Konflik Tanah :: Studi tentang peran Pemerintah Kabupaten dalam resolusi konflik di Desa Tuamese Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara

ATITUS, Arkadius Falerius, Amalinda Savirani, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Konflik pertanahan menarik untuk diteliti karena ke depan Pemerintah harus mempunyai kapasitas untuk menangani konflik sosial seperti yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pengusaha. Fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana peran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten TTU dalam resolusi antara masyarakat lokal dengan pengusaha di Desa Tuamese Kecamatan Biboki Anleu? Penulis dalam upaya pembahasan permasalahan menggunakan teori resolusi konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan mendalam terhadap kehidupan masyarakat secara langsung. Metode ini menekankan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertama, penyebab konflik terdiri dari aspek penguasaan tanah, aspek perijinan dan aspek ekonomi. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten telah melakukan penanganan konflik melalui pendekatan kompromi yaitu dilakukannya dialog-dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pendekatan melalui lembaga adat yang menggunakan instrumen forum dialog adat dan nilai sumpah adat. Walaupun berhasil namun dijumpai juga kelemahan-kelemahan yang ada pada Pemerintah. Implikasi ke depan Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan kasus pertanahan ulayat di wilayah Biboki hendaknya diupayakan untuk tidak ditempuh melalui jalur hukum tapi melibatkan masyarakat adat yang mempunyai hak penguasaan dan pengaturan tanah.

It is interesting to investigate the land conflict because in the future government must have the capacity to resolute the social conflicts as those taking place between local people and entrepreneurs. The problem of the study focuses on what is the role played by the government of TTU government in the resolution of the conflict between the local people and the entrepreneurs in Tuamese village of Biboki Emeleu subdistrict? In the attempt to examine the problem the author uses the theory of conflict resolution. The method employed in the study is descriptive and qualitative method using direct in-depth observation of the life of the people. It emphasizes the data collection through observation, interview and documentation. The results of the study show that first, the causal factor of the conflict consists of the aspects of taking control of land, permission and economy. Second, it finds that the government of the regency has dealt with the conflict through compromising approach, which is through dialogue with the parties involved in the conflict. Also, it has used the approach of making use of the existing custom institutions with the instrument of the forum for dialogue on the custom and custom oath. It succeeds though there are some weaknesses of the local government. The implication of the resolution of the land conflict for the regency government of Biboki in the future is that the resolution of the conflict should be made in a legal way in addition to the involvement of the custom people with their custom right in controlling and regulating the land

Kata Kunci : Konflik Tanah,Peran Pemda, Conflict Resolution-Custom Land-Government Role