Ide penerapan Syari'at Islam PKS pada Pemilu 1999 dan 2004 serta respon non-muslim dan aktivist jender :: Studi kasus PKS DIY

SHOLAHUDDIN, Prof.Dr. Machasin

2006 | Tesis | S2 Ilmu Perbandingan Agama

Penelitian ini memfokuskan pada Ide PKS tentang Syariiat Islam dan respon kaum non-Muslim dan activist jender, ada tiga problem yang dijawab oleh penelitian ini: Bagaimana pergeseran formuiasi syari'at Islam pada pemilu 1999 dan 2004. Bagaimana ide tentang penerapari syari'at Islam direproduksi oleh para pemimpin PKS DIY pada Pemilu 2004, Bagaimana respon non-muslim dan activist gender lerhadap isu Syari'at !slam, Dari penelitian ini disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran ide Syari'at Islam pada pemilu 1999 dan 2004. Pergeseran dari formula Syari'at Islam yang eksklusif, literalistik dan partikular rnenuju kepada Syari'at Islam yang lebih kontekstual. Pola pergeseran tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosio-poiitik dan menyangkut tentang positioning PKS dalaln kancah pergumulan politik, Syari'at Islam disini dipahami dengan berbagai aturan atau norina, lebih jelas lagi syari'at Islam daiam kopecks ini adalah perda Syarilat Islam. Ide penerapan Syari'at Islam didaur ulang lagi pada Pemilu 2004 sebagai alat untuk political sirategy, tetapi dalam pemilu 2004 PKS tidak berani meinbawa issu-issu sensitif, dan selama tahun 2002-2004 ditemukan PKS tidak peniah mengusung, Syari'at Islam kecuali dengan bahasa yang lembut dan lunak serta dibungkus dengan aksi-aksi sosial yang simpatik. Dart peneIitian ini activist gender dan non-muslim merupakan bagian yang menolak syari'at Islam, jika Syarrat Islam itu dimaknai dengan berbagai perda (peraturan daerah) sebagaimana yang nomor 3 Th. 2002, tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol, perda No, 2 Th, 2003 tentang pengelolaan zakat profesi infaq dan shadagah, perda No. 6 Th 2003 tentang baca tulis Al-quran. Respon negative juga ditunjukkan oleh non-Muslim, dimana Syari'at Islam itierupakan regulasi kliustis yang diperuntukkan kepada ummat sedangkan Indonesia a.dalah negara multi-religi, maka perda atau Syari'at Islam tidaklah sesuai dengan sernangat para pendiri bangsa (founding fathers). Dalam penelitian ini juga ditemukan bagairriana PKS dalam konteks Pilkada Iokal Bantul menjadikan dirinya sebagai partai Islam integratif dengan mencaionkan Yudhaningrat yang merupakari representasi dart Tradisional-kejawen dan K.I-1 limar Aziz yang santri. Penelitian ini inengafirmasi apa yang dirumuskan oleh Abdullahi Ahmad An-Haim dalam bukunya toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law bahwa korban penerapan syari'at Islam adalah perempuan dan non-muslim.

This research focused on notion of Islamic Shari'ali by PKS and the responses of non-Moslem and gender activist toward it, There are three research problem answered by this thesis. How the shifting of Islamic shari'ah formulated in the general election 1999 and 2004. How do PKS's elite reproduces Islamic Sharilab in the general election 2004 and how the responses of Non-Moslem and gender activist toward Islamic Shari'ah. The result of this thesis is that there is changing /shifting in reformulating Islamic Shari'ah in the context of PKS. The shifting from the rigid and exclusive to more flexible. This changing/shifting is caused by socio-political factors especially the factor of positioning PKS in the local political. context. In this context, Islamic Shari'ah should be understood as a legal role (perda) which is existed in many regions after the decentralization policy. Notion of Islamic Shari'ah reproduce PKS in the general election 2004 as political strategy to gain a vote from Islamic community, This research note that during the general election 2004 PKS not devote the Islamic Shari'alt in term of sensitive issue, but PKS wrap it in term of soft language and simphaty social action. This research show resistance of gender activist, if the Islamic Shari'ah define as legal role (perda) like No, 3 Th. 003 dealing with regulating, banning, and controlling the alcoholic drinking. No. 2 Th. 2003 dealing with regulation of Zakat, Infaq and shadagah. The legal role No. 6 Th. 2003 dealing with reading-writing AIgur'an. The negative response also showed by Non-Moslem, they said that Islamic Shari'ah is specific regulation for Islamic community (Urnmat), as matter of fact Indonesia is Multi-religious nation-state. So the Isiainiz Shari'ah is not compatible with spirit of our founding fathers. This research also show the local context of Islamic Shareaki, pilkada at Bantul PKS posit it self as integrative parties with support the representation of Traditionalist and kejawen Moslem, GPH Yudhaningrat and K.H Umar Abdul Aziz, And last but not least this thesis is re-affirmation of what Abdullahi Ahmad An-nalm stated in his magnum opus book toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law, that there are two components in the society will be discriminated by applying Islamic Shari'ah, Non-Moslem and Women.

Kata Kunci : Syariat Islam,PKS,Aktivis Jender Non Muslim, Islamic shari'ah, PIGS, public sphere, gender activist & Non-Muslim