Analisis kebijakan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kota Jambi Propinsi Jambi

SUNARYADI, Didik, Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, MSc.,PhD

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. Pembiayaan da

Latar belakang: Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin perlu dikembangkan dan dipertahankan kelangsungannya dengan prinsip jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebagai implementasi dari UU No.32 tahun 2004 yaitu melaksanakan kewenangan bidang kesehatan dan mengembangkan jaminan sosial bagi masyarakatnya di daerah Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek kebijakan program jaminan kesehatan kesehatan masyarakat miskin yang merupakan konsekuensi dari adanya visi dan misi, kemauan politk, dan kemampuan finansial dari pemerintah kota Jambi Metode penelitian: penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pemilihan sampel secara purposive sampling. Unit analisis adalah kota Jambi. Subjek penelitian adalah stakeholder sebanyak 10 orang terdiri dari Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Ketua Komisi D DPRD, Kepala Bappeda, Asisten Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Sosial, Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dan LSM Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan penelusuran dokumen dan analisis data secara kualitatif. Hasil: Prospek kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kota Jambi merupakan implikasi pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan. Variabel yang dipergunakan dalam melihat potensi kebijakan ini meliputi: visi dan misi, kemauan politik, kemampuan finansial dan tuntutan masyarakat. Pemilihan variabel ini didasarkan atas pertimbangan bahwa keempat variabel ini merupakan komponen yang harus ada dalam menyusun suatu formula suatu kebijakan. Hubungan antar variabel menunjukkan variabel kemampuan finansial sangat berpengaruh dalam kebijakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kebijakan awal yang ada di Kota Jambi yang berkaitan dengan jaminan kesehatan masyarakat miskin berupa Renstra penanggulangan kemiskinan, Kebijakan umum APBD dan Standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Ketiga kebijakan ini memuat indikator kinerja tentang jaminan kesehatan masyarakat miskin. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan pemerintah Kota Jambi sudah mengarah kepada kepentingan masyarakatnya dan mampu menyesuaikan dengan peraturan yang bersifat nasional (kewenangan dan SPM), akan tetapi belum diikuti dengan pembiayaan riil untuk percepatan pencapaian indikator jaminan kesehatan masyarakat miskin. Kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin di Kota Jambi mengarah kepada kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi didaerah yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Kesimpulan: visi dan misi menunjukan kedepan pemerintah Kota Jambi memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kemauan politik ditunjukkan dengan merespon melaksanakan kewenangan bidang kesehatan. Kemampuan finansial untuk pembiayaan kesehatan masyarakat miskin belum memadai dan menghendaki adanya subsidi dari pemerintah pusat. Tuntutan masyarakat miskin lebih menekankan kepada pelayanan kesehatan yang mudah terjangkau dan berkelanjutan. Terdapat potensi untuk mengembangkan kebijakan program jaminan yang mengarah kepada pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan yaitu mengembangkan jaminan kesehatan sosial sesuai dengan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah.

Background: Health service for poor community needs to be developed and sustained with the principle of health insurance for poor community. The local government is responsible in health financing and service for poor community as an implementation of Act No. 32, 2004, i.e. maintaining authority in health and developing social insurance for the local community. Objective: The objective of the study was to identify policy planning of health insurance program for poor community as a consequence of vision and mission, political will, and financial capacity of Jambi Municipality. Method: The study was descriptive with purposive sampling technique. Analysis unit was Jambi Municipality. Subject consisted of stakeholders with as many as 10 people comprising Vice Head of Municipal Government, Local Government Secretary, Head of Local Planning Council, Head of Health Office, Head of Community Empowerement and Social Welfare Office, and Non Government Organization of Indonesian Family Planning Group. Data were collected through indepth interview and document studies. Data analysis was done qualitatively. Result: The prospect of health insurance program policy for poor community in Jambi Municipality form of the implication of decentralization implementation in health sector. The variable that used in look at its policy potention include: vision and mission, political will, financial ability, and public need. This variable selecting was based on consideration that the all four variables form of the component that must exist in establishing the formula of the policy. The relation between variable showed that financial ability variable was very influence in healh insurance policy program for poor community. The original polity in Jambi Municipal with regard to health insurance for poor community was poor Renstra (Strategic Plan) for deal with poverty, General Policy of APBD (Regional Revenue and Expenditure Budgeting), and Minimum Service Standard (SPM) in health sector. All three policy containing an performance indicator about health insurance for poor community. All of that showed that the policy of Jambi Municipality Government had toward to its public interest and able to adjust with the national rule (authority and SPM), however had not followed yet by real financing for accelerating to achieve health insurance indicator for poor community. The policy of health insurance program for poor community in Jambi Municipality had toward to regional obligation in authonomy administration in regional that adjusted to regional’s ability and its potention. Conclusion: The vision and mision showed that in the future, Jambi Municipal Government providing health insurance certainty to poor community. Political will was showed by respond in implementing its authority in health sector. The financial ability to health financing for poor community was not sufficient yet and need a subsidize from central government. The need of poor community more empasized on health service that accessible and sustaining. The prospect of insurance program tend to decentralization implementation in health sector, that is by developing social health insurance according to what was obligated by regional authonomy administration.

Kata Kunci : Jaminan Kesehatan,Kebijakan Program,Masyarakat Miskin