Dampak penataan organisasi pemerintah daerah terhadap aspek kepegawaian berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Timur :: Studi kasus

PANDARANGGA, Abner, Prof.Dr. Warsito Utomo

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dan dampak penataan organisasi perangkat daerah terhadap aspek kepegawaian berdasarkan PP No.84 Tahun 2000 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan berlakunya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah mengakibatkan perubahan kewenangan Pemerintah Daerah dari sistem sentralistik ke desentralistik. Kewenangan daerah menjadi semakin besar. Di dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut. Maka dilakukan penataan organisas i perangkat daerah. Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah ternyata membawa dampak terhadap aspek kepegawaian, dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pengangkatan dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat, serta melalui pendidikan dan pelatihan jabatan pada pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Adapun landasan teoritis yang digunakan menurut Harold J Leavitt, menyatakan bahwa organisasi dapat diubah melalui perubahan struktur, teknologi dan atau orang-orangnya. Dengan perubahan struktur dan teknologi bermaksud memperbaiki prestasi kerja organisasi melalui perubahan situasi kerja yang menyebabkan perilaku karyawan menjadi lebih produktif, dalam rangka meresponi perubahan internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan data sekunder dan data primer yaitu melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian, ditemukan bahwa pertama, penataan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 telah menetapkan peraturan daerah Nomor 8, tanggal 2 Februari 2002 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur dan Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2000b tentang Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Timur, cenderung belum menceminkan tujuan penataan organisasi yaitu pencapaian efisiensi dan efektivitas organisasi untuk peningkatan mutu pelayanan publik dan meminimalisasi pemborosan, di sisi lain penerapan peraturan daerah tidak konsekuen. Kedua, bertambahnya beban pembinaan program diklat tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai mengakibatkan upaya peningkatan program dan sarana diklat cenderung tidak menunjukkan peningkatan, kendati meningkatnya minat belajar Pegawai Negeri Sipil serta terbukanya akses informasi mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ketiga, semakin ramping dan kompetitifnya persyaratan untuk menduduki jabatan struktural akibat penataan organisasi perlu dipikirkan altenatif pilihan karier Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumba Timur sehingga orientasi karier tidak hanya mengejar posisi jabatan struktural. Keempat, merespon pemberlakuan PP Nomor 8 Tahun 2003 telah ditetapkan Tim Evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Sumba Timur. Dampak positif yang muncul adalah kenaikan eselon, administrasi kepegawaian lebih baik, semangat kerja meningkat, kewenangan semakin besar, dan berkembangnya potensi daerah. Sedangkan dampak negatifnya adalah penempatan personil yang kurang tepat dalam struktur organisasi yang baru, kehilangan jabatan, volume pekerjaan bertambah dan mutasi antar daerah susah perubahan mendasar pelaksanaan aspek kepegawaian sehingga dampak penataan organisasi perangkat daerah adalah adanya desentralisasi pengelolaan manajemen kepegawaian di daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang besar sedang pemerintah pusat semakin kecil. Saran Tim, Evaluasi perlu melibatkan dan bekerjasama dengan kalangan akademisi serta Stakeholders berkompeten untuk mengevaluasi dan mengkaji secara komprehensif pelaksanaan penataan organisasi pemerintah daerah yang telah dilakukan serta dalam upaya mengimplementasikan PP Nomor 8 Tahun 2003; perlu peningkatan dukungan anggaran diklat serta ditetapkan pola umum pengembangan karier untuk menjamin transparansi dan kepastian arah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

This research is to understand implementation of local apparatus organization structuring & its impact on personal aspect in order to implement a local autonomy. Valid Rule No.22/1999 on the Local Government results in power change of the Local Government from centralized system to decentralized one. The local power becomes greater. In order to operate the power, the local apparatus organization is structured. The implementation of local apparatus organization structuring really has effect on the personnel aspect, relative to implementation of apparatus resources development through adoption of structural position, promotion, and personnel education & training in the government of Kabupaten Sumba Timur. Theoretic base used, according to Harorld J. Leavitt, suggests that structural change, technology or people can change the organization. The intended structural change & technology improve organization perfomance through work situation change making employee behavior more productive in order to respond to internal & external change in implementing the Local Government. Research method used was descriptive-qualitative. Primary and secondary data were collected by documentation and interview. Results of research indicated that, first, the Local Government organization structuring of Kabupaten Sumba Timur based on Government Rule No.84 Year 2000 has established a local rule No.8 dated 2 February 2002 on formation of organization & work structure of Local Secretariat of Kabupaten Sumba Timur and Local Rule No.30 Year 2000 on Secretariat DPRD Kabupaten Sumba Timur, has not tended to reflect goal of the organization structuring, achievement of organization efficiency & effectiveness to improve quality & public service & minimize inefficienc y; on the other hand, application of local rule is not consequent. Second , increased load of education and training program construction is not supported by adequate budget allocation, resulting in effort of education & training program & instrument increasing does not tend to show increase, although increased learning interest of public civil servant & open access to information are followed by education & training. Third, thinner and more competitive requirements to occupy structural position as result of organization structuring needs to think of alternative to career selection of the Public Civil Servants of Kabupaten Sumba Timur, so that career orientation does not only pursue the structural position. Fourth, responding to validity of Governmental Rule No.8 Year 2003, Evaluation Team of Local Autonomy Implementation of Kabupaten Sumba Timur is establised. Resulting positive impact is echelon promotion, personnel administration is better, work spirit increases, power is greater, and local potency develops. Whereas, negative impact is that personnel is less accurately posited in new organitation structure, loss of position, increased work volume, and interregional mutation are difficultly to change implementation of personnel aspect, so that effect of lo cal apparatus organization structuring is presence of locally decentralized personnel management. The Local Government has great power, but the central government has small power. Advise of Evaluation Team needs to involve & cooperate with academic parties & competent stakeholders to evaluate and review implementation of Local Government organization structuring & effort to implement Rule No.8 Year 2003; need to increase budget support of education & training & establish general pattern of caree development to assure tranparence & certainty of career direction for Public Civil Servants around the Government of Kabupaten Sumba Timur.

Kata Kunci : Organisasi Pemerintah Daerah,Penataan,Otonomi Daerah