Implementasi Program Gerbang Dayaku di level desa :: Studi kasus terhadap implementasi Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Desa Tunjungan Kabupaten Kutai Kartanegara

IRFANI, M. Suria, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2006 | Tesis | Magister Studi Kebijakan

Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah awal bagi dilakukannya sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi. Satu sistem pemerintahan yang lebih menjanjikan terwujudnya prinsip-prinsip demokratisasi. Prinsip-prinsip yang sekaligus memungkinkan terwujudnya good governance. Dengan desentralisasi pemerintahan yang di dalamnya terimplementasi good governance, diharapkan bisa menghasilkan satu proses kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini kemudian diharapkan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah yang selama era pemerintahan Orde Baru telah terpinggirkan eksistensinya. Namun kondisi ideal seperti yang diharapkan ini belum terwujud jika bercermin dari kasus Kutai Kartanegara pada umumnya dan Desa Tunjungan pada khususnya. Jumlah penduduk miskin yang bertambah di daerah ini menjadi paradoks dari cita-cita otonomi daerah. Padahal daerah ini telah menerapkan satu kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan program pengembangan ekonomi kerakyatannya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan meneliti lebih mendalam untuk melihat bagaimana program pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut diimplementasikan sehingga ditemukan jawaban atas kondisi yang paradoks itu. Penelitian ini merupakan studi kasus. Penelitian difokuskan kepada menjawab pertanyaan bagaimana program pengembangan ekonomi kerakyatan diimplementasikan pada level desa. Lokasi penelitian dilakukan di desa Tunjungan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Informan yang diwawancarai terbatas pada stakeholders di desa, baik kelompok elitnya maupun masyarakat miskin yang ada di desa tersebut. Analisis dilakukan dengan cara data-data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan dengan kategori-kategori tertentu dianalisis dengan cara membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Interpretasi dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan ditarik menjadi sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan program pengembangan ekonomi kerakyatan di desa Tunjungan gagal dalam mengatasi masalah kemiskinan di desa tersebut dengan indikator semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin di desa tersebut. Penyebab kegagalan tersebut adalah karena terlalu dominannya peran birokrasi pemerintah dalam implementasi kebijakan tersebut. Sementara stakeholders yang ada di desa baik elit maupun masyarakat miskin di desa tersebut tidak pernah dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan yang ada. Desa hanya diposisikan sebagai penerima dari keseluruhan paket kebijakan tersebut. Tidak ada proses keterlibatan masyarakat dalam menentukan apa dan bagaimana bentuk kebijakan yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka.

District autonomous policy is the first step to its implemented the more decentralized government system. The government system that more promised on realizing democratic principles. The principles that enabled at once its realization of good governance. Decentralization and good governance are expected can produce more close policy process to the community. So the increase of community welfare, especially the community at the district as long as the New Order government have been marginalized its existence. But the ideal condition as expected is not realized if generally reflected to Kutai Kartanegara case and especially Tunjungan village. The amount of poor inhabitant that increases in this district becomes paradox from district autonomous ideal although it has applied a policy on poverty handling with its ekonomi kerakyatan development program. This research was case study. It focused on responding the question of how the ekonomi kerakyatan development program is implemented at village level. The research location was Tunjungan village. Data collection technique was conducted by deep interview, documentation and observation. The informant was restricted at the stakeholder in this village. Data that have been collected and grouped with certain category was analyzed with making description systematic, factual and accurately about the facts, characters and relationship between observed phenomenons. Interpretation of the facts that have been collected was drawn into conclusion as the response upon the research question. The result indicated that policy implementation of ekonomi kerakyatan development program in Tunjungan village have failed on handling the poverty problem in the village with indicator a more increase the amount of the poor inhabitant in the village. The cause was too dominant of the government bureaucracy role on implementation the policy. The stakeholders in the village, both the elite or poor community in the village was never involved in the existing policy implementation process. The village just posited as recipient of all policy packages. There was no community involvement to determining on how and what is the form of policy that should dedicate for them.

Kata Kunci : Kebijakan Ekonomi Kerakyatan,Implementasi