Rekrutmen Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah :: Studi tentang proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya dan Gabungan Partai Demokrat, PKB, PKS, PKPI dan PPDI dalam Pilkada Langsung Tahun 2005 di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

SYARIFUDDIN, Drs. Mashuri Maschab, SU

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai politik, untuk memperoleh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Hal ini sebagaimana tertuang didalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa peserta Pilkadal harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sudah barang tentu akan ada banyak persoalan yang berkaitan erat dengan proses rekrutmen ini dan oleh karenanya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pola rekrutmen dan faktor-faktor yang berperan mempengaruhinya Pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menginterpretasikan dan mengungkapan fakta-fakta untuk memberikan gambaran bekerjanya karakter partai politik, oligarki partai, incumben dan jaringan-jaringan aktor. Penelitian ini dopokuskan pada proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar dan koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Saijaan. Tehnik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap personal aktor di kalangan Partai Golkar dan Koalisi Saijaan mengenai bagaimana dinamika proses rekrutmen di internal partai politik masing-masing. Penelitian ini berhasil mengidentifikasikan pola rekrutmen pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang dilakukan oleh Partai Golkar dan gabungan partai. Partai Golkar memakai loyalis, sementara Koalisi Saijaan memakai pola survival. Pola rekrutmen tersebut dipengaruhi oleh inerverning variabel yang sama yaitu : adanya jaringan-jaringan aktor yang terbentuk antara para oligarki di Partai Golkar dan Kalisi Saijaan dengan incumbent. Berbedanya pola rekrutmen yang dihasilkan, tidak terlepas dari berbedanya karakter partai politik pendukung yang mempengaruhi bekerjanya jaringan-jaringan antara oligarki-oligarki partai politik dengan incumbent itu sendiri. Karakter Partai Golkar yang Catch All Party memaksa kebijakan partai harus bertindak pragmatis, sehingga harus mengakomodir banyak kepentingan aktor yang terlibat membantu membesarkan partai. Dampaknya, proses rekrutmen di Partai Golongan Karya mementalkan Ketua DPD Partai Golkar Kotabaru dari posisinya di parta, sehingga gagal bersaing dalam Pilkadal. Sedangkan bergabungnya karakter partai kader dan partai massa, tidak adanya kader partai yang layal jual dan tidak tersedianya dana partai yang cukup dalam menghadapi Pilkadal, memaksa para oligarki partai politik di Koalisi Saijaan harus bisa menerima pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dari luar internal partai. Penelitian ini juga menemukan adanya agenda politik terselubung antara incumbent dengan elit-elit tertentu di Partai Golkar, sehingga calon Bupati/Wakil Bupati dari Partai Golkar dalam Pilkadal harus mendukung dan mengalah kepada pasangan calon Bupai/Wakil Bupati yang diusung oleh Koalisi Saijaan. Temuan lain penelitian ini adalah, fenomena lompat pagarnya incumbent setelah memenangkan Pilkadal. Incumbent yang pada Pilkadal diusung Koalisi Saijaan (Partai Demokrat, PKB, PKS, PKPIdan PPDI), tida lama kemudian terpilih menjadi Ketua DPD Partai Goklkar Kotabaru. Kedepannya perlu diperjelas kontrak politik antara pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dengan partai politik pendukungnya untuk meminimalisir kemungkinan fenomena lompat pagar ini.

political parties to successfully win a couple of Regent and Vice of Regent candidates in local election in Kotabaru, South Kalimantan. It is as stated in Law No. 32/2004 on Local Government that the participants of local election must be proposed by a political party or a parties’ coalition. Therefore, there will of course many problems closely related to the recruitment process. Based on the fact, this study is deliberately intended to find out the pattern of the recruitment process and all influencing factors. The study uses the descriptive-qualitative approach that aims to describe, interprete, and reveal facts reflecting the picture of the working of political party’s character, party’s oligarchy, incumbent, and the network of actors. The study is focused on a recruitment process carried out by Golkar Party and the coalition of political parties in Saijaan coalition. In the study, the data collection is conducted by the techniques of interview, observation, and documentation on personal actors in Golkar Party and Saijaan coalition on how the dinamic of recuitment process is within their own political parties. The study can identify the pattern of recruitment process for a couple of Regent and Vice of Regent candidates carried out by Golkar Party and the coalition of political parties. Golkar Party applies a loyalist strategy, while the Saijaan coalition applies a survival pattern. The recruitment pattern is affected by the same intervening variables, i.e. the network of many actors established among oligrachic elites in both Golkar Party and the Saijaan coalition and incumbent. The difference of recruitment patterns are inseparable from the different character of political parties that previously support, influencing the working of the network of actors between the elites of oligarchic political parties and incumbent itself. The character of Golkar Party as a “Catch All” Party requires almost the entire of the party’s policies so pragmatic and accomodate the interests of many actors involved in jointly building the party. As a result, the recruitment process in the Party causes a Chief of Local Leadership Board of Golkar Party (DPP Partai Golkar), Kotabaru, removed from a strategic position in the party so that he failed to compete in the local election. In addition, three factors, i.e. the integration of two characters of cadre party and mass party, no reasonable-to-sell cadre party, and the insufficiency of the party’s fund in facing the local election, really require all elites in the oligrachic political parties, especially in the Saijaan coalition, to be able to accept a couple of Regent and Vice of Regent candidates from the outside of the party itself. The study finds also that there are many veiled political agendas between incumbent and some elites in Golkar Party so that the Regent and Vice of Regent candidates from the party for the local election must provide support and subject to the couple of Regent and Vice of Regent candidates proposed by the Saijaan coalition. Other finding in the study is the phenomenon of incumbent’s affiliation movement after succesfully winning the local election. Not long afterward, the incumbent that in the local election is carried on shoulders by the Saijaan coalition (i.e. Democratic Party, PKB, PKS, PKPI, and PPDI) is choosed as the Chief of Local Leadership Board of Golkar Party, Kotabaru. From the fact, in the future, it is necessary to make all political contracts in Kotabaru clear between a couple of Regent and Vice of Regent candidates proposed and political parties that support in coalition to minimize the phenomenon of incumbent’s affiliation movement.

Kata Kunci : Pilkada,Parpol,Rekrutmen Calon, Political Party, Party’s Oligarchy, Incumbent, the Network of Actors