Pergulatan masyarakat tambang inkonvensional apung dengan masyarakat nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ERMEDI, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan letak geografis sebagai daerah kepulauan mempunyai sumberdaya laut yang berlimpah. Kekayaan sumberdaya laut tersebut telah banyak memberikan penghidupan bagi masyarakat Bangka Belitung, terutama masyarakat nelayan. Sejak dua tahun terakhir, masyarakat nelayan terusik oleh kehadiran masyarakat penambang, seperti yang dilakukan oleh masyarakat TI Apung. Bertemunya dua komunitas ini dalam arena yang sama telah meyebabkan konflik, khususnya dalam pemanfaatan sumberdaya laut. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang gambaran bagaimana interaksi sosial masyarakat TI Apung dengan masyarakat nelayan dalam perebutan sumberdaya laut dan ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengaturan sumberdaya laut terhadap pergulatan tersebut. Subyek penelitian terdiri dari informan kunci yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan LSM, dari kelompok masyarakat Nelayan dan masyarakat TI Apung serta unsur pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci untuk mengetahui proses terjadinya interaksi sosial serta untuk mengetahui penanganan konflik oleh pemerintah daerah, sedangkan dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data-data yang didapatkan dari observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa interaksi antara masyarakat TI Apung dengan masyarakat nelayan terjadi hubungan yang bersifat disosiatif. Sebagai pemicunya adalah kesenjangan ekonomi sebagai akibat dari persaingan dalam mengakses sumberdaya laut dan persaingan dalam kesempatan kerja. Masyarakat TI Apung yang didukung oleh banyak pihak lebih menguasai sumberdaya laut. Sedangkan masyarakat nelayan menjadi termajinal. Banyaknya masyarakat pendatang menyebabkan terjadi persaingan dalam mendapatkan pekerjan,khususnya dalam sektor pertambangan. Kebanyakan masyarakat pendatang sengaja direkrut dari para pemodal untuk dipekerjakan di TI Apung. Pemerintah daerah telah melakukan upaya-uapaya dalam menimalisir terjadinya konflik. Namun demikian, upaya tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi regulasi maupun manajemen konflik.Untuk mengoptimalkan peran pemerintah tersebut disarankan perlu adanya pengaturan tentang penataan tata ruang laut. Sehingga masing-masing pihak yang bertikai mengetahui dengan jelas zonazona yang harus mereka patuhi

Kepulauan Bangka Belitung province, with its archipelogic geographical position has abundant marine resources. The sea resources have supported particulary the lives of the people of the Kepulauan Bangka Belitung, the fisherman societies since since two years, the presence of the miner, as what have been done by the TI Apung (the offshore tin mining operated by the people). The meeting of two comunities in the same area have emerged conflicts, mainly in exploiting the marine resources. The purpose of this research is to find and potray how the social interaction between the TI Apung communities and fisherman communities in the struggle for the marine resources and to find how the government play its role ini managing marine resources regarding the struggle for the resources. The subject of this research are key informers; those are important figures in the society, the youth, NGO, the fisherman and the TI Apung miners them value, and the local governmant. Data collecting was done through field observation and in depth interview with the key informers to identify the social interaction process happened and to find out how the local government manages the conflict, while documentations are made to support the data obtained from the field observation and in depth interview. The result of the research shows the “dissociative” relation between the fisherman societies and the TI Apung miners, the trigger of the situation is the economic gap as the result of the competition in accessing the marine resources and the competition in employment opportunity. The TI Apung miners, supported by various parties, are able to to occupy the marine resource while the fisherman communities became the marginal. Al lot of migrant people coming to the area have, caused the competition in employment, especially in mining sector. Most of these migrant people are recruited in purpose to be employed in TI Apung by the mining investor. The local government has done some efforts to minimize conflict. Never theles, the efforts are not optimum. This can be observed from the role of government in executing regulation function and managing the conflict. To optimizing the government role, it is sugested to formulated the regulation in marine spatial ordering. By the order, the parties involved in the conflict are able to recognize the zoning areas and orders the must follow.

Kata Kunci : Interaksi Sosial,Nelayan dan Masyarakat Tambang Inkonvensional, social interactin, society, conflict, government roles