Negara dan partisipasi politik :: Studi atas penciptaan ruang keterlibatan warga oleh negara dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Sleman Tahun 2006

SUGIARTO, Bowo, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Reformasi, dalam arti demokratisasi, “memaksa” negara untuk membuka dirinya terhadap warga. Pembukaan diri negara terhadap partisipasi warga ditandai dengan adanya perluasan partisipasi politik. Partisipasi politik di sini termasuk partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini hendak melihat keseriusan negara merubah dirinya untuk lebih reseptif terhadap suara-suara di luar dirinya. Fokus penelitian ini adalah soal penciptaan ruang-ruang partisipasi warga dalam proses penyusunan APBD. Kebijakan penyusunan APBD dipilih karena ia berkaitan dengan alokasi sumber daya dan merupakan tolak ukur kesuksesan kerja pemerintah daerah, yang dari sudut pandang demokrasi selayaknya dilakukan secara partisipatif. Pusat permasalahan yang hendak dibahas penelitian ini adalah: apakah ruang yang diciptakan oleh negara memungkinkan keterlibatan warga secara luas dan signifikan dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Sleman tahun 2006? Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dua desa, yaitu Desa Sinduadi dan Desa Tegaltirto, dan dua kecamatan,yakni Kecamatan Mlati dan Kecamatan Berbah. Pembahasan diawali dengan menggambarkan pencipataan ruang oleh negara dalam proses penyusunan anggaran daerah secara partisiptif, khususnya yang terjadi di Porto Alegre, Brazil. Sesudahnya adalah uraian tentang konteks politik di Kabupaten Sleman. Analisis penciptaan ruang secara normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyusunan APBD. Bagian selanjutnya ialah praktik inkonsistensi penciptaan ruang keterlibatan warga yang dilakukan oleh negara di tingkat lokal. Secara normatif, peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menciptakan ruang bagi keterlibatan warga dalam proses penyusunan APBD tahun 2006. Namun, model keterlibatan dalam ruang yang diatur oleh SEB Meneg PPN dan Mendagri 0295/M.PPN/I/2005, 050/166/SJ itu tidak jelas, sehingga menimbulkan kerancuan yang berakibat negatif bagi keterlibatan warga. Akibat negatif tersebut ialah inkonsistensi penciptaan ruang yang dilakukan negara di tingkat lokal. Alih-alih melibatkan warga dengan serius, negara di tingkat lokal justru mengebiri ruang yang telah diciptakan sebelumnya. konsekuensinya adalah keterlibatan warga dalam penyusunan APBD Kabupaten Sleman tahun 2006 menjadi tidak signifikan.

Reform, in term democracy, “forcing” the state to open itself to the citizens. The openness of the state to the citizens’ participation is indicated by the adherence of the extending political participation. This political participation includes participation in decision making process. This research aims to figure out the seriousness of the state to transform itself to be more receptive to citizens’ aspiration. This research focuses on the endowing of spaces of citizens’ participation in the making of regional development budget (APBD) policy. The policy making of APBD is chosen because it has relation with resources allocation and represents the success parameter of local government works. In the perspective of democracy, the policy making of APBD is should be done participatively. The center of the problems which will be studied by this research is: Do the spaces in the process of policy making APBD of Regency of Sleman 2006 created by state enable the citizen to get involved widely and significantly? This research takes two villages as sampels, that is Sinduadi and Tegaltirto, and two subdistricts, that is Mlati and Berbah. Discusion of this study will be strarted by depicting creation of spaces by state in the making of regional development budget according to participatory budgeting method, especially that happened in Porto Alegre, Brazil dan Solo, Indonesia. After the description of political context in Sleman, analysis would be done to the creation of normative spaces that are conducted by law and regulation related to the policy making process of regional development budget. The next chapter is about inconcistency of the spaces of citizen involvement created by state practiced in local level. Normatively, the law and regulations have created spaces for citizen involvement in policy making process of APBD 2006. But, the involvement model in spaces arranged by SEB Meneg PPN and Mendagri 0295/M.PPN/I/2005, 050/166/SJ is confusing, so it makes negative effect for citizen involvement. The negative effect is inconsistency of involvement-spaces creation by state in local level. On the contrary, involving citizens seriously, state in local level exactly narrows the spaces which have been created previously. Its consequence is that citizen involvement in policy making process of APBD of Regency of Sleman year 2006 becomes not significant.

Kata Kunci : Partisipasi Politik,Negara,APBD, spaces of participation, citizen involvement, state, policy making process of regional development budget (APBD)