Implementasi kebijakan pengembangan kemampuan manajerial aparatur negara

ANRIYANZAH, Prof.Dr. Sofian Effendi

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kegiatan Promosi dan Mutasi Jabatan Strukutral ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Dikarenakan hal tersebut, kapasitas dan kualitas pegawai terhadap jabatan yang dipegangnya sangat menentukan apakah organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik ataukah tidak. Organisasi akan kacau jika jabatan dipercayakan kepada orang yang kurang mampu berimprovisasi, tidak mempunyai keberanian memegang teguh aturan yang ada, dan tidak mempunyai dasar – dasar yang kuat dalam melakukan kegiatan. Tujuan Pertama dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor – faktor yang dapat mempengaruhi atau berperan dalam pelaksanaan kebijakan promosi dan mutasi jabatan struktural. Tujuan Kedua menentukan faktor paling kuat yang mempengaruhi kebijakan promosi dan mutasi jabatan struktural dengan mengabaikan prinsip – prinsip kemanajerialan. Tujuan Ketiga mencari faktor yang seharusnya lebih diperkuat untuk menjaga kemurnian jalannya Promosi dan Mutasi Jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan penggabungan metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Dengan menggunakan kedua metode ini antara data Kuantitatif dan Kualitatif dapat saling melengkapi. Dalam penelitian terdapat 1 (satu) Variabel terikat (Dependent) yaitu Kemampuan Manajerial Aparatur Negara (dalam Impelementasi Kebijaksanaan Promosi dan Mutasi Jabatan Struktural berdasarkan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994) dan 3 (tiga) variabel bebas (Independent) yaitu, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peranan Bupati / Walikota, Peranan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Temuan dalam penelitian ini yaitu kurangnya Kemampuan Manajerial Aparatur (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan) dalam melakukan kegiatan promosi dan mutasi pegawai. Kurangnya Kemampuan Manajerial ini mengakibatkan konsep dalam setiap mengusulkan seorang pegawai dalam jabatan tidak mempunyai argumentasi yang jelas dan kuat, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati / Walikota serta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sendiri sebagai Tim pelaksana di lapangan menganggap setiap kegiatan promosi dan mutasi itu adalah kegiatan yang tidak serius, dan sekedar menjalankan aturan yang sudah ada. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seenaknya saja memasukkan orang – orangnya ke dalam Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota, demikian juga Bupati / Walikota, bahkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pun ikut terlibat dalam kekacauan sistem manajerial ini. Rekomendasinya sangat perlu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik, sehingga kebijakan yang dibuat mempunyai konsep dan argumentasi yang kuat. Dengan demikian susah untuk dimanipulasi oleh pihak manapun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten dan di Kota tidak banyak merekomendasikan pegawai dalam jabatan, tetapi pegawai yang direkomendasikan tersebut meduduki posisi – posisi jabatan penting di Sekretariat Kabupaten maupun Kota, dan ini mampu menganggu kinerja organisasi. Yang belum diketahui yaitu latar belakang dari Anggota Dewan mendudukan pegawai tersebut dalam jabatan.

Promotion and this Position Structural Mutation represent the very important activity. Because of the mentioned, capacities and officer quality to position holded very determining whether the organization ambulatory better or do not. Organization will intrude if position entrusted to one who indigent improvisation, don't have the bravery hold the existing order firmness, and don't have the strong base in conducting activity. First Target from this research is to see the factors which can influence or have a role in policy implementation of promotion and structural position mutation. Second Target determine the strongest factor influencing policy of promotion and structural position mutation neglectfully principles of managerial. Third Target, look to more strengthened for the factor which ought to take care of the purity Promotion and the Position Mutation implementation. Research method used by a Quantitative and Qualitative research method affiliation. By using second of this method among Quantitative data and Qualitative earn is equip each other. In research of there are 1 (one) Variable Dependent that is Ability of Managerial State Aparatus (in Implementation of Promotion and Structural Position Mutation wisdom to which is pursuant to at Governmental Regulation of Number 15/1994) and 3 (three) variable Independent that is, Assembly at Regency, Regent Role / Mayor, Role of Position and Rank Consideration Institution. Finding in this research that is the lack of Managerial Aparatus ability (Planning, Organization, Actuating and Evaluation) in conducting of promotion and mutation. Lack of this Ability Managerial result the concept in every proposing a officer in service, don't have the strong and clear argument. As a result Assembly at Regency, Regent / Mayor and also Role of Position and Rank Consideration Institution as implementation team in field assume every activity of that mutation and promotion is not serious activity, and simply running order there is. So that just Assembly at Regency as delicious as include the people - its people into Secretariat offices of Town area government and the regency, and so do Regent / Mayor, even Role of Position and Rank Consideration Institution have a finger in the pie the this system managerial chaos. Its recommendation is very need the existence of planning, organization, actuating and evaluation, so that policy made have the strong argument and concept. Hard thereby for the manipulation of by party any where at all. Assembly at Regency of not many recommending officer position in Town and Regency, but officer recommended is important position in Secretariat of Regency and Town, and this able to that could interrupt of organization performance. What not yet been known by that is background from Member of Council of seated officer of mentioned in position Assembly at Regency.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda,Sumberdaya Manusia,Pengembangan Aparatur,Implementation Development Policy, Managerial Ability, State Of Aparature