Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kompensasi subsidi BBM bidang Pendidikan di Kabupaten Merauke

WAY, Alfonsina, Drs. Cornelis Lay, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia turut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itulah, kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan menjadi penting untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah melalui program dana kompensasi pengurangan subsidi BBM pada bidang pendidikan yang juga dilaksanakan di Kabupaten Merauke. Kebijakan ini terkait dengan konteks dan isi kebijakan. Berdasarkan hal inilah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh konteks kebijakan dan isi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program dana kompensasi pengurangan subsidi BBM pada bidang pendidikan di Kabupaten Merauke tahun 2005. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Merauke. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bidang pendidikan di Kabupaten Merauke kurang berhasil dilaksanakan. Hal ini terkait dengan konteks kebijakan berupa lingkungan sosial dan lingkungan politik. Lingkungan sosial ini terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk, rendahnya tingkat kesejahtaraan, maupun pola penyebaran penduduk yang tidak merata, banyaknya daerah terisolasi dan kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Lingkungan politik terdiri dari implementing agency dan kedekatan akses dengan pembuat kebijakan di tingkat pusat. Kedekatan akses dengan pembuat kebijakan di tingkat pusat relatif kecil sehingga kurang dapat memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, selain implementing agency yang masih kurang koordinasi dan tumpang tindih diantara satu unsur pelaksana dengan unsur pelaksana lainnya. Isian kebijakan terkait dengan masalah rencana kerja, petunjuk pelaksanaan, dan peraturan perundang-undangan. Ketidakmerataan dalam alokasi dana baik dana BOS maupun BKM bisa juga disebabkan oleh rencana kerja yang kurang terpadu yang menyebabkan adanya aturan pelaksanaan yang kurang jelas di lapangan dan menimbulkan interpretasi ganda. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut tidak menunjukkan adanya pertimbangan terhadap daerah-daerah yang terisolasi dan terpencil yang banyak berada di daerah Kabupaten Merauke. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sosialisasi program pada daerah-daerah terisolir, termasuk pembuatan peraturan yang mengakomodasi sulitnya menjangkau wilayah Kabupaten Merauke. Pembentukan lembaga khusus yang menangani implementasi kebijakan kompensasi pengurangan subsidi BBM pada bidang pendidikan diperlukan agar terkoordinasi dengan baik.

Economic crisis happening in Indonesia has an impact in the increasing number of poor people. Therefore, a policy to alleviate the poverty becomes important to do. One of the policy is the program of BBM subsidy decreasing compensation fund in the education area that is also implemented in Merauke Regency. This policy related to the context and content of policy. Based on this explanation, the problem formulation in this research is what the effect of context and content of policy in the implementation of poverty alleviation policy through BBM subsidy decreasing compensation fund in the education area in Merauke Regency at the year 2005. This research is descriptive research and the location of research is in Merauke Regency. The data used in this research are primary and secondary data obtained by observation, interview, and literature studies techniques. The result of this research showed that BBM subsidy decreasing policy in education area in Merauke Regency was less successful to do. It was related to the context of policy such as social and political environment. The social environment was related to the low level of education, low level of welfare, the uneven scattering pattern of population, many isolated areas, and the less of structure and infrastructure of communication and transportation. Political environment consisted of implementing agency and close access to the policy maker in central government. The close access to the policy maker in central government was relatively low, so it couldn’t give an effect to the policy maker in the higher level. Besides, the implementing agency was less coordinated and overlapped one to another. The content of policy related to the work plan, implementation guidance, and the law. The unfair allocation of fund both in BOS and BKM could be caused by the disintegrated work plan caused by the implementation guidance that was not clear in the field and could make a double interpretation. Besides, the law didn’t show a consideration to the isolated areas that was general in Merauke Regency. The recommendation of this research is the need of program socialization to the isolated area, including the make of regulation that accomodated the diffulty to reach isolated areas in Merauke Regency. The forming of special agency in handling the policy implementation is needed to make a good coordination.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Kemiskinan,Subsidi BBM,BOS