Ekonomi politik kebijakan monorail Provinsi DKI Jakarta

AWALUDIN, Budi, Dr. Samodra Wibawa

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji kebijakan monorail di DKI Jakarta dari prespektif ekonomi politik. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh muatan ekonomi dan muatan politik saling berinteraksi dan tarik menarik diantara keduanya. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan identifikasi terhadap seluruh aktor-aktor yang berperan, jaringan yang terbentuk, serta instrumen yang digunakan berdasarkan kronologi yang ada dalam penelitian ini. Kebijakan monorail adalah salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjawab permasalahan transportasi publik di Jakarta. Para akademisi melalui penelitian memperkirakan Jakarta akan mengalami kemacetan total pada tahun 2014. Dengan adanya monorail sebagai alat transportasi masal, hal tersebut diharapkan akan menjadi salah satu solusi terhadap masalah kemacetan lalu lintas dan penumpukan kendaraan di jalan raya seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengakomodasi keadaan tersebut tentunya dituntut agar mampu membuat suatu kebijakan yang bisa memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat. Akan tetapi, di dalam pelaksanaanya kebijakan monorail memunculkan beberapa permasalahan mulai dari permasalahan ekonomis sampai dengan permasalahan politis. Seluruh aktor-aktor yang terlibat selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari setiap wilayah yang diperankannya. Aktor-aktor ekonomi seperti PT. Jakarta Monorail dan beberapa aktor lainnya selalu berusaha mendapatkan keuntungan ekonomis (profit) semaksimal mungkin dari pembangunan monorail di Jakarta. Sebaliknya, aktor yang berperan dalam wilayah politik, keberadaan monorail dijadikan sebagai alat untuk mendongkrak popularitas dan keuntungan politis berupa kekuasaan yang lebih besar . Oleh karena itulah maka dalam kebijakan monorail dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut sarat akan dominasi ekonomi dan politik. Melihat begitu kuatnya dominasi ekonomi dan politik di dalam pelaksanaan kebijakan monorail mengakibatkan kebijakan tersebut bukan lagi kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan publik. Dengan minimnya peran serta masyarakat dan pembangunan jalur monorail yang tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat secara umum membuktikan bahwa kebijakan tersebut sudah mengalami pergesaran orientasi yang awalnya untuk publik kemudian beralih untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Sehingga salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengembalikan posisi publik sebagai golongan yang harus diprioritaskan adalah dengan melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan monorail . Kata Kunci: Kebijakan monorail, Kepentingan ekonomi, Kepentingan politik, Kepentingan publik.

Monorail policy is a part of pattern macro transportation which is resulted by Government of DKI Jakarta Province as solution to face of public transportation problem. That policy is based on research done by JICA (Japan International Cooperation Agency) which stated that along with the increase of own vehicle number which is always growth up, Jakarta will experience mass traffic jam in 2014. Monorail realization is a new phenomenon in mass transportation type. Monorail policy is a large, expensive, and prestigious policy. The budget will cost about US$ 650 million. Because of that, monorail problems are not only about technical problems, also economic, and political interest problems. This research is aimed to discover how far the economic and political interest’s coherence and connection to each other. Another aim is to describe the process of monorail policy, from the beginning until the present, and able to identify actors who involved, link that formed, also the instruments which used on the monorail policy. This research is using qualitative and study case method. Public policy is a product which resulted from interaction between the market and the State. The interaction is caused by the autonomy territory between both sides, which connected to each other. Seeing the interaction which can not be neglected, therefore it needs to examine monorail policy through economic – political perspectives. Economic and politic is one of approachment method which can be choose in order to face of interests controversy, appeared from a public policy. Monorail policy caused economic and politic problems. All actors whose involved always try gaining profit from every area they rolled. Economic actors such as PT. Jakarta Monorail and the other actors always try gaining economic profit as much as possible from monorail establishment in Jakarta. On the contrary, On the contrary, politic actors used the existence of monorail as a media to raise popularity and to gain politic profit. Because of that, monorail policy is loaded with politic and economic domination. Seeing how powerful the domination of economic and politic in the implementation of monorail policy, it can caused the policy no longer made based on public interest. The minimum participation of society and the domination of economic and politic, proves that the policy experienced the shifting of orientation, from public interest turns to some groups interests. Therefore, one thing that can be carried out to return the public position as the group which must be prioritize is by carrying out re-examination of the monorail policy. Other things that can be done are by forming a supervising and an auditing institution, in order to prevent deviation in monorail policy. Keywords: Public Policy, Economic-Politic, Economic Interest, Politic Interest, Public Interest.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Ekonomi Politik,Monorail