Proses penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal Tahun 2006 pada tingkat eksekutif

MAKHMUD, Amir, Dr. Samodra Wibawa

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Berlakunya otonomi Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah yang sekaligus membawa perubahan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah termasuk penyusunan APBD juga mengalami perubahan dari sistem tradisional menjadi sistem anggaran kinerja. Tahap penyusunan APBD merupakan tahap penting karena akan mempengaruhi tahap selanjutnya, sehingga penting untuk memperbaiki sistem dalam proses penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah melaksanakan sistem anggaran kinerja sejak tahun 2003 sehingga dalam penyusunan harus tertib, mematuhi peraturan dan memperhatikan prinsip anggaran kinerja yaitu transparansi, akuntabilitas, dan value for money (ekonomis, efisien, dan efektif), dan dalam alokasi anggaran pendapatan memperhatikan potensi dan anggaran belanja mendasarkan pada standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar harga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi, bertujuan untuk mengetahui tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal tahun 2006 di dalam lembaga eksekutif dan mengetahui bagaimana penentuan alokasi besaran anggaran dalam proses penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal Tahun 2006 di eksekutif. Proses riil penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal tahun 2006 pada tingkat eksekutif dimulai dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD, penyusunan Strategi dan Prioritas, penyusunan RASK dan penyusunan Draf-RAPBD. Pada proses penyusunan ini dari sisi skedul belum sesuai dengan ketentuan yaitu Kepmendagri 29/2002 walaupun Nota Keuangan disampaikan dalam bulan Nopember 2005 namun penetapannya tanggal 16 pebruari 2006, antar dokumen perencanaan masih belum konsisten, DPRD masih belum terlibat aktif dalam menuangkan pokok-pokok pikiranya pada proses penyusunan RAPBD tingkat eksekutif dan Peraturan dari pemerintah pusat masih belum mapan dan tidak komprehensip dan trasparan juga masih kurang koordinasi antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan. Penentuan alokasi besaran anggaran pendapatan masih menggunakan dasar tahun lalu dan perkiraan pimpinan bukan mendasarkan potensi untuk PAD dan juga perkiraan dana perimbangan. Penentuan alokasi besaran anggaran belanja juga masih mendasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan tergantung kemauan pimpinan dalam menentukan kegiatan maupun besarannya sehingga terkesan kegiatannya rutinitas. Penentuan anggaran pembiyaaan dengan melihat selisih antara pendapatan dan belanja yang ditentukan oleh tim anggaran eksekutif untuk menggunakan surplus atau menutup defisit. Dengan demikian, saran yang direkomendasi adalah 1) Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyusunan RAPBD sebaiknya konsisten dengan dokumen perencanaan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, SKPD agar dilibatkan dalam setiap tahapannya, meningkatkan sumberdaya aparatur pengelola keuangan, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar berpartisipasi pada perencanaan anggaran, 2) Dalam menentukan alokasi anggaran pendapatan menghitung potensi pendapatan dan menggunakan analisa belanja dalam menentukan besaran kegiatan belanja, 3) DPRD Kabupaten Tegal agar terlibat lebih aktif menuangkan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal, 4) Pemerintah pusat dalam mengeluarkan regulasinya agar komprehensip dan koordinasi yang baik antar departemen.

Local autonomy brings not only a fundamental change in the governmental system between central and local government but also an important change in the financial management and local budget, including the cange in the composing of APBD from traditional system to performance based budgeting. The composing of APBD is an important phase because it affects the followings, so that it is important to improve the the system of the composing of APBD. Government of Kabupaten Tegal has realized performance based budgeting system from 2003 so that in the composing it has to be orderly, to fulfill the regulation and take note of performance based budgeting priciple, that is tranparency, accountability, and value for money (economic, efficient, and effective), and in allocation of income budget it has to take note to potency and the expenditure budget based on the standart of expenditure analysis, measring rod of performance and standart of price. This research uses a descriptive qualitative approach. It has purposes to know about the composing phases of RAPBD of Kabupaten Tegal the year of 2006 in the executive institution and to know how was the formulation of budget allocation in the composing process of RAPBD of Kabupaten Tegal in the executive intitution. The real process in composing of RAPBD of Kabupaten Tegal the year of 2006 on the executive level started with the composing of Rencana Kerja Peemrintah Daerah, the composing of Arah dan Kebijakan Umum APBD, the composing of Strategies and Priorities, the composing of RASK and the composing of RAPBD draft. The schedule of of the composing of APBD didn’t match with the regulation attached in the Kepmendagri 29/2002. Although the Nota Keuangan was proposed in November 2005 but it was determined in Febuary 2006. Besides, the ducuments of planning were not consistent one another, the DPRD was not involved actively in pouring their ideas in the composing process of RAPBD in the executive level, and the regulations from Central Government are not established, not comprehensive and not tranparent yet, also there was still lack of coordination between Departemen Dalam Negeri and Departemen Keuangan. Determination of allocation of income budget was based on that of the year ar before and the leader’s estimation was not based on the potency of PAD and estimation of equalizational finance. Determination of allocation of expenditure budget was also based on that of the year before and it depend on the laeder’s desire, not only about the type of program/activity but also about the amount, so that it impressed thar the activities were very routine. Determination of the financing budget saw the difference between the income and the expenditure determined by a executive’s budget team to utilize the surplus or to close the deficit. Thus, the recommended suggestions are : 1) Government of Kabupaten Tegal, in composing RAPBD to be consistent with the documents of planning and to pay attention to the society aspiration, SKPD to be involved in each phase, to improve the human resources of the finance organizer, to give political education to the society in order to participate in the budget planning, 2) to calculate the potency of income in determining allocation of income budget and to use the expenditure analysis in determining expenditure activity, 3) the DPRD of Kabupaten Tegal to involved more actively to puring their ideas in composing of RAPD of Kabupaten Tegal, 4) Central Government to release the comprehensive regulation and do better coordination with other departements.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Alokasi Anggaran,APBD,Kinerja, APBD, Performance, Process, Allocation, Budget