Membangun organisasi masyarakat sipil :: Studi tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), di Desa Wonosari dan Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

HIDAYAT, Dr. Suharko

2006 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Pandangan konvensional yang menganggap masalah kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan masyarakat miskin tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik telah terbukti gagal dan tidak mencerminkan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih menyentuh akar masalah dan lebih menghormati hak asasi manusia. Cukup menarik bahwa Departemen Kimpraswil melaksanakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diluncurkan sejak tahun 1999. Program tersebut selain memberikan bantuan perbaikan perumahan dan bantuan modal untuk kegiatan masyarakat yang bersifat ekonomis produktif juga membentuk organisasi masyarakat sipil atau civil society organization yang oleh Pedoman P2KP secara generik disebut BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Dari penelitian disimpulkan bahwa : Pertama, BKM Sejahtera Desa Wonosari dan Desa Kepek belum memenuhi kriteria organisasi masyarakat sipil yang ideal, inklusif, otonom dan mandiri sebagaimana yang diharapkan oleh para perumus P2KP. Kedua, Depkimpraswil belum waktunya melaksanakan exit strategy dalam P2KP. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa BKM Sejahtera Desa Wonosari yang berpredikat sebagai BKM terbaik Nasional pun masih menyimpan banyak kelemahan dibanding rumusan ideal dalam Pedoman Umum P2KP apalagi BKM lainnya

A conventional view, assuming that a poverty problem is problem of less capital and poor society, does not contain information and choice, so that it is unnecessary to be involved in public policy formulation process, it has been found to be failure and not reflect respect for basic voices and rights of the poor society. Therefore, it needs development approach widely touchingproblem root and respects human rights. It is sufficiently so attractive that Kimpraswil Department performs a Project Coping with the Poor in Urban Area (P2KP) launched since 1999. The program does not only provide grant for house improvement and capital for economic-productive societal activity, but also form a civil society organization that P2KP generically calls BKM. From the research, it is concluded that: first, BKM Sejahtera, Villages of Wonosari and Kepek, has not met ideal, inclusive, autonomous, and selfsufficient criteria of the civil society organization, as expected by the formulators of P2KP; second, it is not time for Depkimpraswil to perform exit strategy in P2KP. The field fact indicates that BKM Sejahtera, Villages of Wonosari and Kepek, predicated as the best National BKM, still has many weaknesses than ideal formulation in the general guidance of P2KP, especially BKM.

Kata Kunci : Kemiskinan,Penanggulangan,BKM P2KP,Partisipasi Masyarakat, civil society organization, BKM