Analisis perencanaan alokasi dana dekonsentrasi di era otonomi daerah6bKajian sektor pendidikan dan kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan DIY

SUBANDARI, Nur Endah, Dr.Ir. Bondan Hermanislamet, M.Sc

2006 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Pilar utama pelaksanaan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah tersebut adalah dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Memasuki era otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola anggaran. Dengan mekanisme anggaran mengikuti fungsi, alokasi dana yang dikelola pemerintah pusat di era otonomi daerah seharusnya berkurang. Pada kenyataannya peningkatan pengeluaran pembangunan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan dana perimbangan. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan memahami proses perencanaan alokasi dana dekonsentrasi di era otonomi daerah; serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan alokasi dana dekonsentrasi tersebut. Kajian dilakukan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam otonomi daerah dan berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Lokus penelitian adalah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksplanatori, untuk menjelaskan fakta empirik alokasi dana dekonsentrasi serta proses perencanaannya pada era otonomi daerah. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap alokasi dana dekonsentrasi dengan tabulasi, prosentase, grafis, dan analisis trend. Analisis dilanjutkan dengan temuan lapangan untuk mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi proses perencanaan alokasi dana dekonsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dana dekonsentrasi masih dikelola oleh pusat. Pada sektor pendidikan, sebesar 51 persen dana dekonsentrasi masih dikelola oleh pusat. Sedangkan pada sektor kesehatan porsi yang dikelola oleh pusat sebesar 61 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pusat cenderung berat untuk melepas kekuasaannya kepada daerah. Pada era otonomi daerah, perencanaan alokasi dana dekonsentrasi bersifat sentralistik (top down). Hilangnya Kanwil mengakibatkan tidak adanya instansi vertikal didaerah sehingga hierarki perencanaan menjadi tidak jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan alokasi dana dekonsentrasi adalah: sistem perencanaan yang belum memadai, proses perencanaan alokasi dana dekonsentrasi yang bersifat top down, serta aktor/pelaku perencana baik pusat maupun daerah. Peraturan perundangan dekonsentrasi yang membagi kewenangan pusat dan daerah perlu dipertegas. Alokasi dana disuaikan dengan kewenangan diemban, untuk itu diperlukan suatu rumusan yang jelas indikator dan variabel penentu besaran alokasi dana dekonsentrasi. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran dekonsentrasi sangat diperlukan untuk mewujudkan good governance.

The main pillar of the decentralization implementation is decentralization of fiscal that regulates the financial relation between the central and local governments. One of the forms of relation is deconcentration, i.e. transfer of authority from the central government to the governor as the government representative. Entering the era of regional autonomy, the regional government receives bigger autonomy to manage its own money. Under the budget mechanism of function, the central government should reduce its control on budget allocation in the regional autonomy era. In practice, however, the increase of expense for development is bigger that the increase of the government subsidy. The research aims to investigate and understand the deconcentration budget allocation planning process in the regional autonomy era, and to study the factors affecting the process. It focuses its study on the education and health sector, which is the top priority in the regional autonomy era and directly relates to public service. The research location is Central Java and Yogyakarta Provinces. The research applies explanatory approach explaining empirical facts in the deconcentration budget allocation and its planning process. Data analysis uses descriptive method of tabulation, percentage, graphic, and trend analysis. The analysis continues with identification of the factors affecting the planning process. The research results show that most of the deconcentration budget remains under the central government management. In the education sector, the central government controls 51% of the budget, while in the health sector, the portion is 61% . This condition indicates the central government’s reluctance to transfer its authority to the local government. In the regional autonomy era, deconcentration budget allocation planning is centralistic (top-down). The annulment of Regional Offices (Kanwil) results in the absence of a vertical institution such that the hierarchy in the planning becomes ambiguous. The factors affecting the planning process are: inadequate planning system, top-down planning process, and actors in the budget allocation planning both in the central and local governments. The regulation on deconcentration that divides the central authority and regional authority needs clarification. The budget allocation should be adjusted to the authority given, so it needs a clear formulation for its indicators and variables to determine the budget amount. The improvement of accountability and transparency of deconcentration budget is crucial for the realization of good governance

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal,Otonomi Daerah,Dekonsentrasi, Fiscal decentralization, deconcentration, planning process