Jejaring kebijakan pada proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Padang tahun 2004-2013

PARDOMUAN, Rosail Akhyari, Dr. Pratikno

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penguatan sendi-sendi good governance telah membawa kepada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Seiring dengan itu, masyarakat umum dan pelaku bisnis juga telah ditempatkan sebagai kekuatan yang seimbang dengan para pelaksana negara. Keadaan itu telah membawa peningkatan pada peran serta seluruh pihak dalam proses perumusan kebijakan publik. Aktor ‘negara’ tidak lagi sebagai aktor tunggal dalam penentu kebijakan. Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik telah membuka peluang bagi keterlibatan aktoraktor diluar pemerintah dalam menentukan kebijakan. Namun masih tersisa satu pertanyaan besar, apakah jejaring aktor kebijakan yang semakin lebar telah membawa kebaikan bagi publik. Dilatarbelakangi oleh kebimbangan itu, tesis ini mempertanyakan kebenaran tercapainya kebaikan publik dalam proses perumusan kebijakan yang diperansertai oleh banyak aktor itu. Penyusunan dan penetapan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013 dijadikan kasus untuk melihat pencapaian kebaikan publik itu. Tesis ini menggunakan pendekatan jejaring kebijakan sebagai kerangka analisisnya, dengan harapan dapat memahami lebih dalam hubungan dan interaksi antar aktor, yang pada akhirnya akan mempengaruhi substansi kebijakan. Inkuiri alami digunakan sebagai metode penelitian, dengan maksud untuk ditemukannya makna dari fenomena yang ditemui secara holistik. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan proses penyusunan dan penetapan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena yang sesungguhnya terjadi. Wawancara mendalam dengan informan dimanfaatkan untuk mengetahui lebih rinci proses yang telah berlangsung itu. Hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan: Komunitas kebijakan penyusunan dan penetapan RTRW Kota Padang Tahun 2004-2013 terbentuk secara semu oleh pembentukan organisasi pelaksana penyusunan kebijakan rencana tata ruang itu. Sedangkan jejaring isu terbentuk oleh dorongan kepentingan yang ada pada setiap aktor, baik aktor dalam Pemerintah Daerah atau aktor dari kalangan non- Pemda. Aktor yang mempunyai kewenangan mengeksklusi pihak lain dengan cara memagari batasan komunitas dengan alasan kewenagan yang dimiliki. Kepentingan yang dibawa setiap aktor beragam menurut basis profesi dan kedudukannya dalam organisasi atau masyarat. Komunitas kebijakan mendisain kondisi elitis pada beberapa tahapan dalam perumusan, sehingga memungkinkan terjadinya praktek-praktek ‘tertutup’ yang jauh dari semangat publik.

The strengthening of good governance principles has led to a better administrative accomplishment. In accordance, general public and business practitioners have been considered as equal to the state administrators. The situation has increased participation of all parties in the formulation of public policies. Thus, the ‘state’ is no more considered as the single actor determining the policy. Effort to establish good governance has opened the opportunity for non-government actors to take part in the policy formulation. However, a big question remain unanswered, whether the widening of policy makers networking have benefited the general public. Based on this uncertainty, the study questions the certainty of the realization of public interest in the process of policy making that involved those actors. The formulation and settlement of Padang Regional Spatial Plan for the periods of 2004-2013 was the case employed in the current study to determine the extent to which the public interest was established. The study employed the policy networking approach as its analytic framework, in order to have better understanding of the relation and interaction between actors who, in turn, will influence the substance of the policy. The use of natural inquiry as the research method is intended to discover the meaning of the holistically encountered phenomenon. Data collection is conducted using the techniques of observation, in-depth interviews, and the study documents related to the process of formulation and settlement of Padang Regional Spatial Plan for the periods of 2004- 2013. Observation is conducted by directly observing the phenomenon. Indepth interviews with the informants are conducted to find out in more detail the process that already taken place. Our findings suggested that the policy community of formulation and settlement of Padang Regional Spatial Plan for the periods of 2004- 2013 is artificially established through the founding of organization implementing the policy formulation of the landscape plan. Meanwhile, the issue of networking is formed for the interest of those actors inside the Local Government and those outside. The actors who have authority tried to exclude other parties by the settlement of their community’s borderline, based on their own authority. The interests behind those actors are varied, depending on their profession and position in an organization or a community. The policy making communities have designed an exclusive condition in several phases of the formulation, and this in turn created ‘closed’ practices that negated the spirit of general public.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Rencana Tata Ruang Wilayah, Policy Networking, the Interest of Actor, Spatial Plan