Kinerja Organisasi Kecamatan dalam pelayanan publik setelah menjadi perangkat daerah :: Studi pada Kantor Camat Marabahan Kabupaten Barito Kuala

MULIANSYAH, Dr. Erwan Agus Purwanto

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Implementasi otonomi daerah telah membawa konsekuensi terhadap semua penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pengaturan pembentukan, tugas pokok, dan fungsi kecamatan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya kebijakan mengenai status kecamatan menjadi perangkat daerah. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja organisasi Kecamatan Marabahan dalam pelayanan publik setelah menjadi perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerjanya. Penilaian atau pengukuran terhadap kinerja organisasi kecamatan tersebut melalui akuntabilitas, responsivitas, dan kualitas pelayanan. Kinerja organisasi adalah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian eksploratif dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari pejabat struktural dan staf atau petugas pelayanan pada Kantor Camat Marabahan dan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Marabahan yang sedang atau pernah menggunakan jasa pelayanan. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang tersedia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi Kecamatan Marabahan dalam pelayanan publik masih kurang baik. Kurang baiknya kinerja organisasi Kecamatan Marabahan ini berkaitan dengan sumber daya organisasi (kepegawaian, pembiayaan, dan peralatan), struktur organisasi, dan kewenangan. Kecamatan Marabahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala, maka untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan publik kiranya perlu pengembangan dan penyediaan sumber daya organisasi yang cukup memadai, meninjau kembali keberadaan struktur organisasi yang ada sehingga lebih berorientasi kepada pelayanan publik, dan Bupati Barito Kuala hendaknya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Camat Marabahan terutama mengenai kewenangan perijinan tertentu.

Implementation of local autonomy has brought consequence on all governmental administrators in local, including arrangement of subdistrict establishment, main task, and function of subdistrict according to community needs. This research was done based on policy on status of subdistrict to be local institution. The objective of this research is to identify performance of Marabahan subdistrict in providing public service after changed to be local institution under Barito Kuala District and factors influencing its performance. Evaluation or measuring performance of the subdistrict was done in term of accountability, responsiveness, and service quality. Organization performance is result by the reach of the organization in to reach for the aim by unanimous together. This research used explorative method using data collection through observation, interview, questionnaire, and documentation. Source of primary data came from structural officer and service staff in Marabahan subdistrict office and people in this area that are or ever used the service. Secondary data come from available documents. Result of the research indicated that performance of Marabahan subdistrict administration in delivering public service is still bad. The bad performance related to organizational resource (staff, financing, and equipment) organizational structure and authority. To improve performance of Marabahan subdistrict as local institution of Barito Kuala district, the organization should develop and supply enough organization resource, review existence of organization structure to be more oriented to public service, and the Regent of Barito Kuala should give greater authority to head of Marabahan subdistrict on authority of certain license.

Kata Kunci : Kinerja Organisasi,Kecamatan,Pelayanan Publik,Perangkat Daerah