Evaluasi dampak kebijakan peningkatan akses pendidikan pada keluarga miskin oleh Pemerintah Provinsi Lampung

WAKHIDI, Dr. Purwo Santoso, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Kemiskinan merupakan sebuah persoalan yang harus diatasi, dimana salah satunya adalah dengan peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin. Ini terkait dengan fenomena bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat yang rendah. Pendidikan yang rendah menyebabkan produktivitas rendah dan akhirnya mendorong pada kemiskinan. Oleh karena itulah, kebijakan akses pendidikan bagi penduduk miskin harus dilakukan guna mengatasi masalah kemiskinan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan peningkatan akses pendidikan pada penduduk miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada periode tahun 2000-2004 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara. Adapun dampak kebijakan diukur berdasarkan tiga indikator, yaitu efisiensi, efektivitas dan komitmen pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, segi efisiensi menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga pemerintah daerah tidak dapat mendukung berbagai kegiatan pada kebijakan peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin. Kebijakan peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin juga tidak dapat menyentuh seluruh anak usia sekolah dari keluarga miskin. Sisi efisiensi juga menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan lagi sekolahnya. Dari segi efektivitas, nampak sekali bahwa kebijakan yang dijalankan masih jauh dari tujuan pengentasan kemiskinan, tidak menunjukkan peningkatan kesejahteraan atau penurunan dalam penduduk miskin di Provinsi Lampung. Dampak kebijakan peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin belum mampu menghasilkan outcome berupa penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga kebijakan ini belum mampu mendukung penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Faktor komitmen pemerintah menunjukkan bahwa keberlanjutan kebijakan masih perlu dipertanyakan, dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang terkesan terpisah-pisah atau parsial dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah masih belum dapat mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan yang diharapkan. Alokasi sumber daya juga tidak menunjukkan adanya peningkatan, dan peraturan yang cenderung mengabaikan hak-hak penduduk miskin untuk memperoleh akses pendidikan. Rekomendasi yang disarankan adalah peningkatan alokasi anggaran minimal 20% guna mendukung kebijakan peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin untuk mendorong output yang lebih besar. Selain itu, agar efektif, pelaksanaan kebijakan dan kegiatan haruslah dilakukan secara komprehensif. Faktor komitmen pemerintah dapat ditingkatkan dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada penduduk miskin dalam memperoleh akses pendidikan.

Poverty is a problem that must be solved, in which one of the solutions is by increasing the education access of poor people. It’s related to the phenomenon that the poverty is influenced by societies’ lower level of education. The lower level of education causes the low productivity and finally causes poverty. Therefore, the policy of increasing the education access to the poor must be done in order to alleviate the poverty problems. The problem formulated in this research is what’s the impact of the policy of increasing the education access done by the Local Government of Lampung in the period of 2000 – 2004. This research is descrip tive research using quatitative and quantitative methods. The data collection techniques used are literature study, field observation, and interview. The impact of policy in this research is measured using three indicators, i.e. efficiency, effectiveness, and government commintment. Based on the result of this research, in the efficiency side, it showed that the fund allocated by local government was very limited, so the local government couldn’t support the activities in the policy of increasing the education access to the poor. The policy of increasing the education access to the poor also couldn’t reach all children in school age in poor families. Efficiency side also showed that there were more children in school age couldn’t finish their school. The effectiveness side showed that the policy implemented was far from the goal to alleviate poverty. There was no increase in the welfare of people or the decrease in the number of poor in Lampung Province. The impact of the policy of increasing the education access to the poor hadn’t been able to gain the outcome as to decrease the number of poor, so this policy weren’t able to support the poverty alleviation in Lampung Province. The factor of government commitment showed that the continuity of policy was questionable, in case of the activities implementation that was suggested as partial effort done by the government. It couldn’t solve the problem or attained the goal expected. The allocation of resources also didn’t showed an increase and the regulation tended to neglect the poor right to get education access. The recommendation suggested were the increase in the budget allocation as 20% minimally to support the policy of increasing the education access to the poor in order to increase the output. Besides, to be effective, the implementationof policies and activities must be comprehensive. The factor of government commitment could be increased by the support of regulation that tend to nurture the right of poor to obtain the education access.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda,Pendidikan,Masyarakat Miskin