Politik kebijakan :: Proses agenda setting perumusan kebijakan pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GUNAWAN, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Proses agenda setting perumusan kebijakan pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah kajian mengapa agenda kebijakan dapat menjadi pilihan atau sebagai prioritasnya dalam membangun wilayahnya. Pilihan yang diambil merupakan hasil pertimbangan dari berbagai stake holder yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Menurut John W Kingdon, dalam proses perubahan isu menjadi agenda akan di pengaruhi oleh tiga aliran, yaitu birokrasi, politisi dan teknokrasi. Munculnya fenomena baru akan membuka peluang untuk mendesakkan proposal. Masing - masing aliran akan berupaya mencoba mendesakkan proposal andalannya dalam kesempatan interaksi dalam forum pembahasan. Dalam kesempatan pembahasan akan muncul entrepreneur kebijakan dengan kelebihan sumberdaya yang di miliki akan mencoba mengarahkan agenda sesuai dengan keinginannya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang di kombinasikan dengan penelitian eksploratif. Memusatkan perhatian pada proses agenda setting perumusan kebijakan pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini merupakan hasil observasi , wawancara mendalam dari seluruh stake holder yang terlibat yaitu dari birokrasi, politisi dan Teknokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini mengulas tentang bagaimana proses agenda setting perumusan kebijakan pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga membuat sektor pertanian bukan sebagai prioritas utama pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan antara teory agenda setting yang di kembangkan oleh John W Kingdon dengan proses agenda setting perumusan kebijakan pembangunan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada proses agenda setting yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak muncul adanya entrepreneur policy. Tetapi perubahan isu menjadi agenda di pengaruhi oleh agenda masyarakat yang menginginkan pertambangan timah sebagai pilihannya.

Setting agenda process about agriculture development policy in Bangka Belitung Archipelago Province is a process how the policy agenda can be make choice or as the priority in how to build territory. The choice that had been taken made by stake holders that involve in decision making process. John W. King, in changing agenda isu process will be influence by three parts, are beauracracy/state, politician, and technocrat. This new phenomenon will open the proposal. Each of parts will struggle to goal their aim in any forum. In that forum process, will come policy entrepreneur with their sources more to set the agenda making process. The method that used in this research is descriptive, that combine with explorative research. Giving attention to the setting agenda process in agriculture development policy in Bangka Belitung Archipelago Province. The data had been made in this research are observation, indepth interview with all stake holder that involved, are beauracracy, politician and technocratic in Bangka Belitung Archipelago Province. This research is talking about how the setting agenda process in agriculture development policy in Bangka Belitung Archipelago Province, not aiming the agriculture sector as the first policy priority. This research shows the difference between the setting agenda theory that being made by John. W King with setting agenda process in agriculture development policy that happen in Bangka Belitung Archipelago Province. In Bangka Belitung Archipelago Province not came the entrepreneur policy, but changing issues became society agenda that they want taking mining as they choose.

Kata Kunci : Kebijakan Pembangunan Pertanian,Politik Kebijakan, Setting Agenda, Policy, Agriculture Development.