Analisis implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cirebon, 2006

SUTANDI, Asep, Prof. Abdul Halim, Ph.D.,Akt

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Tujuan dari penelitian ini adalah; (i) mendeskripsikan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah diimplementasikan di Kabupaten Cirebon dan (ii) menganalisis kendala-kendala yang dihadapi untuk mengantisipasi implementasi sistem akuntansi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cirebon menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, yang diperoleh dari satuan pemegang kas pada satuan kerja perangkat daerah, Dinas Pendapatan, Bagian Perlengkapan, dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Cirebon. Data sekunder yaitu data berupa arsip dan dokumen yang meliputi antara lain peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Cirebon, dokumen/formulir dan catatan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diperoleh dari dari arsip dan dokumen milik satuan pemegang kas pada satuan kerja perangkat daerah, arsip dan dokumen pada Bagian Keuangan Setda Daerah Kabupaten Cirebon, jurnal-jurnal (situs internet) dan buku literatur lainnya yang menunjang data penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan, menelaah, serta memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif tentang kondisi yang sesungguhnya dari obyek yang diteliti. Sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah berhasil disusun di Kabupaten Cirebon, tetapi dalam implementasinya masih tersentralisir (terpusat di Bagian Keuangan saja) karena belum bisa diimplementasikan sepenuhnya di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Kendala-kendala yang dihadapi untuk mengantisipasi implementasi sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Cirebon menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat diidentifikasi yaitu meliputi beberapa faktor yaitu: (a) faktor sumber daya manusia (SDM), terbatasnya sumber daya manusia terutama dalam hal pemahaman terhadap pengetahuan akuntansi dan terbatasnya tenaga akuntansi, (b) faktor kelembagaan, restrukturisasi kelembagaan mengenai struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, (c) faktor sarana dan prasarana, pengadaan perangkat lunak dengan menggunakan aplikasi komputer, dan (d) faktor biaya/sumber dana, penyusunan sistem akuntansi pemerintahan daerah memerlukan biaya dengan jumlah dana yang cukup besar.

The purpose of research was to (i) describe accounting system of district finance on management of district finance that have been implemented in Regency of Cirebon and (ii) analyze the restraints faced to anticipate an implementation of accounting system on management of district finance in Regency of Cirebon according to Permendagri Number 13, 2006. The research was carried out using primary and secondary data that is data on the restraints faced by workforce of district apparatuses and related parties with accounting system of district finance on management of district finance, which obtained from cash holder unit at workforce of district apparatuses, Income Official, Equipment Department, and Finance Department of District Secretary, Regency of Cirebon. The secondary data that is an archive and document data included: district regulation related to accounting system of district finance on management of district finance, district regulation on APBD Regency of Cirebon, document/forms and records used on management of district finance obtained from archive and document owned by cash holder unit at the workforce of district apparatus, Finance Department of District Secretary, Regency of Cirebon, journals (internet site) and another literature book that supported the research data. The analysis tool used was qualitative analysis using descriptive method, that is exposing, analyzing and giving a descriptive description and explanation on the real condition of the object observed. The accounting system of district finance on management of district finance according to Kepmendagri Number 29, 2002 have succeeded to arrange in Regency of Cirebon, but on its implementation was still centralized (only at finance department) because it have not been fully implemented in each workforce of district apparatus (SKPD) at the Government circle of Cirebon Regency. The restraints faced to anticipate implementation of accounting system on management of district finance in Regency of Cirebon according to Permendagri Number 13, 2006 can be intensified that included some factors that is: (a) human resources factor (SDM), its limited human resources, particularly on understanding to the accounting knowledge and its limited of the accountants, (b) institutional factor, institutional restructurization about organization structure of management of district finance was still waiting for revision to Government Rule Number 8, 2003 on Organization Structure of District Apparatus, (c) means and infrastructure factors, supplying software using computer application, (d) expense/fund resources factor, arranging accounting system of district government require the expense with great fund amount.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Pengelolaan,Sistem Akuntansi Keuangan, accounting system of district finance, management of district finance, district government, the restraints of implementation