Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pengembangan kawasan industri Dumai, 2007-2010

RESIANA, Lincolin Arsyad, Ph.D

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pengembangan kawasan industri Dumai 2007-2010 sesuai rencana tata ruang wilayah dengan kepemilikan lahan oleh Pemerintah Kota Dumai. Penelitian ini juga bertujuan menghitung batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah serta mengestimasi biaya pembebasan lahan pengembangan kawasan industri Dumai yang akan didanai dengan pinjaman daerah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series) berupa realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai dari tahun 2001-2005 yang terdiri dari PAD, BHP/BHBP, DAU dan belanja wajib yang terdiri dari gaji pegawai dan gaji DPRD; data PDRB Kota Dumai, 2001-2005; serta data transaksi tanah yang terjadi di kawasan industri Dumai-Pelintung tahun 2004. Alat analisis untuk menghitung kemampuan keuangan daerah melakukan pinjaman adalah perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimum Pinjaman (BMP) serta perhitungan estimasi trend penerimaan umum, belanja wajib dan PDRB dengan model Least Square Method. Analisis biaya pembebasan lahan pengembangan kawasan industri Dumai dengan metoda perbandingan data pasar. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proyeksi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2006-2010 menunjukkan Pemerintah Kota Dumai mampu untuk melakukan pinjaman. Hal ini terlihat dari ketersediaan dana neto untuk membayar angsuran dan besarnya proyeksi Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kota Dumai rata-rata 4,36 per/tahun dengan batas maksimum pinjaman jika dilakukan pada tahun 2007 sebesar Rp349.403.735.451,45. Hasil estimasi biaya pembebasan lahan pengembangan kawasan industri Dumai yang akan didanai dengan pinjaman daerah jika dilaksanakan tahun 2007 adalah sebesar Rp151.673.634.000,00.

The present research is aimed to analyze financial capability the Government of Dumai City to give district the loan as funding alternative on developing industrial area of Dumai 2007-2010 in accordance with region design plan in land ownership by the Government of Dumai City. The present research too is aimed to calculate maximum limit of loan which allowed based on the Government Regulation Number 54, 2005 about District Loan and estimates the land reform cost of industrial area of Dumai that will be funded with the district loan. Data used in this research is time series secondary data in form of District Income and Budget Calculation (APBD) of Dumai City from 2001–2005 that consist of PAD, BHP/BHBP, DAU and obligatory expenditure consisting from the official and DPRD salaries; PDRB data of Dumai City 2001-2005; and the land transaction data that occur in industrial region of Dumai Pelintung 2004. The analysis means to calculate financial capability of district to give loan is Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Maximum Limit of Loan (BMP) and trend estimation calculation of common revenue, obligatory expenditure and PDRB with the Least Square Method model. The cost analysis of land reform on developing of industrial region of Dumai with comparison method of market data. This research can be concluded that financial capability projection the Government of Dumai City in 2006–2010 shows that the Government of Dumai City has capability to give loan. It is appear from the availability of net fund to pay installment and the amount of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) projection of Dumai City that average 4.36 per/year with maximum limit of loan if performed in 2007 as much as Rp349,403,735,452.13. The estimation of land reform on developing an industrial region of Dumai that will be funded by district loan if performed in 2007 as much as Rp151,673,634,000.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Pinjaman Daerah,Pengembangan Kawasan Industri