Etnisitas dalam pengangkatan pejabat struktural :: Studi kasus pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

RAKHMAWATI, Fenny, Drs. Bambang Purwoko, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Penelitian ini difokuskan pada proses pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk melihat apakah ada pertimbangan etnis dalam pengangkatan pejabat struktural serta apa implikasi dari pertimbangan tersebut untuk kondisi daerah Kalimantan Barat yang rawan dengan konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara atau komunikasi langsung secara mendalam yang dilengkapi dengan hasil pengamatan serta menelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengangkatan pejabat struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengangkatan pejabat struktural di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat diwarnai dengan bermacammacam pertimbangan selain dari pertimbangan objektif dan salah satunya adalah pertiombangan etnis dalam setiap tahapan-tahapan yang dilalui. Hal ini dapat dipahami sejalan dengan menguatnya institusi lokal setelah reformasi digulirkan. Adanya keterwakilan etnis dalam pengangkatan pejabat struktural telah memberikan rasa puas bagi masing-masing etnis yang ada dengan harapan siapa yang duduk dalam jabatan struktural dapat menjadi penghubung antara komunitas etnis dengan pemerintah. Selain itu juga memberi dampak pada kelompok etnis yang ada di Kalimantan Barat khususnya etnis Melayu dan Dayak untuk berusaha meningkatkan potensi diri mengingat untuk dapat duduk dalam jabatan struktural ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan memerlukan kompetisi yang sehat. Kebijakan ini juga ternyata dapat dianggap sebagai salah satu kebijakan yang relevan untuk meredam konflik. Adanya kontestasi dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang berbasis etnis ini juga pada saat yang bersamaan memicu terjadinya konflik horizontal. Selain danpak diatas hal yang perlu juga diwaspadai adalah munculnya kecendrungan dari orangorang atau tokoh yang tidak bertanggung jawab untuk mendesakkan kepentingannya dengan mengatasnamakan adat. Berangkat dari hasil temuan diatas, ada beberapa saran yang direkomendasikan yaitu untuk daerah Kalimantan barat yang rawan konflik adanya pertimbangan etnis dalam pengangkatan pejabat struktural pelaksanaannya perlu secara hati-hati dengan memperhatikan adanya keseimbangan secara umum dan perlu mewaspadai berbagai desakan kepentingan yang sebenarnya hanya oleh segelintir orang yang mengatasnamakan adat. Selain itu untuk kedepan juga harus berpegang teguh pada pola dan kriteria penilaian yang sudah diatur dan ditetapkan agar profesionalisme dari pejabat birokrasi yang diangkat benar-benar nampak. Sementara untuk meminimalisir potensi konflik di daerah Kalimantan Barat selain kebijakan di atas yang dinilai paling efektif adalah kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan potensi lokal yang ada serta perlunya pemerintah melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan yang bersifat destruktif guna diperoleh akar permasalahan yang sebenarnya.

This research focused on process of structural personnel adoption in the setting of Local Secretariat, West Kalimantan Province, to see if there was ethnical consideration in adopting the structural personnel, and what implication of the consideration for the local condition of West Kalimantan sensitive to conflict. This research used qualitative method and the data were collected by interview or direct communication completed with results of observation and traced to documents associated with process of structural personnel adoption. The results of research indicated that the process of structural personnel adoption in the Local Secretariat, West Kalimantan Province, was involved in various considerations other than objective considerations and one of them is ethnical consideration of each passed stage. It could be understood from stronger local institution after reformation was started. The presence of ethnical representation in adopting the structural personnel had given satisfaction to each existing ethnic; one, who would occupy the structural position, might be a connection between ethnical community and the government. In addition, it could affect the existing ethnical group in the West Kalimantan, especially Malayu and Dayak ethnics to try to increase self-potency, as the structural position and social institution occupation needed healthy competition. This policy, in fact, could be assumed as one of relevant policies to minimize the conflict. Contestation in winning group interest based on this ethnic also caused horizontal conflict. In addition to the effect, the more important is tendency of individuals or figures without responsibility for emphasizing on their interest in name of custom. Based on the findings, there are some recommended suggestions, such as, for West Kalimantan region sensitive to conflict, in terms of the ethnical consideration in adopting the structural personnel, its performance needs to consider carefully various interest emergences of only a few persons in name of custom. In addition, in the future, we must be principled strongly on evaluation pattern and criteria, which had been specified and established in order that professionalism of adopted bureaucratic personnel really surfaced. Meanwhile, to minimize the conflict potency in West Kalimantan region, in addition to the policy, the most effective was policy leading to the existing local potency empowerment and the government needs to detect early destructive possibilities in order to solve real problem.

Kata Kunci : Birokrasi,Jabatan Struktural Etnisitas, ethnicity, structural personnel adoption, conflict