Populisme kebijakan Bupati Bantul di era otonomi daerah :: Kasus kebijakan pemberian bantuan stimulan partisipasi masyarakat desa periode tahun 1999-2004

SUNAJI, Dr. Purwo Santoso, MA

2007 | Tesis | Magister Studi Kebijakan

Sistem desentralisasi dan otonomi daerah memberi kewenangan dan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempergunakan kewenangan dan kekuasaannya tersebut untuk memformulasikan beragam inovasi kebijakan daerah. Inovasi kebijakan yang diformulasikan di era otonomi daerah, memiliki karakter yang kuat sebagai populisme kebijakan. Salah satu populisme kebijakan tersebut bersemayam dalam kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 19992004 telah memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat Desa (kebijakan PBS). Kebijakan PBS inilah yang masuk kategori sebagai model populisme kebijakan. Populisme kebijakan PBS ini menarik untuk diteliti karena ada dua fakta yang bermasalah. Masalah tersebut berkaitan dengan implementasi dan hasil kebijakan PBS. Implementasi kebijakan PBS yang secara nyata membebani masyarakat desa dan memberi keuntungan politik kekuasaan bupati, justeru disambut sukacita dan direspon secara luar biasa. Kebijakan PBS yang bertujuan melakukan pemberdayaan masyarakat desa, hasilnya justeru memobilisasi dan mengeksploitasi resorsis masyarakat desa. Bagaimana menjelaskan masalahmasalah populisme kebijakan PBS ini? Populisme kebijakan PBS di Kabupaten Bantul dalam penelitian ini dijelaskan dengan memakai perspektif strukturasi. Perspektif strukturasi memandang bahwa kebijakan PBS sebagai struktur yang dipergunakan aktor pemerintah daerah berelasi dengan warga masyarakat desa dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Bagaimana mereka mempergunakan struktur tersebut? Apa kesadaran refleksif yang mereka peroleh pada saat mempergunakan struktur kebijakan PBS ini? Untuk menelusuri jawaban pertanyaan tersebut, secara metodologis dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memberi jalan bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap perpektif, pengetahuan dan praktik sosial para informan. Penjelasan secara empiris di level masyarakat desa diperoleh dari pengalaman implementasi kebijakan PBS di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri. Dengan demikian data penelitian dikumpulkan pada level kabupaten dan desa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara FGD (Focus Group Discussion) dan indepth interview. Datadata yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis perilaku strategis (analysis of strategic conduct). Populisme kebijakan PBS di Kabupaten Bantul ini, melalui kerangka analisis perilaku strategis memperoleh penjelasan sebagai berikut. Pertama, dualitas struktur kebijakan PBS membuktikan bahwa kebijakan ini merupakan reproduksi dari kabijakan INPRES BANGDES pemerintahan orde baru. Sedangkan sifat struktural kebijakan PBS lebih kuat melakukan kekangan (constraining) dibandingkan memampukan (enabling). Kedua, pemerintah daerah dalam mempergunakan kebijakan PBS bukan untuk pemberdayaan masyarakat desa, tetapi sebagai sarana bagi bupati memperoleh simpati dan dukungan politik dari rakyatnya. Ketiga, warga masyarakat desa bersedia memakai skema bantuan stimulan dan swadaya masyarakat ini karena pengaruh elit masyarakat dan kader partai politik di desa. Keempat, warga masyarakat desa bersedia memakai skema bantuan stimulan dan swadaya masyarakat ini karena dihadapkan pada situasi yang dilematis. Pada sisi lain sangat membutuhkan infrastruktur umum desa, tetapi pada sisi lain harus berswadaya pikiran, uang dan tenaga serta rela hanya mendapat bantuan stimulan dari pemerintah daerah.

Decentralization system and local autonomy has given wide authority and power to district government. The district government make use of authority and power for formulation of some local policy innovation. The policy innovation has been formulated in the local autonomy era, ability to strengthen character as populism policy. One of the populism policy resides in the policy of Bantul district government. The Bantul district government has formulated and implemented aid giving stimulant (PBS) to village society participation in 19992004. The PBS policy is populism policy model. The PBS populism policy is interesting to research because there are two clear problems. That problems are related to the implementation and the result of PBS policy. The implementation of PBS policy give tangible burden to village society and increase of politically benefit of local Governor, has resulted a welcome response. The objective PBS policy to promote empowerment of village society, resulted mobilization and exploitation of the village society resources. How to explain the problems of this populism policy? The PBS populism policy in the Bantul district in this research is described by using structuration perspective. Structuration Perspective looks upon the PBS policy as the structure implied by the district executive in relation with the village members of society to carry out the program. How have they made use of the structure? What kind of reflexive conciousness have they got as long as the result of the PBS policy structure? In order to observe (examine) the answers of those questions the methods of qualitative research is needed. Qualitative Research methods is chosen to give chance to the reseachers explore carefully (profoundly) the perspective, the knowledge and the social practice (conduct) of the informants. Emperical description at the common villagers level has been formulated from the implemented experience of the PBS policy in Desa Selopamioro in Kecamatan Imogiri. Thus the research datas are collected by means of FGD (Focus Group Discussion) and indepth interview. Then the collected datas are analyzed by using analysis of strategic conduct. The PBS populism policy in Bantul district Government, by the analysis of strategic conduct, can be described as follows. First, duality structure of the PBS structure shows that this policy is exactly reproduction of the INPRES BANGDES policy of the New Order. The characteristics of the PBS policy is more constraining than enabling. Secondly, for the local Government in implementing the PBS policy is not intending to enable village society, but as a means of increasing sympathy and political appraisal of its people. Thirdly, the members of the village society welcomed the apllying of the scheme of the aid giving stimulant together with the extra expenditure under the influence of the elite political leaders in villages. Fourthly, the village society are welcoming the scheme of the aid giving stimulant with extra expenditure is much forced by dilemmatic condition they are facing. At one side they are in need of the common infra stucture of the village, and on the other side they have to explore their thought, money as well as physical power in order to receive stimulus from the Local Government.

Kata Kunci : Kebijakan Bupati,Bantuan Stimulan,Populisme, Policy Populism Local Autonomy Era Aid of Stimulant