Pemberian otonomi oleh Pemerintah kepada Universitas Gadjah Mada :: Analisis isi Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000

NUGROHO, Priyono Dwi, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Era reformasi setelah jatuhnya orde baru mulai terlihat pengaruhnya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dimulai pada masa Presiden Abdulrahman Wahid. Kebijakan pendidikan juga mengalami reformasi khususnya pendidikan tinggi. Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu yang dipercaya oleh Pemerintah untuk di rubah menjadi Badan Hukum Milik Negera sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 153 tahun 2000. Perubahan status UGM menjadi Badan Hukum dimana pengelolaan organisasi secara mandiri telah diberikan kepada UGM dari pemerintah menunjukkan adanya pemberian otonomi. Suatu perubahan akan selalu menimbulkan pro dan contra, dalam ari ada yang setuju dan ada yang menolak. Lima tahun (2000 sd 2005) kebijakan pemberian otonomi telah berjalan, silang pendapat, pro dan contra, dan hambatan menjadi dinamika tersendiri bagi stakeholder UGM. Tujuan dilakukan penelitian terhadap PP 153 tahun 2000 adalah memastikan Pemerintah benar-benar memberikan otonomi kepada UGM. Disamping itu meastikan bahwa PP 153 tahun 2000 merupakan suatu kebijakkan publik yang sah dan telah sesuai dengan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi pemicu bagi peneliti lainnya untuk menyelami belantara kebijakan publik utamanya bidang pendidikan tingi yang selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kebijakan pendidikan tinggi Indonesia selalu berganti-ganti tanpa tentu arahnya. Penelitian terhadap PP 153 tahun 2000 dilakukan dengan metode analisis isi secara gabungan kuantitatif dan kualitatif. Obyek penelitian berupa dokumen digital Peraturan Pemerintah Nomor 153 tahun 2000 diambil (download) dari web site UGM (www.ugm.ac.id). Kata dan gabungan kata yang tertulis dalam PP 153 tahun 2000 dihitung frekuensi kemunculannya sesuai dengan kategori yang telah dirumuskan untuk menunjukkan inferensi pemberian otonomi oleh pemerintah kepada UGM. Selain proses kategorisasi dan penghitungan frekuensi kemunculan kata/gabungan kata, penelitian juga dilakukan dengan menelaah konsistensi hukum penerbitan dan identifikasi terhadap aktor publik dalam PP 153 tahun 2000. Untuk menjaga reliabilitas data dalam pelaksanaan penelitian telah dilatih tiga orang asisten yang difungsikan sabagai pemberi kode (coder) atas coding unit atau unit terkecil yang diberi kode yaitu kata/gabungan kata. Hambatan yang terjadi dalam proses penelitian adalah proses diskusi penyamaan konsep dan kesepakatan menentukan kategori yang digunakan, pada akhirnya hambatan ini dapat diatasi dengan melakukan feedback loops calon kategori kedalam dokumen PP 153 tahun 2000. Hasil penelitian terhadap PP 153 tahun 2000 menunjukkan otonomi benar-benar diberikan oleh Pemerintah kepada UGM. Keleluasaan pengelolaan organisasi universitas telah dilimpahkan, hal ini ditunjukkan dengan munculnya ciri-ciri organisasi berotonomi dan telah terpenuhinya aspek penyusunan peraturan pemerintah serta identifikasi aktor publik yang jelas. Rekomendasi pokok kepada Pemerintah adalah untuk secepatnya mengajukan Rancangan Undang Undang tentang badan hukum pendidikan yang dapat digunakan sebagai sandaran hukum Badan Hukum Milik Negara sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Rekomendasi kepada UGM adalah meningkatkan implementasi pemberian otonomi dengan menyusun prosedure pengadaan barang/jasa dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat serta melanjutkan proses pengalihan harta kekayaan dan Pegawai Negeri Sipil menjadi aset Universitas.

After latest new orde (ORBA) falling down at 1997th, reform come throught all Indonesian. Begin at new President from elected Mr Abdullrahman Wahid, Indonesia strated a new era in public policy. The most significant regulation at higher education policy is a new status for six biggest Government owned university. They changed became a state-owned legal entity (Badan Hukum Milik Negara), and the one is Universitas Gadjah Mada. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 153 Year 2000 concerning the Establishment of Universitas Gadjah Mada as a State-owned Legal Entity (Badan Hukum Milik Negara). By this regulation Universitas Gadjah Mada more independent from government, it mean being autonomous (autonomy). All decision, direction, strategic and goals of Universitas Gadjah Mada control by UGM leaders. A new status of UGM have different opinion from stakeholders. Some of stakeholders reject a new status, and another receipt transformation UGM to a new status. This research aimed to proof that government really give autonomy to Universitas Gadjah Mada and to proof that Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 153 Year 2000 achieved all Indonesia regulation in issued government regulation. Another goal of this research is proofing Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 153 Year 2000 made by public actors as a policy makers. Research process started when download digital document Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 153 Year 2000 (PP 153 tahun 2000) form UGM website (http://www.ugm.ac.id). Researcher decided word/phrase from PP 153/2000 as a coding unit. Next step is categorizing made by researcher and three assistant and making correlation between category and element of autonomy in public administration term. Finally, reseacher and his assistant (three) search all body of Government Regulation Number 153 year 2000 to count word/phrase give inference of autonomy. Another procedure of research is review PP 153/2000 with all regulation to issued government regulation and find out who is issued PP 153/2000. To keep data realibility researcher and three assistant make feedback loops to define and understanding category. By this research, we conclude that Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 153 Year 2000 concerning the Establishment of Universitas Gadjah Mada as a State-owned Legal Entity (Badan Hukum Milik Negara) really deliver autonomy from Government to UGM. Based on research finding we have recommendation to Government of Republic Indonesia to propose act for a state owned legal entity including university. Recommendation for BHMN UGM is to keep a new status and a new autonomy by issued procurement procedure approved by Board of Trustee (MWA). Secomd recommendation for UGM is propose to Government for process transferring all asset including human resources from government to UGM.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Otonomi Universitas,PP No153 Tahun 2000