Kajian yuridis tata hutan negara lereng selatan gunungapi Merapi dalam upaya pelestarian lingkungan

SURIANI, Rollys, Prof.Dr. Totok Gunawan, MS

2006 | Tesis | S2 Ilmu Lingkungan

Hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia perlu digunakan secara rasional. Pengelolaan sumber daya alam hutan tersebut harus diusahakan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat, baik materiil maupun spiritual, dengan cara yang tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, pengelolaan yang akan datang secara lestari. Pasal 33(ayat 3) Undang-Undang Dasar 1945, pemanfaatan sumber daya hutan harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai dengan semangat kekeluargaan, yang mencerminkan sifat kebersamaan agar dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, terpadu, saling menghidupi dan saling menguatkan. Hutan mempunyai fungsi yang bermacam antara lain; fungsi produksi, fungsi lindung dan pengawetan alam, fungsi estetika serta fungsi strategis dalam pertahanan dan keamanan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mempelajari alokasi kawasan hutan dalam penggunaan tata hutan Negara, (2) Kajian faktor-faktor yuridis penggunaan lahan dalam upaya pelstarian lingkungan, (3) Memberi alternatif/mempelajari peran tata hutan Negara daam upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup Metode penelitian ini menggunakan analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan di susun secara sistematik, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan tentang permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini, mengacu kepada SK Menhut Nomor 134/MENHUTII/ 2004 perubahan fungsi dari kawasan hutan yang ada di lereng selatan Gunungapi Merapi, kawasan hutan tersebut berubah fungsi dari kawasan hutan lindung, cagar alam, hutan wisata menjadi kawasan taman nasional. Era otonomi daerah yang mana peraturan Perda yang dikeluarkan adakala bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan khususnya di daerah lereng selatan Gunungapi Merapi yang mana masuk da daerah Sleman.

Forest as one of Indonesian natural resources should used rationally. Managed this natural resources, the forest, should be done in ways that gave the best advantages to filled the need and attention of the people, material and spiritually, and not destroyed the human environment arrangement, the next management also keep it alive, immortal. Article 33 para (3) of the 1945 Constitution, the utilization of forest as natural resources should be in shape of an activity of all part of nation and the whole people of Indonesia in the spirit of brotherhood that shows or reflected the togetherness behaviour that could growth and developed together, integrated, strengthen and keep a lived each others. The forest had many function, such as; production function, natural conservation, esthetical function and strategic function of national depense and security. The direction of this research were (1) learned about area allocation of forest in States Forest Utilization, (2) Examined the yuridical factors of land use pattern in environmental preservation acts, (3)Give the alternatives way/learned the function of Act No.23 of 1997 concerned about The Environmental Management. Method used in this research was qualitative-descriptive approach. Data gets from true condition at field and literature review arranged systematically, and get into analyzed. Next step, compared the data to find the answer of research questions and took the conclusions. The result of this research, concern of Forestry Minister’s Decree No. 134 of 2004 (SK Menhut No. 134/MENHUTII/2004), conversion of forest area function at south slope of Merapi volcano, were changed into National Park area from the conservation forest, nature preserve, and tourism area. The era of Regional Autonomy, when Regional Regulation (Perda) sometimes made opposite side with the higher regulation, the government’s policy in forest preservation, especially in south slope of Merapi volcano, in Sleman District.

Kata Kunci : Hutan,Pengelolaan,Pembangunan Berkelanjutan, yuridical examination, forest, south slope of Merapi, nature preservation