Hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2003-2004

ABDULLAH, Prof.Dr. Abdul Halim, MBA

2007 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah belanja modal berhubungan dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, kemudian apakah di daerah pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah luar pulau Jawa. Data yang dianalisis bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa belanja modal 2003 tidak mempunyai korelasi dengan belanja pemeliharaan 2003 untuk wilayah pulau Jawa, namun mempunyai korelasi positif bagi wilayah luar pulau Jawa, dan hubungan antara belanja modal 2003 dan belanja pemeliharaan 2004 mempunyai korelasi yang cukup kuat baik di pulau Jawa maupun wilayah luar pulau Jawa. Artinya, pemerintah daerah mampu memprediksikan belanja pemeliharaan untuk aset yang dimiliki pada awal/pertengahan tahun anggaran berjalan dan juga memikirkan alokasi belanja pemeliharaan untuk aset yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan temuan Abdullah & Halim (2006) dan Bland & Nunn (1992) yang menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal berbeda dengan pengalokasian belanja pemeliharaan untuk aset tetap yang dihasilkan dari belanja tersebut. Selanjutnya, hasil analisis belanja modal 2004 dan belanja pemeliharaan 2004 menunjukkan bahwa di daerah pulau Jawa dan luar pulau Jawa tidak memiliki korelasi, begitu juga untuk total selisih belanja modal dan selisih belanja pemeliharaan tidak memiliki korelasi. Artinya, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal tidak dibarengi dengan alokasi anggaran untuk belanja pemeliharaan. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Karo-Karo (2006) yang menyebutkan bahwa anggaran belanja modal tidak memiliki hubungan dengan anggaran operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa. Hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan antara daerah pulau Jawa dan daerah luar pulau Jawa berbeda secara signifikan, yaitu di daerah pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah luar pulau Jawa. Temuan ini memberikan arti bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah pulau Jawa lebih baik dibandingkan dengan daerah luar pulau Jawa. Kualitas sumber daya manusia aparat Pemda pulau Jawa memiliki pemahaman perencanaan strategik yang lebih baik dibandingkan daerah luar pulau Jawa dalam mengalokasikan anggaran pada pos yang tepat. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Dwiyanto, et.al (2003) yang menyatakan bahwa isu putra daerah dan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kualitas penyajian anggaran pendapatan dan belanja daerah yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

This research aims to give empirical evidence whether capital expenditure and maintenance expenditure are related in local government of regency/municipality in Indonesia, and whether in Java island areas are higher than areas outside Java island. The source of data analysis is from Realization Report APBD of Local Government of regency/municipality in and outside areas of Java island. The analysis found that capital expenditure of 2003 had no correlation with maintenance expenditure of 2003 for the areas in Java island, but it had a positive correlation for the areas outside Java island, and the relationship between capital expenditure of 2003 and maintenance expenditure of 2004 had a strong correlation both in and outside Java island. It means, local government was able to predict maintenance expenditure for the asset possessed in the early/mid budget year and also thought the allocation of maintenance expenditure for the asset obtained in the year before. This finding fitted the ones of Abdullah & Halim (2006) and Bland & Nunn (1992) who stated that the making process of capital expenditure budgetary allocation policy was different with the allocation of maintenance expenditure for the fixed asset yielded by the expenditure. Next, the analysis showed that there was no correlation between capital expenditure of 2004 and maintenance expenditure of 2004 from in and outside Java island, it was the same with the total difference of capital expenditure and the difference of maintenance expenditure that showed no correlation. It means that the local government, in making the policy to allocate capital expenditure budgetary, did not follow it by budgetary allocation for maintenance expenditure. This finding fitted the research of Karo-Karo (2006) who stated capital expenditure budgetary had no correlation with operational budget and maintenance in government of regency/municipality in Java island. The correlation of capital expenditure and maintenance expenditure between areas in Java island and outside Java island was different significantly, Java island was higher than outside Java. This finding means that the policies made by the local government of Java island were better than those from outside Java island. The quality of apparatus resource of local government in Java island had a better strategic planning understanding comparing with those from outside Java island in allocating budget in the right post. This finding fitted the research belonged to Dwiyanto, et.al (2003) who stated that local people and human resource quality determined the presentation quality of expenditure budgetary and local expenditure which was transparent and accountable.

Kata Kunci : APBD,Belanja Modal dan Pemeliharaan, APBD, Realization Report APBD, Capital Expenditure, Maintenance Expenditure, Local Government of Regency/Municipality.