary legal materials, and primary data from field research through interview with resource persons. It applies qualitative method for data analysis. Mineral type C management by the government of Ternate City follows the Regional Regulation No. 07/2000 on Tax for Mineral type C mining and management, Regional Regulation No. 11/2003 on Permit for Mineral type C mining activity. These bylaws become instrument of control and manual procedure as stipulated by the rule of permit in Article 3 items (1), (2), and (3). These bylaws are implemented in integration by relevant offices. Mining activities in Ternate adopt open pit mining in hilly, plain, and coastal areas and do not hold a permit (SIPD) from the Regional Government so that they are potential to damage natural resources and reduce the regional revenue. The control over mineral type c management by the government of Ternate city is performed through an integrated management that involves relevant institutions according to their specific duty. These institutions handle mineral type c management in the field intensively. Those bylaws enforce the form and system of proportional management based on the higher laws in effect, and they are expanded based on the Regional Government policy which serves as the strategy in mineral type c management. Sanction has been poor ly implemented, while the government policy plays a more dominant function in the management

Kata Kunci : Hukum Lingkungan,Bahan Galian Golongan C,Kewenangan Pemerintah Daerah, Management Implementation, Mineral type C, Regional Government Authority, Regional Government Regulation