Kebijakan untuk perempuan di Aceh pada masa rekonstruksi pasca konflik

SULISTIYANI, Lambang Triyono, MA

2006 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional (Magister Perdamaian dan Res

Studi ini mencoba memeriksa dua hal, yaitu kebijakan dan partisipasi perempuan. Kajian atas kebijakan publik dalam program rekonstruksi Aceh menyangkut persoalan apakah kepentingan-kepentingan khas perempuan sungguh-sungguh diperhatikan. Di sini muncul pertanyaan kritis menyangkut siapa yang mendefinisikan kepentingan perempuan. Pertanyaan kritis ini memiliki kaitan langsung dengan substansi penelitian yang kedua, yaitu partisipasi perempuan dalam menentukan kebijakan publik dan kebijakan yang pro-perempuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Studi ini dilaksanakan terutama di kota Banda Aceh dan sekitarnya dari bulan Maret 2005 sampai bulan September 2006 dengan mempergunakan metoda penelitian descriptif exploratif. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa situasi perempuan Aceh dalam ruang publik saat ini sudah merupakan masalah krusial sejak era Orde Baru-Suharto dan mendapat penguatan sejak diterapkannya syariat Islam di Aceh. Kedua setting politik itu membawa dampak yang signifikan terhadap perempuan di Aceh: partisipasi mereka dalam masalah-masalah publik, terutama menyangkut penentuan kebijakan publik, menjadi terhambat. Sebagai konsekuensi dari posisi yang tidak adil ini, akses mereka ke dalam pelayanan publik serta upaya-upaya pemenuhan kebutuhan khas perempuan selama masa-masa darurat terabaikan. Sebab utama dari setiap bentuk diskriminasi ini adalah status mereka sebagai perempuan yang hidup dalam lingkup budaya patriarki, baik dalam kungkungan syariat Islam maupun hukum adat Aceh. Karena itu perempuan Aceh harus berjuang untuk dua masalah utama: penguatan posisi, peran dan posisi tawar - misalnya melalui affirmative action – dan upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan dalam situasi konflik. Untuk kepentingan masa depan dianjurkan agar setiap perempuan dan setiap organisasi perempuan di Aceh melakukan negosiasi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) di Aceh dan terutama dengan semua lembaga pemerintah dan pemegang otoritas syariat Islam untuk menyepakati dan meletakkan sebuah platform yang sama bagi pemahaman tentang peran perempuan dalam bingkai hukum syariah.

Women policy and woman participation are two main issues in this study. The question is whether women are represented adequately in policy making as well whether their special needs are taken into account seriously in disaster management policy. The question of who defines the interests of the women is at the core of the discourses. The first question correlates with the second question of the study: women participation in publik policy making and the accommodation of women’s interests as well. The study was conducted mainly in Banda Aceh city from March 2005 to September 2006 using descriptive-explorative research method. Important findings of the study are: the restriction of women participation in publik area has been a crucial problem since the Suharto’s New Order era and gets its reinforcement under the imposition of scharich law. Those two political settings have significant influences on women in Aceh: their participation in publik affairs, especially in publik policy making, is restricted. As the consequence of this unfair position, their accesses to publik services as well as the fulfillment of their special needs as women in emergency situation were ignored. The reason of every form of restriction is their staus of being women in a patriarchal society, both under schariah law as well as Aceh’s customary law. Women in Aceh have to fight on two main issues: strengthening women position, role and bargaining position in publik affairs through affirmative action and the fulfillment of women’s specific needs in conflict situations. For the future purposes it is recommended that every single woman and women groups should negotiate with all stakeholders in Aceh as well as with government institutions and schariah authorities in order to establish a common platform and understanding about women’s roles in the frame of schariah law.

Kata Kunci : Rekonstruksi Aceh,Kebijakan dan Konflik,Perempuan