Kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa :: Studi Kasus Penanganan Konflik di Maluku

ABDI, Domoe, Prof.Dr. Miftah Thoha

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Setelah era demokratisasi terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan, yakni dari otoriter dan sentralisasi menjadi demokrasi dan desentralisasi. Seiring berkembangnya demokratisasi juga terjadi berbagai konflik di Indonesia termasuk konflik di Maluku. Diperlukan peran birokrasi public untuk melakukan kegiatan penangan konflik tersebut. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan penanganan konflik di Indonesia salah satunya konflik Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Depdagri dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan konflik di Maluku Tahun angaran 2000 - 2003. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan indikator kinerja organisasi : produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan kualitas pelayanan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penanganan konflik di Maluku adalah faktor sumber daya, kewenangan yang dimiliki serta karakteristik lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan konflik tersebut cukup baik namun belum optimal, yang ditandai dengan pencapaian realisasi dari target. Sedangkan faktor-faktor yang menpengaruhi kinerja, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat Ditjen Kesbang Depdagri masih terbatas baik dalam hal kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi kinerjanya dalam melaksanakan tugas penanganan konflik. Demikian juga dengan kewenangan yang dimiliki oleh Ditjen Kesbang Departemen Dalam Negeri memiliki keterbatasan dalam melakukan koordinasi dengan intansi terkait yang ada, masih dibatasi oleh hirarkhi struktural dan fungsional. Dari analisis kebijakan diformulasikan beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk penanganan konflik di Maluku, yaitu bidang ekonomi, budaya, psikologi, dan penegakan hukum. Semua bidang kebijakan tersebut sama memiliki tingkat kepentingan yang merata, oleh karena itu semua kebijakan tersebut dianjurkan dilaksanakan secara integratif. Sebagai saran dalam penelitian ini dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kesatuan Bangsa dalam melaksankaan tugas manajemen konflik perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu melakukan analisis sosial tentang konflik dan mampu membuat pemetaan konflik dan juga melakukan analisis scenario penanggulangan konflik.

Democratization era in middle 1997, Indonesia has change government paradigm, from otoriter and centralize paradigm into democracy and decentralization paradigm. In beginning of democratisation era, there are many social conflict in Indonesia specially conflict in Maluku Province. To solve that conflik is needed public administration role. Director General Nation Unity Departemen of Home Affair has duty and function to do activity of management of conflict in Maluku. The aim of this research is to evaluate the performance of Director General Nation Unity Departemen of Home Affairs in Management of Conlic in fiscal year 2000/2001 – 2003 and also to know factors that influence of conducting performance. This research uses qualitative approach with performance indicator: productivity, responsiveness, responsibility and services. The result of this research shows that the performance of Director General Nation Unity Departemen of Home Affairs in carrying out Management of Conflic program is good enaugh, but not optimum yet, and this is signed by the realization achieved was more that the target. Same factors that influence of conducting the performance are resources, authority, and environment. Human Resource to do conflict management is not good eventough in quality and also quantity. Ditjen Kesbang DDN have barrier in authority to conduct conflik management. It do not have full authority to coordinated another institution to manage conflict in Maluku. As policy analys, this research find same policy alternative to solve conflict in Maluku, there are economics policy, psicology policy, social and culture policy and also law enforcement policy. All policy should implemented by integrated system because they have similar important level and influenced each others. As suggestion in this research are : in order to do task in management conflik are needed to improve the human resource that can to conduct social analys about conflic and be able to conduct conflic mapping and also scenario analys for conflic resolution

Kata Kunci : Kinerja Dinas,Manajemen Konflik