Anggaran sensitif gender :: Studi kasus kebijakan anggaran pemberdayaan perempuan pada Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu

'ARIFAH, Azizatul, Dra. Ratnawati, SU

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Fenomena anggaran tidak sensitif gender hampir disebagian besar propinsi di Indonesia disebabkan oleh kecilnya alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan menjadi indikasi belum tersosialisasinya konsep anggaran sensitif gender dan belum adanya kesadaran dari pimpinan birokrasi akan pentingnya pengarusutamaan gender. Dalam Penelitian ini menarik untuk dicermati bagaimana tingkat sensitivitas anggaran terhadap pemberdayaan perempuan di Propinsi Bengkulu. Dalam hal ini pada Biro Pembangunan yang merangkum semua anggaran pembangunan di lingkungan pemerintah Propinsi Bengkulu.Dan Selanjutnya Biro Pemberdayaan Perempuan & Kesra Setda Propinsi Bengkulu untuk melihat kesensitivitas program serta pemanfaatannya. Tiga kategori anggaran sensitif gender sebagai ukuran tingkat sensitivitas anggaran dalam penelitian ini meliputi; pertama, alokasi anggaran belanja spesifik gender targeting,kedua, alokasi anggaran untuk meningkatkan akses perempuan dalam anggaran,dan Ketiga, alokasi anggaran utama yang mainstreaming gender Berikut menganalasisnya dengan persentase anggaran masing-masing alokasinya. Selain itu juga melihat segi pemanfaatan anggaran dan efektivitas/efisiensi anggaran. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif . Alokasi anggaran yang sensitif gender dalam anggaran pembangunan Biro Pembangunan tahun 2004 dan 2005 sama sekali tidak sensitif gender atau 0% sedangkan di Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Bengkulu masih rendah tahun 2004 hanya 0,60% dan tahun 2005 0,44% dari seluruh anggaran pembangunan dalam APBD Prop. Bengkulu. Akses perempuan sebagai pembuat anggaran baik di Biro Pembangunan maupun di Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Bengkulu masih rendah, keterwakilan masih belum optimal dan masih di dominasi laik-laki dalam tim perumus anggaran.Tiga faktor yang mempengaruhi APBD tidak sensitif gender;1)faktor klasifikasi anggaran yang tumpang tindih antara anggaran Rutin dan pembangunan ,2)Faktor Internal: Akses perempuan sebagai perumus anggaran minim & Stakeholder masih pada pemahaman WID 3) Sosialisasi metode analisis gender yang belum Optimal. Beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan antara lain; Keterwakilan perempuan 30% sebagai tim perumus anggaran+ anggota tim koordinasi lintas sektoral melibatkan keterwakilan perempuan, Perlu adanya PERDA antar lintas sektoral untuk peningkatan kualitas hidup perempuan Bengkulu termasuk didalamnya anggaran, dan harus ada advokasi yang transparant (PERDA) yang mengacu pada analisis gender dengan tahapan (ketika dirumuskan dan evaluasi).

Gender not sensitive budgeting phenomenon at the most province in Indonesia is caused by little budgeting allocation to endeavor women became indication that gender sensitive budgeting consept not socialization yet, and there are not consciousness yet from the bureaucracy guidance about the important of gender main influence. In this research, it is important to be accurated how the level budgeting sensitivity to endeavor women in Bengkulu province. In this matter at Developmental Bureau that include all of development budgeting in Bengkulu province government environment. So The Endeavour Women Bureau and The Welfare of People Bengkulu province seeing the sensitivity program and the benefit. The are three categories of gender sensitive budgeting as the level measure sensitivity budgeting in this research include; first, expense budgeting allocation specific gender targeting,second, budgeting allocation to acces women in budgeting, and third, the main budgeting allocation that mainstreaming gender. Then analize with percentage each budgeting allocation. Besides that also see the benefit budgeting aspect and effectiveness/efficiency budgeting. The kind of this research is descriptive qualitative. Gender sensitive allocation in development budgeting Developmental Bureau in 2004-2005 years not at all sensitive gender or 0 % al though in The Endeavor Women Bureau and The Welfare of people Bengkulu province is still low in 2004 years only 0,60%, and in 2005 years 0,44% from all development budgeting in APBD Bengkulu Province. Acces women as the maker budgeting in Developmental Bureau or Endeavor women Bureau and The Welfare of People Bengkulu province is still low, representation is not still optimum yet ang still be dominated by men in the budgeting formulator team. Three factors that influence to APBD not sensitive gender are;1) Overlapping budgeting classification factor, 2) internal factor; women acces as budgeting formulator is minimum ang Stakeholder is still in WID understanding, 3) Gender analysis method is not optimum yet. Some recommendation that can be offered suchas: representative women 30 % as budgeting formulator team+ sectoral crossing coordination team member involve women, need PERDA between sectoral crossing to improve women life quality in Bengkulu include the budgeting, and there must transparent advocation (PERDA) that refer to gender analysis with stage ( when formulate and evaluate).

Kata Kunci : Kebijakan Anggaran,Pemberdayaan Perempuan, Gender Budgeting, Gender Sensitive Budgeting