Membangun sinergi antar institusi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat

RUBAIN, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Provinsi Nusa Tenggara Barat, meskipun berada pada jalur segitiga emas daerah tujuan wisata utama di Indonesia dan memiliki potensi tambang emas serta sumberdaya alam lainnya, ternyata hingga kini masih memendam permasalahan mendasar dibidang kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan diikuti dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Berbagai kebijakan dan program dibidang kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah. Namun ego sektoral yang masih melekat dan kurangnya sinergi antar multistakeholders selama ini menyebabkan tidak efektifnya kebijakan dan program tersebut. Karenanya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam membangun sinergi antar institusi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan melalui konsep sinergi antar multi-stakeholders sejak proses perumusan kebijakan dan substansi serta implementasinya. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan pola sinergi yang dibangun pemerintah bersama multi-stakeholders dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam semi terstruktur dengan berbagai aktor yang terlibat dalam Komite Penanggulangan Kemiskinan maupun Tim Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi peran pemerintah dalam membangun sinergi antar institusi dalam rangka penanggulangan kemiskinan beserta permasalahnnya, pada proses perumusan kebijakan serta substansi dan implementasi kebijakan. Namun demikian pola sinergi yang dibangun pemerintah bersama multistakeholders pada proses perumusan kebijakan maupun substansi dan implementasinya belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini antara lain dikarenakan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyiapkan instrumen pendukung sinergi seperti anggaran, personil maupun network. Karena itu, peran pemerintah dalam membangun sinergi antar institusi dalam rangka penanggulangan kemiskinan, tidak hanya dibangun dalam proses perumusan kebijakan atau substansinya saja, akan tetapi diharapkan hingga implementasi serta monitoring dan evaluasinya. Disamping itu komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menyiapkan instrumen pendukung seperti anggaran, personil maupun peningkatan networking diantara multi-stakeholders mutlak adanya..

West Nusa Tenggara Province, even placed in a gold triangle main tourism journey in Indonesia and have gold-mine potency and other natural resources, but still had elementary problems in poverty till now. High number of poverty followed by low level of people’s education and health placing West Nusa Tenggara Province as province with lowest Human Development Index in Indonesia. Various programs and policies in poverty have executed by government. But ego sectoral which still stick and lack of synergy amongst multi-stakeholders during the time make policies and programs not working effective. Hence this research have an aim to know how the role of government in developing synergy among institution in order to overcoming poverty in West Nusa Tenggara Province. This research used an approach through concept of synergy among multistakeholders from formulation process of policy until the substantive and implementation. While the method which used is descriptive qualitative, because aimed for describing, noting and interpreting the pattern of synergy which build by the government along with multi-stakeholders in order to overcoming poverty in West Nusa Tenggara Province. Therefore the technique of data collect done through observation, documentation, and semi-structured in depth interview with various actor which concerned in Overcoming Poverty Committee and also compiler team of Strategy Overcoming Regional Poverty in West Nusa Tenggara Province. This Research identify the pattern of that build by government with multistakeholders along with problems, the process of policy formulation and also implementation and substantive policy of overcoming poverty. But the pattern of synergy which built by the government with multi-stakeholders at process of policy formulation and also substantive and implementation not yet run as expected. For example this matter cause of government’s limitation ability to preparing support instruments of synergy like budget, actor and network. Because of that, the synergy among institution in overcoming poverty, not only build in a process of formulation policy or the substantive only, but expected until implementation and also monitoring and its evaluation. Beside that commitment and consistency from government in preparing support instruments like budget, personnel and also improvement of networking among multi-stakeholders become absolute.

Kata Kunci : Kemiskinan,Hubungan Antar Kelembagaan, synergy, multi-stakeholders, overcoming poverty