Penetapan alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kota Padang

FANLONI, Swesti, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Selama ini kapabilitas Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dirasakan masih terlalu lemah. Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi di berbagai unit kerja pemerintah daerah. Pemerintah Daerah umumnya belum mampu melakukan identifikasi kegiatan yang akan dijadikan prioritas. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya kapabilitas program kerja Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik atau efisiensi yang rendah. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji pola penetapan alokasi anggaran belanja daerah yang dilakukan di unit-unit kerja Pemko Padang, dan oleh Tim Anggaran Eksekutif Kota Padang, serta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Kajian terhadap alokasi anggaran belanja daerah menjadi sangat penting mengingat tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal daerah, hubungan yang lemah antara anggaran belanja yang dirumuskan dengan yang dilaksanakan, dan buruknya sistem manajemen anggaran daerah. Alokasi anggaran belanja daerah yang tepat dan baik akan dapat mencerminkan arah pembangunan daerah itu sendiri. Penulis menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi makna atas fenomena secara holistik, oleh karenanya dalam pengumpulan data penulis melakukan observasi, wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung aktivitas penetapan alokasi anggaran belanja daerah, didukung dengan pengalaman selama bekerja di Pemko Padang. Hasil pengamatan akan diperdalam dengan wawancara dengan key informan. Pemilihan informan didasarkan pada kapabilitas dan kompetensi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan analisis terhadap temuan yang diperoleh, penulis mengkaitkannya dengan teori model pembuatan kebijakan publik. Hasil penelitian yang dilakukan adalah: Pengelompokkan belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal pada bagian belanja aparatur dan bagian belanja publik cenderung menimbulkan terjadinya tumpang-tindih atau pemborosan anggaran; Pola penetapan alokasi anggaran belanja daerah pada unit-unit kerja dilingkungan Pemko Padang berbentuk Incremental; sedang Pola penetapan alokasi anggaran belanja daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif dalam hal ini adalah Bappeda Kota Padang menunjukkan terdapatnya dua model yaitu Elit dan Rasional; dan Pola penetapan alokasi anggaran belanja daerah oleh DPRD Kota Padang merupakan model Kelompok. Dampak dari ketiga pola tersebut adalah penetapan alokasi anggaran belanja daerah hanya akan menghasilkan the balance of interest, karena para pembuat kebijakan di daerah hanya berorientasi pada pemenuhan kepentingannya masing-masing.

Local Governments’ capability to perform in efficient and effective way has so far been considered too low. Wastefulness represents the common phenomenon in various working units of local governments. The local governments are generally unable to identify the activities to be prioritized. This, in turn, contributes to the low capability of the local government’s action programs in fulfilling the public needs and demand. For that reason, the author attempted to study the determining pattern of local budgeting conducted by the working units in the municipality of Padang, and by the Budgetary Team of Padang Municipality, as well as by the Regional Assembly of Padang Municipality. Studies on the allocation of regional budget become increasingly important due to the high demand that not equivalent to the capability of regional fiscal, less consistency between the formulated budget and the actual budget, and the worsening of management system of local budgeting. The correct and reasonable regional budgeting will, in turn, reflects the course of the local development itself. The author employed qualitative method intended to assign the significance of the above mentioned phenomenon holistically. Therefore, for the purpose of data collection, the author conducted observations, interviews and studied the documents relevant to the objective of the present study. Equipped with the working experience in the local government office of Padang municipality, the author conducted the observations directly to the activities of regional budget allocation determination. The results of the observation will further be explored by interviewing the key informants. The selection of informant will be based on the capability and competency in conveying the necessary information. In analyzing the obtained findings, the author will correlates them with the public policy formulation model. The study demonstrated that: the grouping of general administrative budget, operational, maintenance and capital budgets on the part of apparatus budgeting and public budgeting tend to overlap or wasting the allocated budget; the pattern of local budgeting allocation determination at the working units in the municipality of Padang is incremental in nature; meanwhile the pattern of local budgeting allocation determination by the Agency of Regional Development (Bappeda), consist of two models, Elite and Rational; and the pattern of local budgeting allocation determination by the Regional Assembly represents the collective model. The impact of the three patterns is determining of budget allocation of local expenditures will results the balance of interest, because the local policy makers’s (executive and legislative) orientation is just focus to fulfil their own interest.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Alokasi Anggaran Belanja Daerah, Local Government Expenditure, Public Policy Making Model