Pengembangan rumah sakit, upaya pelayanan dan subsidi Pemda di RSUD Biak papua

MARYAR, Marinus, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Manajemen Rumah Saki

Pendahuluan: Lembaga pemerintah harus mencari stategi pengembangan organisasi yang membuat tenaga kesehatan betah bekerja dan tidak mengutamakan bekerja diluar. Penelitian ini mempelajari strategi manajemen dalam membangun lembaga yang ”menarik” bagi masyarakat dan tenaga kesehatan sendiri. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber dana untuk pengembangan lembaga pemerintah dan pengelolaannya. Kami ingin mempelajari apakah pola subsidi pemerintah merupakan mekanisme yang tepat dalam mengupayakan pengembangan rumahsakit. Metode: Dengan rancangan studi kasus, kami berupaya untuk mendokumentasi dinamika pengembangan lembaga di rumahsakit umum Biak papua. Data untuk penelitian ini dikumpulkan antara Agustus –September 2006. Hasil Penelitian: Berkaitan dengan dana yang siap digunakan untuk pengembangan layanan strategis,rumahsakit tidak memilikinya.Akan tetapi rumahsakit dapat memiliki dana pengembagan dalam bentuk biaya mosdal. Biaya modal biasanya diajukan untuk pembangunan bagian dari gedung dan alat kedokteran. Semua biaya harus dianggarkan melalui perencanaan tahunan. Karena kegiatan-kegiatan semacam itu bukan termasuk biaya modal,maka dana untuk itu tidak dimintakan. Pemerintah daerah dan pusat merupakan sumber dana bagi rumahsakit. Sejak desentralisasi kesehatan,rumahsakit mengalami peningkatan dana rata-rata 32 persen pertahun dalam kurun 2001-2005. Tetapi semua pengeluaran disesuaikan dengan item-item yang sudah ada dalam perencanaan. Dana pengembangan belum bisa diambil dari sumber keuangan yang ada. Ruang perawatan VIP untuk penyakit kandungan dan kebidanan dan bedah memiliki pendapatan yang memadai tetapi belum digunakan sebagai salah satu sumber dana pengembangan. Peraturan daerah tentang tarif mengurangi gerak rumahsakit dalam menghimpun dana. Tarif yang ada dalam peraturan yang ada dibuat tahun 2001 dan sudah tidak sesuai dengan hargaharga yang ada saat ini. Rumahsakit dapat memungut biaya atas tindakan medik khusus. Namun hasil ini tidak bisa disisihkan untuk kegiatan strategis. Peraturanperaturan pemerintah daerah yang ada sekarang mencerminkan rumahsakit sebagai pelaksana dari organisasi pemerintah daerah. Peraturan-peraturan seperti itu mematikan kreatifitas rumahsakit dalam mencari strategi pengembangan yang merespon kebutuhan masyarakat. Kesimpulan: Meskipun dituntut untuk menjadi lembaga yang kompetitif dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan karyawan, rumahsakit pemerintah masih bertindak sebagai pelaksana pemerintah daerah. Pengembangan kegiatan strategis dipaksa mengikuti pola birokrasi perkantoran umum yang tidak cukup fleksibel dengan kebutuhan lapangan. Rumahsakit umum Biak tidak memiliki kontrol terhadap dana yang bisa mereka peroleh. Tidak adanya peraturan yang membolehkan penyisihan uang untuk pengembangan kegiatan stategis membuat situasi seperti birokrasi mesin dan tidak bisa responsif terhadap permintaan masyarakat. Sejalan dengan peraturan badan layanan umum (BLU) Pemerintah Daerah perlu memodifikasi peraturanperaturan yang memberi kesempatan rumahsakit mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas rumahsakit dan kebutuhan masyarakat. Rumahsakit sebaiknya memperoleh otonomi dalam mengelola pendapatan dari layanan unggulan agar dapat digunakan sebagai sumber pengembangan layanan strategis.

Background: Government bodies have been looking for competitive organizational stategies that attract their workers to stay and to proiritize working inside the organization. This study dokuments organizational stategies that ballow a district hospital attractive to its own workers and consumers. It is concerned with finansial resources used for competitive service development ang their administration. It seeks to find out whether the government subsidy remain a approapriate strategy to make a competitive hospital. Methode: Using a case study design, we attempt to document local government administration process for hospital competitive services. The data was collected in august-September 2006 in the Biak District Hospital of Papua Province. Result: (a). does the hospital always have allocation for competitive sevice development? Hospital management does not have any fund that could be used for tactical and strategic activities. Hospital management could have development fund ini the form of capital money that is used to make buildings and medical equipment. All money needed for hospital activities and development should be planned and be proposed in annual budgeting process. Since strategic activities is not part of capital money, they can not be proposed to local government. Local and central government provide operational and capital fund for hospital strategic activities. Since district autonomy took place, fund for hospital increase on avarege of 32 percent per year. Hospital management gain good income from VIP rooms specifically designed for obgyn and surgery patients contribute. How ever the fund can not be used as slack resources. Local government decree on hospital tarif limit hospital management to gain some extra fund. Existing rule on tarif even worse because it is no longer appropriate due to changes in cost of production. Although hospital management could charge patient for medical intervention not stated in the decree, the money gained could be used separately for stragic actvities. Existing rules reflects the hospital as an implementing unit of local government. Any decisions and activities shculd be planned and proposed ahead before it could be implemented. Such rules cut hospital creativity in searching for competitive strategies that are essential to the need of the community. Conclusion: Although challenged to be a competitive sevice organization and to create activities responsive to the need of surrounnded communities, the position of government hospital remain as the implementing unit of the local government. Compotitive and strategic activities are conditioned to follow bureacratic and inflexible mode of planning and budgetting. Biak General hospital has no control over fund gained from their services. The lack of rules on saving money for hospital slack resources is likely to produce a bureactratic machine. Such a mentality is not flexible to the need of strategic competitive activities and to community demand. In parallel to public service body act, local government are pressed to give more hospital authority to manage available resources in the manners appropriate to the need of strategic activities.

Kata Kunci : Manajemen Rumah Sakit,Pengembangan,Subsidi Pemda