Evaluasi dana pemerintah pusat pembiayaan program perbaikan gizi masyarakat sebelum dan sesudah desentralisasi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

DIRHAMSYAH, Dirgo, Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc.,PhD

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. Pembiayaan da

Latar Belakang: Besarnya ketergantungan dana pemerintah pusat terhadap sumber pembiayaan program Perbaikan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rentang pilihan keputusan kewenangan sumber dana pemerintah pusat terhadap program Perbaikan Gizi Masyarakat dan menganalisis rentang pilihan kewenangan alokasi anggaran pengadaan obat program dan MP-ASI serta evaluasi cakupan program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Anemia Gizi Besi Ibu Hamil (AGB) dan program MP-ASI. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kuantitatif dengan rancangan deret berkala (time series) sebelum dan sesudah. Subjek penelitian adalah pengelola program gizi dan unit analisis penelitian sumber pembiayaan dan alokasi anggaran program Perbaikan Gizi Masyarakat serta evaluasi cakupan program. Somber data adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen data pembiayaan dana pemerintah pusat yang terkait dengan pembiayaan program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Sub.Din Kesga. Analisis data sekunder dengan mengumpulkan data kuantitatif, kemudian dikelompokkan ke dalam tabel guna mengetahui kegiatan yang dilaksanakan dan sumber dana kegiatan. Data hasil penelitian disajikan dalam.bentuk tabel yang sudah dikelompokkan dan perhitungan kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Hasil Penelitian: Sumber pembiayaan dan alokasi anggaran program Perbaikan Gizi Masyarakat sebelum dan sesudah desentralisasi tahun 2000-2004 sebesar Rp.2.929.500.000,-,Rp.1.407.400.000,- Rp.1.307.375.000,-. Rp.7.469.960.000,- dan Rp.1.872.000.000,- terdiri APBD, APBN murni dan BLN dimana pembiayaan dana pusat sebesar Rp.989.500.000,-, (33,78%), Rp.1.107.612.000,- (72,30%), Rp.1.147.375.000,- (87,76%), Rp.7.314.980.000,- (97,92%) dan Rp.1.350.000.000,- (72,12%). Kesimpulan: Pembiayaan Dana pemerintah pusat program Perbaikan Gizi Masyarakat memperlihatkan gambaran yang otonomi terdesentralisir,ditunjukkan rentang kewenangan (decision space) yang sempit, alokasi anggaran pengadaan obat program rentang kewenangan yang sedang dan alokasi anggaran program MP-ASI rentang yang sempit.

Background: Big dependency of central government fund on finance resource of society nutrition improvement program in health department, North Sumatera province. Objectives: The study aims to analyze decision space of central government fund resource toward society nutrition improvement program and budget allocation of drug supplying program and MP-ASI, and to evaluate program coverage of pilot project of society nutrition improvement, anemia among pregnant mother and MP-ASI program. Methods: This was a descriptive and quantitative study using time series design before and after. Subject of the study was the manager of nutrition program and the analysis unit was resource finance and fund allocation of society nutrition improvement program and evaluation of program coverage. Data were collecting from secondary data. Data were collected by searching documents of central government fund allocation that related to the finance of society nutrition improvement program on Sub din kesga (?). Secondary data were analyzed by collecting quantitative data, grouping into table for finding information regarding to activities that has been implemented and its finance resources. Data were presented in the form of table that has been grouping and its calculation was presented in the form of narration. Result: The finance resource and fund allocation for society nutrition improvement program before and after decentralization between 2000 – 2004 were Rp. 2,929,500,000.-, Rp. 1,407,400,000.-, Rp. 1,307,375,000,-, Rp. 7,469,960,000,- and Rp. 1,872,000,000,-, consisted of local government budget, national budget, and BLN in which central fund finance was Rp. 989,500,000.- (33.78%), Rp 1,107,612,000.-(72.30%), Rp. 1,147,375,000.- (87.76%), Rp. 7,314,980,000.- (97.92%), and Rp. 1,350,000,000.- (72.12%), while the local government budget was Rp. 130,000,000.-, Rp. 160,000,000.-, Rp. 160,000,000.-, Rp. 155,000,000.-, and Rp. 522,000,000.-. Conclusions: Fund finance of central government for society nutrition improvement program shows centralized autonomy, limited decision space. Keywords: decentralization, finance resource, fund allocation, decision space

Kata Kunci : Pembiayaan Kesehatan,Kebijakan Desentralisasi,Program Perbaikan Gizi