Laporkan Masalah

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan :: Suatu Penelitian Tentang SDM dan Kelembagaan di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah

BAHRUDINNOR, A, Drs. Djoko Suseno, SU

2007 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Kecenderungan pengkaplingan wilayah perairan laut oleh sebagian pengusaha perikanan yang ditandai dengan semakin banyaknya kapal-kapal besar milik perusahaan-perusahaan perikanan besar maupun asing, merupakan salah satu contoh ketidakberdayaan nelayan lokal. Kalau kecenderungan ini terus berlangsung maka yang akan diuntungkan adalah kelompok pemilik modal kuat, sekaligus meminggirkan keberadaan nelayan lokal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Unit analisa dalam penelitian ini adalah : masyarakat nelayan, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara atau Interview, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisa data menggunakan data kualitatif dengan sifat deskriptif analisis yaitu dengan cara interpretasi data kemudian data tersebut dianalisa dari awal hingga akhir penelitian. Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka diperoleh hasil: Dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kotawaringin Barat bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) STIE Pangkalan Bun. Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan beberapa pembinaan antara lain melalui: Koperasi, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memberdayakan nelayan di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Kecamatan Kumai hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Misalnya mengembangkan KUD (Koperasi Unit Desa) yang bertujuan memberi bantuan permodalan kepada masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan. KUDKUD itu banyak didirikan di sekitar lokasi komunitas nelayan sehingga keberadaannya diharapkan mudah diakses oleh nelayan setempat. Seperti halnya kebijakan lainnya, nyatanya keberadaan KUD masih belum banyak membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan rata-rata masih sangat minim hal tersebut diakibatkan oleh minimnya peralatan yang digunakan dan permodalan dan penjualan hasil tangkapan masih dikuasai oleh tengkulak.

The tendency to divide the sea into lots by some fishery businessman which marked by the growing number of big ships owned by local and foreign fishery companies is one example of local fisherman’s helplessness. If this tendency continues, the one who will take the advantage of it is the group with huge capital and it will eliminate the local fisherman. One effort that can be done to reduce the gap is through the fisherman society empowerment. The objective of this research is to find out the empowerment of the fisherman society in Kumai sub district, West Kotawaringin City Regency, Province of West Borneo. This is a descriptive-qualitative research. The analyzing units of this research are the fisherman society, leading figure, and officials. The data gathering techniques used are interview, observation, and documentations. In analyzing data, the writer used qualitative data with descriptive analysis, that is by interpreting the data and then analyzing the data from the beginning until the end of research. Based on the data analysis, the writer got the result as follo w: in order to empower the human resources, the provincial government of West Kotawaringin conducted education and entrepreneurship training held by the fishery and marine service of the west Kotawaringin together with the LPPM of STIE Pangkalan Bun. In order to empower the society, the government of West Kotawaringin has conducted some development through cooperation, coastal community economic empowerment (PEMP) and the management of fish grounded base (PPI). All efforts to empower the fisherman in west Kotawaringin province, especially in Kumai sub district is far from the expected result. For example, the establishment of Village Unit Cooperative in surrounding of fisherman society to ease the access, intended to give capital for the fisherman to improve their life, has little advantages in improving the fisherman’s life quality. The fisherman income is still minimalist, it because the lack of the fishing equipments and capital and the fishing trade that is still occupied by the brokers.

Kata Kunci : Masyarakat Nelayan,Pemberdayaan, Fishermen Society, Empowerment


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.