Tarik menarik kepentingan, isu lingkungan hidup tersisihkan :: Studi kasus agenda setting kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

PEMILUWATI, Nurrela, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Eksploitasi sumber daya tambang timah secara besar-besaran dan tidak terkendali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah membawa dampak kerusakan yang sangat parah bagi kelestarian lingkungan hidup. Permasalahannya menjadi kompleks, karena tidak saja menyangkut isu lingkungan tetapi juga isu lainnya seperti lapangan kerja, otonomi daerah, konflik lahan, tata niaga timah dan PAD. Isu-isu tersebut menjadi perdebatan publik dan menuntut penyelesaian oleh pemerintah daerah. Raperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum disusun oleh pemerintah provinsi sebagai upaya meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Namun, raperda yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, cukup ironis bagi pemeliharaan lingkungan, disebabkan lebih mengedepankan aspek ekonomi dan kepentingan politik daripada aspek lingkungan. Untuk itu penelitian ini bertujuan dalam rangka mengungkap proses pengagendaan kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum dan alasan tersisihnya isu lingkungan hidup dalam proses tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa yaitu teori agenda setting, rational choice dan konteks historis struktural. Pada prinsipnya agenda setting berlangsung sebagai pertemuan (coupling juncture) dari tiga aliran (streams) yakni aliran masalah, aliran kebijakan dan aliran politik. Pertemuan aliran tersebut dikelola dan ditentukan oleh interaksi antara pihakpihak yang berkepentingan yang disebut policy entrepreneur. Peran mereka adalah membuka kesempatan atau jendela peluang (policy window) demi terwujudnya agenda. Untuk melacak tersisihkan isu lingkungan dan dimensi politik dalam agenda setting dilakukan analisis terhadap ketiga aliran tersebut di atas, mengamati proses membuka atau menutup jendela peluang. Juga menganalisa perilaku rational choice dari aktor (policy entrepreneur) dan konteks historis struktural daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi yang dikombinasikan dengan penelitian eksploratif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan adalah teknik analisa framing. Hasil penelitian menunjukkan, dalam pengagendaan lebih memprioritaskan persoalan ekonomi dan bermuatan politik. Ditunjukkan dalam penelusuran terhadap aliran masalah, adanya dominasi dan sikap ambivalensi pemerintah provinsi dalam membingkai masalah dilema antara persoalan ekonomi dan lingkungan hidup. Dalam aliran kebijakan, solusi penataan dalam pengelolaan pertambangan cenderung berorientasi pada rasionalitas ekonomi (lapangan kerja, PAD) dari pada upaya pemecahan kerusakan lingkungan. Begitu pula dalam aliran politik dimana adanya kepentingan ekonomi PT. Timah Tbk terhadap pengaturan tambang rakyat (TI), iklim ketergantungan masyarakat yang sangat besar pada pertambangan timah rakyat, lemahnya kekuatan organisasi politik dan kelompok penekan (LSM) memback up isu lingkungan, ketidakjelasan porsi kewenangan dalam pengawasan lingkungan. Ketiga aliran tersebut walaupun masih mempertimbangkan persoalan lingkungan tapi juga berorientasi terhadap persoalan ekonomi. Melalui peran policy entrepreneur dalam hal ini Gubernur, Direktur PT. Timah Tbk dan Ketua Pansus Raperda terjadi interaksi (coupling juncture) ketiga aliran tersebut di atas. Dalam rangka menyatukan problem dengan solusi dan memanfaatkan situasi politik serta opini publik di daerah, strategi koalisi dilakukan oleh policy entrepreneur, antara lain melalui pendekatan interpersonal, mengadakan pertemuan/kunjungan/konsultasi dengan berbagai piha k dan upaya mewacanakan agenda. Dalam interaksi ketiga aliran tersebut, aliran politik paling dominan mempengaruhi agenda. Sehingga walaupun awalnya agenda ini mempunyai filosofi lingkungan, tapi dibaliknya memuat kepentingan ekonomi dan politik pemerintahan provinsi dan PT. Timah Tbk. Desakan dari kekuatan kelompok kepentingan ekonomi dan politik untuk melakukan upaya penataan khususnya penambangan rakyat (TI), menyebabkan jendela peluang (policy window) menyisihkan isu lingkungan sebagai prioritas dalam agenda v pengelolaan pertambangan. Dari hasil analisa disimpulkan bahwa kepentingan ekonomi dan politik yang berada dibalik penyusunan agenda antara lain karena terkait dengan konteks historis struktural daerah, dimana pemerintah provinsi Bangka Belitung saat itu dalam masa transisi setelah menjadi provinsi baru. Birokrasi yang sedang dalam penataan, berupaya mencari sandaran dan dukungan baik dari pihak politisi (DPRD provinsi), pelaku ekonomi (PT. Timah Tbk) maupun publik. Saat itu ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap penambangan timah rakyat, membuat pemerintah provinsi berupaya meminimalisir terjadinya konflik sosial dan politik. Secara politik ekonomi penambangan rakyat liar (TI) tersebut terkesan seolah-olah ’dibiarkan’ oleh pemerintah daerah. Kondisi ini juga seperti sengaja diciptakan, sebagai peluang bagi PT. Timah Tbk, oknum aparat, birokrat/politisi untuk ikut ’bermain’ mendapat keuntungan ekonomi demi kepentingan masing-masing. Secara politis juga berkaitan dengan kepentingan dukungan dan kredibilitas pribadi Gubernur di mata publik, yang mana mulai terjadi rivalitas antara Gubernur dan Bupati Bangka dalam mempersiapkan diri mengikuti pilkada Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2007. Dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari policy entrepreneur tersebut di atas, tidak mengherankan akhirnya membuat agenda kebijakan lebih memprioritaskan pemecahan persoalan ekonomi dan semakin menyisihkan isu pemecahan kerusakan lingkungan. Sehingga agenda yang disusun adalah sebatas penataan dalam pengelolaan pertambangan. Pada akhirnya penelitian ini merekomendasikan, Perda Nomor 3 Tahun 2004 tersebut perlu dikaji dan direvisi kembali. Dimana nantinya harus dilibatkan peran aktif stake holder lintas sektor seperti sektor pertanian, kelautan, dan pihak bapedalda, sehingga ada sinkronisasi kebijakan terutama upaya pemeliharaan lingkungan hidup dan mempersiapkan sektor potensial lainnya pasca penambangan timah seperti sektor perkebunan, kelautan dan pariwisata.

Uncontrolled, large scale exploitation of tin mine resource in Bangka Belitung Province had severely damaging effect on environment conservation. The problem became complex since it did not only involve environmental issue but also other issues such as employment, local autonomy, land conflict, tin trading and Local Pure Income. Those issues become public debate and require settlement by the local government. Local Regulation Plan on Public Mining Business Management is set by provincial government as an effort to minimize the effect of environmental damages. Nonetheless, the plan that later was legalized as Local Regulation Number 3 Year 2004 is quite ironical for environment management since it put forward more economy aspect and political interest than environment aspect. For this reason, this research aims to reveal the agenda setting process of public mining business management policy and the reason for neglecting environmental issue in the process. The approaches to make an analysis are agenda setting, rational choice and structural historical context. Agenda setting principally runs as coupling juncture of three streams, namely problem stream, policy stream and political stream. The coupling juncture is managed and determined by interaction of related parties called policy entrepreneurs. Their role is opening opportunity and policy windows to realize the agenda. In order to trace the neglect of environmental issue and political dimension in agenda setting, analysis on those streams is done by observing the process of opening or closing opportunity window and analyzing rational choice behavior of the actors (policy entrepreneurs) and local structural, historical context. The employed research method is combination of descriptive and explorative researches. Data collection was done through observation, interview and documentation. The data were then analyzed by using framing analysis technique. The results of the research show that agenda setting puts forward more economy issue with political load. It was shown in tracing the problem stream the dominance and ambivalent stance of provincial government in framing dilemmatic problem between economy and environment issues. In policy stream, the solution to mining management arrangement tends to orientate to economy rationalities (employment, PAD) than the effort of solving environment damages. In political stream where economy interest of PT. Timah Tbk in community’s mining (TI) regulation is present, very big dependency of the community on community’s tin mining, weakness of political organization and stressing groups (NGO) strengths backs up the environmental issue, namely uncertain authority portion in monitoring the environment. Even though those three streams still consider environmental issue, they also orientate towards economy issue. Through the role of policy entrepreneurs, in this case Governor, Director of PT. Timah Tbk and Chairman of Special Committee on Local Regulation Plan, those above three streams interact (coupling juncture). In the frame of uniting the problem with the solution and utilizing political situation as well as public opinion in local area, coalition strategy was done by policy entrepreneurs through, among others, interpersonal approach, holding meeting/visit/consultation with various parties and the effort of expressing the agenda. In the interaction of those three streams, political stream most prominently influenced the agenda. Consequently, even though this agenda initially had environmental philosophy, it contained economy and political interests of provincial government and PT. Timah Tbk. The urge from economy and political interest group vii strength to try arranging especially community mining (TI) caused the policy window to put aside environmental issue as priority in the agenda of mining management. The analysis concludes that economy and political interests behind the agenda setting are related, among others, to local structural, historical context where the Bangka Belitung provincial government is currently in a transition time after becoming a new province. Bureaucracy that is in the arrangement process tries to get assistance and support both from politicians (Provincial House of Representative), economy agent (PT. Timah Tbk) and public. By that time, high dependency of community on community tin mining made provincial government tried to minimize social and political conflict. In terms of economy politic the illegal community mining (TI) seemed to be ‘permitted’ by local government. This condition also seemed to be created on purpose as an opportunity for PT. Timah Tbk, officials, and politicians/bureaucrats to ‘take part’ in the game in order to get economical advantages for their own interests. Politically, it was also related to the support and personal credibility of the Governor before his public, by which rivalry between Governor and Regent of Bangka in preparing Governor Election in 2007. With various economy and political interests of the above policy entrepreneurs it is not surprising that finally policy agenda was set by putting forward more economy issue and putting aside the issue of environment damages problem solving. Consequently, the agenda is limited to arrangement of mining management. Finally, this research recommends the Local Regulation Number 3 Year 2004 to be reviewed. It has to involve active role of stake holders across sectors such as agriculture sector, marine, and local environment impact monitoring agency, so that there is policy synchronization especially the effort to preserve environment and to prepare other potential sectors after the activity of tin mining such as plantation, marine and tourism sectors.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah,Pengelolaan Pertambangan, Agenda Setting, Mining, Environmental Issue