Analisis pembiayaan masyarakat miskin sebelum dan setelah dikelola oleh PT Askes di Puskesmas Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi

MUSTAFID, drg. Julita Hendrartini, M.Kes

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. Pembiayaan da

Latar Belakang: Pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, melalui Program PKPS-BBM Bidkes di Kabupaten Sarolangun dikelola dengan global budget, dengan sistem pengelolaan dana langsung oleh puskesmas. Berbeda dengan Progran Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, dimana dana subsidi dari pemerintah diberikan secara kapitasi. Perubahan pengelolaan dana tersebut menyebabkan terjadinya keterbatasan jangkauan pelayanan yang diberikan, dan menyebabkan puskesmas kurang leluasa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pengelolaan dana pelayanan kesehatan dan kegiatan penunjang serta persepsi stakeholder terhadap pengelolaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin di puskesmas sebelum dan setelah dikelola oleh PT. Askes. Metode: Jenis penelitan adalah penelitian analitik dengan rancangan before and after. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sarolangun, subyek penelitian adalah stakeholder pengelola dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang berjumlah 14 orang. Data yang terkumpul di tabulasi untuk melihat rata-rata biaya besaran pemanfaatan dana pelayanan kesehatan dan kegiatan penunjang dan analisis kualitatif untuk mengetahui persepsi stakeholder terhadap perubahan pembiayaan. Hasil penelitian: Pemanfaatan dana operasional dalam gedung pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, meningkat dari Rp. 50.142.290,- menjadi Rp. 98.143.984,- setelah dikelola oleh PT. Askes, ternyata dana yang digunakan untuk operasional luar gedung mengalami penurunan dari Rp. 29.980.350, menjadi Rp. 8.613.000 setelah dikelola oleh PT. Askes. Perbedaan ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan biaya, tidak di ikuti dengan peningkatan kegiatan pelayanan kesehatan masyarkat miskin, karena pada program yang dikelola oleh PT. Askes, biaya operasional lebih cenderung digunakan untuk pelayanan di dalam gedung. Kegiatan penunjang sebelumnya dapat dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 13. 802.400, ternyata setelah dikelola oleh PT. Askes, kegiatan tersebut belum pernah dilaksanakan. Persepsi stakeholder terhadap perubahan pembiayaan, umumnya mereka mengatakan bahwa sistem pembiayaan dan mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat miskin, memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif sebelum dikelola oleh PT. Askes Kesimpulan: perbedaan pemanfaatan dana pada kedua program ini terletak pada keleluasaan pemanfaatannya, kegiatan penunjang dapat dilaksanakan karena tersedianya dana, dan persepsi stakeholder terhadap perubahan pembiayaan pelayanan pada umumnya mereka mengatakan bahawa model global budget lebih fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan.

Background: In providing health insurance for the community through Fuel Subsidy Reduction Compensation Program in Health at District of Sarolangun, the government adopts global budget whereby community health centers function as fund organizer. It is different from Program of Health Insurance for Poor Community whereby fund of subsidy from the government is given in capitation system. The change of fund management causes limited coverage of service provision and makes community health centers have less flexibility in providing health service for poor community. Objective: The study was meant to identify differences in fund management of health service and supporting activities as well as stakeholders' perception about fund management of health service for poor community at community health centers before and after the management of PT. Askes. Method: This was an analytical study with before and after design. It used both quantitative and qualitative approaches. Analysis unit of the study was District of Sarolangun and subject consisted of as many as 14 stakeholders as fund managers of health service for poor community. Result: Fund utilization operational inside the building for health service for poor community increased from Rp 50.142.290,- to Rp 98.143.984,- after it was managed by PT. Askes. Meanwhile operational cost for outside the building decreased from Rp 29,980,350 to Rp 8,613,000 after it was managed by PT. Askes. This difference showed increase of cost but it was not followed by increased activities of health service for poor community because in the program managed by. PT. Askes, operational cost tended to be used for services in the building. Cost of supporting activities was formerly as much as Rp 13,802,400 and after it was managed by PT. Askes, no activity was carried out. Stakeholders' perception payment change system indicated that in general they perceived finance system and payment system of health service fund for poor community can give the health service comprehensively before they were managed by PT. Askes. Conclusion: The difference of utilization health service fund of two programs is located on the flexibility of its utilization, supporting activity can be caried out because of the availibilty of health serveice fund. Stakeholders perceived the payment change system in general thay said that global budget model is more flexibelity its implementation.

Kata Kunci : Pembiayaan Kesehatan,Pengelolaan,Masyarakat Miskin