Kemitraan dalam pengembangan pariwisata di kawasan Senggigi Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat

WIDODO, Sudi, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang sangat besar dibidang pariwisata, hal ini dapat dilihat dari keindahan berbagai macam pemandangan alam, kebudayaan dan sejarah serta upacara-upacara adat yang sangat menarik minat wisatawan. Pemerintah telah membuka peluang kepada sektor swasta untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dalam melakukan kemitraan dan bagaimanakah pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan kemitraan, baik pemerintah dengan swasta dan antar swasta dengan swasta serta pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata. Penelitian ini menunjukkan adanya pola kerjasama antara swasta dengan swasta asing dalam usaha akomodasi, dimana pihak pemilik menyerahkan kepada swasta asing sebagai pengelola untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan selama jangka waktu 10 tahun. Pengelolaan hotel dikelola sepenuhnya oleh swasta asing dengan cara bekerja sama lintas negara bersama dengan group/ kantor cabang yang ada di luar negeri. Dalam pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, Pemerintah menyerahkan tanah kepada swasta untuk pembangunan berupa pasar seni Senggigi sebagai sarana penunjang kepariwisataan dengan fungsi utamanya sebagai sarana sosial ekonomi, hiburan, pembinaan kesenian daerah dan nasional dengan tidak mengurangi statusnya sebagai arena promosi dan hiburan masyarakat. Sedangkan pihak swasta diberikan hak opsi untuk menyewakan bangunan komersial tersebut selama jangka waktu 30 tahun. Pola kerjasama antara swasta dengan swasta dalam usaha jasa biro perjalanan diarahkan agar kegiatan usaha dapat berlangsung berdasarkan norma-norma ekonomi yang berlaku serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kecenderungan wisatawan saat ini dalam melakukan perjalanan wisata lebih banyak menggunakan jasa biro perjalanan, karena selain lebih efisien juga akan memperoleh informasi yang lebih banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan.

West Nusa Tenggara has huge potential in tourism area; it can be seen from the beauty of various landscape, cultural and history as well as custom ceremony that are taking tourist interest. The government has opened opportunity for private sector to be actively participating in tourism Developement . This research is aimed at knowing what government has done in performing partnership and how the partnership pattern in tourism Developement is. This research uses qualitative research method with descriptive approach. The objective of the research is to describe, note and integrate what government of west Nusa Tenggara province done in performing partnership, both between government in private and between privates, as well as partnership pattern in tourism Developement . This research show that there is cooperation pattern between private and foreign private in accommodation effort where the owner party empowers the foreign private is manager to perform construction activity, operation in maintenance for 10 years. The hotel management is fully managed by foreign private through cross-national cooperation with group/branch office abroad. In the pattern of cooperation between government and private in the management of tourism object and interest, the government give the land to the private for the Developement of Senggigi art market as tourism supporting tools with main function as tools of economic-social, entertainment, regional and national art building without diminish its status as promotion and public entertainment area. Whereas the private party is given option right to rent such commercial building for 30 years. The pattern of cooperation between privates in traveling service business is directed so that the business activity can progress based on prevailed economic norms as well as the need in business relation that need, strengthen and benefit each other. The recent tourist trend in doing tourism traveling is more using traveling bureau because beside more efficient, it will also be obtained more information on traveling-related things.

Kata Kunci : Pengembangan Pariwisata,Kemitraan, Government, private sector, tourist