Pergulatan politik lokal :: Studi kasus pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung

MASRUN, Mohammad Fatah, Prof.Dr. Mohtar Mas'oed

2006 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penelitian ini sebenarnya bermula dari sebuah asumsi perlunya menelaah perspektif baru bagi terjadinya sebuah perubahan kebijakan. Asumsi ini mengemuka didasari atas adanya sebuah realitas tidak mudahnya merumuskan kebijakan publik yang secara terbuka mampu mengadopsi pluralitas kepentingan dari aktor sosial dalam proses kebijakan. Desakan publik untuk melangsungkan perubahan kebijakan seringkali banyak terhambat oleh rendahnya sensitivitas dan responsivitas elemen-elemen kebijakan publik yang tersedia. Kelemahan dan kelambanan elemen-elemen public merespon kebutuhan perubahan kebijakan akan menjadi penyebab lahirnya kebijakan publik yang menimbulkan lebih banyak eksternalitas. Tuntutan pemekaran wilayah, otonomi khusus dan bahkan separatisme di beberapa daerah, khususnya sejak sistem desentralisasi diberlakukan merupakan salah satu realitas tipikal kritik rakyat di daerah terhadap kebijakan pemerintah tentang pemerintahan daerah selama orde baru kemarin yang tuna sosial. Penelitian ini pada dasarnya merupakan analisis dan deskripsi terhadap fenomena-fenomena yang berlangsung dalam proses politik pembentukan daerah baru di Indonesia. Tema penelitian adalah ”pergulatan politik lokal” dengan studi kasus pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan di tiga daerah dari Kepulauan Bangka Belitung yakni Kapaten Bangka, Belitung dan Kota Pangkalpinang. Tiga daerah merupakan cikal bakal terbentuknya Provinsi Kepulauan Babel. Pemilihan lokasi dilandasi alasan bahwa tiga daerah ini secara konsisten telah melakukan berbagai upaya perubahan status daerah, dari daerah kabupaten atau kota menjadi provinsi semenjak tahun 1956, dilanjutkan pada tahun 1970an dan 1999-2000. Penelitian ini merumuskan lima pertanyaan kunci : siapa aktor yang terlibat, apa kepentingannya, bagaimana strategi aktor untuk mendapatkan kepentingan, siapa mitra koalisinya, dan apa isyu perekat yang digunakan dalam membentuk sebuah koalisi. Teori politik yang dipergunakan sebagai basis analisis terhadap pergulatan politik lokal di Babel adalah teori kelompok (group theory) yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Teori ini diperkuat oleh Heywood, Harris, Rod Hague Dkk, Andersoon Dkk, Macridis dan Brown, Hitchner dan Harbold. Disamping itu, dalam menganalisis peneliti juga menggunakan konsep UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 129/2000 tentang prosedur dan mekanisme pembentukan daerah. Hasil analisis penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh aktor, kepentingan, strategi politik, mitra koalisi dan isyu memegang peranan penting dalam membentuk sebuah pergulatan politik. Politik identitas merupakan kepentingan paling dominan dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Babel. Pergulatan politik adalah sebuah gerakan social-politik (social-political Movement) yang dilakukan guna mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Secara umum penelitian ini juga melakukan kritik terhadap teori yang menjadi rujukan analisis. Kritik yang disampaikan menyebutkan perlunya melakukan penyesuaian dan analisis terhadap setiap penggunaan teori dengan terlebih dahulu mencermati konteks dan lokus penelitian yang direncanakan.

This research in fact begins from an assumption of the importance of analyzing in perspective newly for the happening of a policy change. This assumption is shown by for existence of a reality not easy to him make of public policy which openly able to adopt the plurality of interest from social actor in society. Public pressure to pass off the policy changes oftentimes is pursued by lowering of sensitivity and response of available public policy element. Weakness and lethargy element of public response of requirement of policy change will become the cause born of public policy generating more amount externality. Regional demand expansion, special autonomy and even separatism in some area, specially since system decentralize gone into effect to represent one of typical reality criticize people in area to governmental policy about area governance of during poor new order yesterday. Political dynamics and struggle in era decentralize in each area own the difference as according to its context. Basically this research represents the analysis and description to phenomenon that goes on in course of new area forming politics in Indonesia. Research theme is local political struggle with the case study of Bangka Belitung Archipelago Province forming. This Research is done in three areas from Archipelago of Bangka Belitung namely Regency of Bangka, Regency of Belitung and Regency of Pangkalpinang. This three areas represent will form of Bangka Belitung Archipelago Province. Location choice based on by reason that three areas consistently have conducted various effort of change of area status, from area of regency or town becomes the province start from 1956, continued in the year 1970 and 1999-2000. To analyze the political struggle, this research formulats five questions key: actor whom in concerned, what its interest, how actor strategy to get interest, whose is its coalition partner, and what issue glue used in forming a coalition. Politics theory utilized by as bases analyze to local political struggle in Babel is Thomas R. Dye’s group theory. This theory supported by Heywood, Harris, Rod Hague et.al, Andersoon et.al, Macridis and Brown, Hitchner and Harbold. Beside that, this research analyst also use the concepts decanted in UU 22 / 1999 about governance of area and PP 129 / 2000 about procedure and mechanism of area forming From the analyze result this research show actor influence, interest, political strategy, partner of coalition and issue play a part important in forming a political struggle. Politics of identity is the most dominant interest in Bangka Belitung Archipelago Province forming. Political struggle is a social-political movement what is done by utilized to pass off the happening of policy change. Generally, this research also do the criticism to theory becoming reference analyze the. Criticism submitted/sent mention the importance of doing adjustment and analyze each using theory beforehand concern to context and planned research locus.

Kata Kunci : Politik Lokal,Propinsi Bangka Belitung