Strategi sinergisitas antar level pemerintah :: Studi kasus Dinas Kehutanan Provinsi dalam memobilisasi dan mensinergikan perannya dengan Dinas Kehutanan Kabupaten dalam Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Provinsi NTB

JAYADI, Iwan, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Pembagunan kehutanan di Provinsi NTB merupakan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Salah satu kegiatan pembangunan kehutanan tersebut adalah program rehabilitasi lahan kritis. Sejak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004, dengan konteks pemerintahan dari desentralisasi menuju demokratisasi, program ini mulai mengalami masalah yang cukup serius bagi hubungan antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten se-Provinsi NTB, sebab tidak adanya koordinasi yang mengakibatkan program tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karenanya, penelitian ini bermaksud mengetahui Bagaimana Upaya Dinas Kehutanan Provinsi untuk Memobilisasi dan Mensinergikan Perannya dengan Dinas Kehutanan Kabupaten dalam Program Rehabilitasi Lahan Kritis se-Provinsi NTB. Pendekatan yang di pergunakan dalam studi ini adalah metode diskriptif kualitatif, dengan tujuan, untuk mendiskripsikan dan mencatat serta menginterpretasikan aspek hubungan kelembagaan antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten baik yang bersifat strategi kontrol dan strategi konsekuensi maupun yang bersifat networking. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, terhadap Upaya Dinas Kehutanan Provinsi dalam memerintah dan mengarahkan Dinas Kehutanan Kabupaten se-Provinsi NTB dalam program rehabilitasi lahan kritis. Dinas Kehutanan Provinsi NTB selama ini masih mengandalkan kapasitas kntrolnya dari pada kapasitas konsekuensi dan networking, karena tidak adanya upaya tindakan kolektif untuk membangun hubungan kesetaraan dan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten se-Provinsi NTB dalam program rehabilitasi lahan kritis sehingga mengakibatkan seluruh pelaksanaan kegiatan program tidak dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, studi ini secara praksis diharapkan Dinas Kehutanan Provinsi nantinya kedepan tidak lagi terlalu banyak membuat aturan yang lebih tinggi dalam memerintah dan mengarahkan Dinas Kehutanan Kabupaten se- Provinsi NTB dalam program rehabilitasi lahan kritis. Namun secara teoritik, selain tetap melakukan strategi kontrol ada upaya untuk memperkaya dan memperkuat strategi konsekuensi dan networking secara kolektif dalam meningkatkan komunikasi dan kepercayaan. Sehingga, tidak adanya lagi saling curiga yang menimbulkan tidak harmonisnya hubungan kelembagaan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten se-Provinsi NTB.

Forestry development in NTB Province is a local development that made by Forestry Bureau NTB Province. One of the forest development is rehabilitating program of critical area. It is a logic of consequent since the law of 32/2004 on local governance from decentralization to democratization, this program start from serious problem about institution relationship between Forestry Bureau Province with Forestry Bureau Regency in NTB Province, because there is no coordination that cause this program is not running well. So that, this research aiming to know how the Forestry Bureau Province to mobilize and synergize the roll of Forestry Bureau Regent in Rehabilitation Program of Critical Area in NTB Province. This research use qualitative method with descriptive approach, because the goal of this research is to describe, record, and interpreting aspect of institution relationship between Forestry Bureau Province with Forestry Bureau Regent that include control strategy and consequences strategy or networking. Also, the data collected by indepth interview, observation, and documentation technique in knowing how Forestry Bureau Province govern and control Forestry Bureau Regency in NTB Province in developing rehabilitation program of critical area. Forestry Bureau NTB Province now still govern the control capacity not consequences capacity and networking, because there is no collective action to synergize in building institution relationship with Forestry Bureau Regent so that the rehabilitation program of critical area is not running well. Because of that, this study practically hoping that in the future Forestry Bureau NTB Province not only making high rules in govern and controlling Forestry Bureau Regency in NTB Province in critical area program. But, in theory still have the strategy control in knowing and strengthen the consequences strategy and networking collectively in communicating and trust. So that there is no neglect that cause the institution relationship between Forestry Bureau Regency in NTB Province not so smooth.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah,Hubungan Kelembagaan,Sinergisitas, Institution relationship, control strategy, consequences strategy and networking