Dampak pergeseran sistem kepartaian terhadap kinerja DPRD :: Studi kasus pada DPRD kabupaten Ponorogo Jawa Timur

SAID, Muh, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak atau pengaruh pergeseran sistem kepartaian monolitas menjadi sistem pluralitas terhadap kinerja DPRD Ponorogo periode 1999-2004. Untuk menganalisis dampak pergeseran sistem kepartaian, difokuskan pada dua variabel yaitu pertama, dapak pergeseran itu terhadap kelembagaan (efisiensi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, pola hubungan antara legislatif dan eksekutif dan pembangunan demokrasi pada tingkat lokal). Kedua, kinerja yaitu jumlah dan kualitas produk dan operasionalisasi fungsi-fungsi DPRD (fungsi lengislasi, penganggaran dan pengawasan). Bentuk penelitian adalah studi kasus, untuk memperoleh data atau informasi yang relevan, maka yang dijadikan informan adalah mereka yang dianggap kompeten untuk menjelaskan pertanyaan penelitian ini yaitu; mantan Ketua DPRD di era pemerintahan Orde Baru, Ketua DPRD, Ketua-ketua fraksi dan Ketua-ketua Komisi serta beberapa Ketua LSM lokal. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam (Deeph Interview) sebagai metode primer, sedangkan metode penunjang atau metode sekunder adalah dokumen dan pengamatan. Kasus-kasus yang dianalisa adalah yang dianggap mampu mewakili penjelasan tentang dampak pergeseran sistem kepartaian terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo tahun 1999-2004. Hasil penelitian ini, menemukan empat hal yaitu; 1). Pergeseran sistem kepartaian monolitas ke sistem pluralitas telah mendorang terjadinya heterogenitas kelembagaan DPRD. Sehingga, proses pengambilan keputusan di lembaga tersebut semakin ketat dan melahirkan “kemandirian”. Indikatornya adalah proses dan penetapan tatib tanpa intervensi pemerintah dan pengelolaan anggaran secara mandiri. 2). Pergeseran itu telah berpengaruh terhadap “longgarnya” penentuan syarat dalam proses dan mekanisma rekruitmen calon anggota dewan. Sehingga SDM anggota dewan yang terjaring mengalami penurunan kualitas. Akibatnya, berpengaruh terhadap responsivitas dan akuntabilitas lembaga dewan bagi perkembangan aspirasi di masyarakat. 3). Pergeseran tersebut telah mendorong lembaga dewan bergerak ke arah lembaga demokrasi yang sedang mengalami transisi. Hal ini dapat dilihat pada proses pengambilan keputusan yang semakin rumit dan alot, sebagai konsekuensi logis dari banyaknya (heterogenitas) partai yang berhasil masuk lembaga ini. 4). Pergeseran itu belum mampu mendorong birokrasi lembaga DPRD Ponorogo, benar-benar lepas dari pengaruh budaya birokrasi sebelumnya. Indikatornya adalah masih rendahnya responsivitas dan akuntabilitas para wakil rakyat ini terhadap laporan dan aspirasi yang diajukan masyarakat yitu; rata-rata kurang lebih 12 kasus per tahun yang diajukan masyarakat yang ditangani oleh dewan hanya satu kasus dan hasilnya tidak tuntas.

This Research aim to know impact or friction of system of party to performance of DPRD Ponorogo of period 1999-20004. In analysing impact of friction of party system, focussed at variable that is institute change organization chart efficiency, function and duty DPRD, decision-making processes, pattern of relation of between legislative and executive, and the development democratize at local storey level). Form research is case study, to obtain get relevant information or date, hence taken as informan is those who is assumed by a competence to explain question in this research that is; former chief of DPRD in era of New Order governance, chief DPRD, chief of faction and chief of commission and also some chief of local LSM. Method used by is circumstantial interview ( deeph interview) as primary method, while method of supporter or method of sencondary is document and perception. But that way, a number of case which is elaborated and analysed, is case assumed able to deputize clarification of about friction system party impact to Area Parliament performance (DPRD) Ponorogo, Year period 1999-2004. this Research result at least finding four matter that is; First, party system friction have borne repair which significant to institute DPRD "independence". This matter, is visible at two factor which indication of the mentioned that is; stipulating tatib without governmental intervention and the budget management self-supportingly. Second, that friction have had an effect on to "its his" condition determination in course of and mechanism recruitment council member candidate. So that, SDM council Member netted experience of quality degradation. As a result, having an effect on to responsivity and accountability institute council to aspiration growth in society. Third, the friction, have pushed institute of council make a move toward institute of democracy which the medium experience of transition. This matter is visible at decision-making processes which is complicated progressively tough and, consequently is logical the than to the number of a success party enter this institute. Fourth, that friction, not yet able to push bureaucracy institute DPRD Ponorogo, really get out of cultural influence of previous bureaucracy. This matter, is visible from still lower of responsivity and accountability of all "proxy of this people" to report and aspiration raised by a society that is; mean more or less 12 case of every year raised by a society handled by council only one case and result is not complete.

Kata Kunci : Kinerja DPRD,SIstem Kepartaian, Friction, System of Party, Monolitics System anda Plurality System