Kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi :: Studi tentang latar belakang dan proses kebijakan kerjasama daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi di Lende Kabupaten Donggala Tahun 2004-2005

ARYANTO, Irvan, AAGN Ari Dwipayana, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Kerjasama antar daerah menjadi konsekuensi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah. Keanekaragaman potensi di daerah memungkinkan terjadinya perbedaan permasalahan daerah, karena potensi yang dimiliki satu daerah belum tentu dimiliki daerah lain. Dalam penyelenggaraan transmigrasi, Provinsi DIY dengan potensi sumber daya manusia, sebaliknya Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar masih sangat membutuhkan potensi sumber daya manusia untuk mengelola dan mengembangkannya. Penelitian ini akan mnecoba mendeskripsikan latar belakang dan proses kebijakan kerjasama daerah antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Transmigrasi di Lende Kabupaten Donggala. Terjadinya kerjasama daerah antar Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilatarbelakangi oleh adanya perubahan paradigma penyelenggaraan transmigrasi. Asal usul terjadinya kerjasama antar daerah tersebut di awali oleh adanya upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang ingin merelokasi masyarakat perambah hutan di Taman Nasional Lore Lindu, kemudian terciptanya kesepakatan bersama antar Gubernur DIY dengan Gubernur Sulawesi Tengah, dan ditindak lanjuti dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan Kota se-DIY dengan Pemerintah Kabupaten Donggala. Keinginan dua daerah untuk bekerjasama dimotivasi oleh adanya kepentingankepentingan kedua daerah. Kepentingan Pemerintah Provinsi DIY adalah terjadinya pemiskinan di Provinsi DIY dan adanya animo masyarakat DIY untuk bertransmigrasi. Adapaun kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah adanya upaya penanganan Taman Nasional Lore Lindu, pengembangan wilayah dan upaya pengelolaan potensi unggulan Sulawesi Tengah. Walaupun pada dasarnya kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi tersebut merupakan kepentingan daerah, namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Pusat punya peran cukup penting terutama dalam pembiayaan kegiatan tersebut karena menggunakan dana dekonsentrasi dan sampai saat ini program transmigrasi masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah tersebut, masing-masing daerah mempunyai tanggung jawab yang sudah disepakati, dimana daerah penempatan transmigrasi (Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah) melakukan survei potensi kawasan dan perencanaan tata ruang pemukiman transmigrasi, menyediakan areal dan melaksankan upaya pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Sedangkan daerah asal (Pemerintah Provinsi DIY) melakukan kegiatan pengerahan dan penempatan transmigrasi. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi, hasil-hasil yang telah dicapai dilihat dengan melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakaukan adalah dengan melihat dampak dari pada kebijakan kerjasama daerah antara Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan transmigrasi di Lende Kabupaten Donggala.

Interregional cooperation become a consequence in management of Regional autonomy. The vary of potency in a region make the difference of the problems in each region, because a potency that owned by one region not certain owned by another region and the potency of one region become a requirement in another region and also in the opposite way. In the management of transmigration, the Provinsi DIY with its big human resource, inversely proportional with Middle Sulawesi Province have big enough natural resources potency that requiring human resource potency to manage and developing it. This research of background to describe the background and the policy precess of regional cooperation between Government of DIY Province with Government Of Middle Sulawesi Province in Management of Transmigration in Lende Sub-Province of Donggala. Intergovernmental regional cooperation that happen between DIY Province with Government Of Middle Sulawesi Province in management of transmigration motified by the change of paradigm existence in management of transmigration. The beginning of interregional cooperation is happened as the Middle Sulawesi Province government has an effort to relocating the people which live in National Park of Lore Lindu, then an agreement between Governor of DIY with Middle Governor Sulawesi was created, and continued with the existence of Cooperation agreement between Government of Sub-Province and all town in DIY with Government of Sub-Province of Donggala. The desire of two region to work along is motivated by the importance of both region. One of DIY province Government need is the poverty in DIY province and existence of society animo of DIY people to transmigrate. Government Of Middle Sulawesi Province need is to handling of National Park of Lore Lindu, region development and the management of pre-eminent potency of Middle Sulawesi. Although basically interregional cooperation in management of the transmigration represent a region importance, but in its execution Central Government have an important role especially in defrayal of the activity because its using deconcentration fund and until now transmigration program still become central government policy. In the execution of interregional cooperation, each region have responsible that have been agreed on, where the transmigration area is located (Middle Sulawesi Province Government) survey the area potency and planning the planology settlement of transmigration, providing area and strive the utilisizing of transmigration society. While domain region (Government of Provinsi DIY) is conducting activity of conscription and transmigration location. After 2 (two) year execution of interregional cooperation in management of transmigration, the results that have been reached to be seen by evaluation. Policy evaluation conducted by watching the affect of the regional cooperation between Government of DIY Province and Government Of Middle Sulawesi Province in management of transmigration in Lende Sub-Province of Donggala.

Kata Kunci : Kebijakan Transmigrasi,Kerjasama Antar Daerah, interregional cooperation, policy evaluation, transmigration issue, importance, motivation.