Anaisis biaya distribusi vaksin dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Puskesmas di provinsi Papua

SLAMET, dr. Kristiani, SU

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. Pembiayaan da

Latar Belakang : Program imunisasi merupakan kegiatan yang bersifat publik, dan oleh karena itu pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk meningkatkan cakupan dan menghindarkan hilangnya kesempatan dalam pelayanan imunisasi, ketersediaan vaksin menjadi penting. Vaksin memiliki sifat peka terhadap panas, sinar matahari dan pembekuan. Vaksin yang telah terpapar akan mengalami penurunan potensi baik sebagian maupun seluruhnya walaupun sudah dilakukan perbaikan suhu. Salah satu mata rantai paling lemah dalam rantai dingin adalah transportasi. Wilayah Provinsi Papua yang sangat luas dan memiliki transportasi terbatas. Oleh karena itu, untuk pendistribusian vaksin secara cepat dan akurat diperlukan besaran biaya operasional. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran biaya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke puskesmas di Provinsi Papua. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus. Subyek penelitian ini adalah pengelola program imunisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara dan daftar tilik observasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya langsung, biaya tidak langsung, total biaya distribusi dan sumber pembiayaan. Data dianalisis menggunakan metode activity based costing/ABC. Hasil Penelitian : Realisasi biaya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/ kota pada tahun 2005 sebesar Rp68.779.943, yang terdiri dari biaya langsung sebesar Rp42.361.140 dan biaya tidak langsung sebesar Rp26.418.803 dengan APBD provinsi sebagai sumber pembiayaannya. Adapun besaran biaya distribusi vaksin yang seharusnya tersedia pada tahun 2005 sebesar Rp162.438.300 yang terdiri dari biaya langsung sebesar Rp131.018.300 dan biaya tidak langsung sebesar Rp31.420.000. Ketersediaan biaya distribusi vaksin dari kabupaten/kota ke puskesmas bervariasi. Ada wilayah yang dananya tersedia, ada pula wilayah lain yang dananya tidak tersedia. Pendistribusian vaksin dari provinsi ke kabupaten/ kota sebagian besar melalui pesawat terbang (85%), sedangkan pendistribusian vaksin dari kabupaten/kota ke puskesmas dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan mobil, sepeda motor, pesawat terbang, maupun perahu motor baik melalui jalur sungai maupun laut. Kesimpulan : Selisih antara realisasi biaya dan yang seharusnya tersedia sebesar Rp93.658.357. Selisih ini muncul karena adanya perbedaan frekuensi/aktivitas distribusi vaksin antara realisasi dan yang seharusnya.

Background : Immunization program is a public activity, and thus the funding becomes the responsibility of the goverment. To increase coverage and to avoid missed opportunities in immunization service, availability of vaccines is considered important. Vaccines are sensitive towards heat, sunbeam and congealing. The exposed vaccines will eventually experience partial or absolute potential reductions even though temperature enhancement has been made. One of the weakest chains in cold chain is transportation. Papua is a very wide province with limited transportations. For this reason, operational cost is necessary in distributing vaccines quickly and acurately. Objective : The objective of this research was to analyze the amount of vaccines distribution cost from province to districts/cities, and from districts/ cities to health centers in Papua. Methods : This research was a descriptive research with case study design. The subjects of the research were immunization program coordinators in the level of province and districts/cities. The instruments used in this research were interview guide and observation check list. Variables employed in the research were direct cost, indirect cost, total distribution cost, and resource of funding. Data were analyzed by using activity-based costing/ABC method. Results : The real cost of vaccines distribution from province to districts/cities in the year of 2005 was Rp68,779,943 which consisted of direct cost of Rp42,361,140 and indirect cost of Rp26,418,803, with Provincial APBD (Local Goverment’s Revenue and Expenditure Budget Plan) as the funding resource. The amount predetermined cost of the vaccines distribution in the year of 2005 was Rp162,438,300 which consisted of direct cost of Rp131,018,300 and indirect cost of Rp31,420,000. The availability of vaccines distribution cost from districts/cities to health centers varied in different areas in Papua. In some areas, fund for distribution cost was available, but in other areas it might not be available. From province to districts/cities, vaccines were mostly distributed by plane (85%), while from districts/cities to health to health centers, vaccines were distributed by various means such as cars, motorcycles, planes, or motor boats (both through rivers or seas) Conclusion : The gap between the real cost and the predetermined cost was Rp93,658,357. The gap emerged because of the difference in frequency/ activities of vaccines distributions between the reality and the predetermined.

Kata Kunci : Kebijakan Pembiayaan Kesehatan,Biaya Distribusi Vaksin