Respons pemerintah daerah Provinsi Jambi terhadap kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan

SIDDIK, Jonni Warta, Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc.,PhD

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang. Kebijakan desentralisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi merupakan salah satu kebijakan yang mendapat perhatian besar dalam rangka memajukan pelayanan kesehatan masyarakat. Tahun 2004 telah terjadi amandemen Undang-undang No. 22/1999. Undang-undang ini adalah UU No. 32/2004, dengan menambah beberapa pasal dari UU No. 22/1999. Salah satu ketetapan baru adalah kekuasaan pemerintah provinsi mengkoordinasi pemerintah kabupaten dan kota. Perkembangan ini membuktikan kebijakan desentralisasi di Indonesia terutama di Jambi masih pada masa transisi. Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian menyangkut kebijakan organisasi publik termasuk dinas kesehatan. Tujuan Penelitian. Memperoleh informasi dan gambaran respons kebijakan desentralisasi daerah bidang penyusunan program di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Cara Penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptifkualitatif. Unit analisis data yaitu Pemda Provinsi Jambi dan terfokus pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Menganalisis informasi digunakan analisis nonstastitik dengan teknik analisis kualitatif yaitu teknik analisis melalui proses pemikiran logis secara induktif, deduktif, analogis maupun komparatif. Hasil Penelitian. Penampilan kinerja respons Pemerintah Provinsi Jambi terhadap kebijakan desentralisasi sektor kesehatan menunjukkan peningkatan kemampuan birokrasi aparatur daerah dalam memandang perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Persepsi pemerintahan provinsi merupakan interpretasi kebijakan aparatur pemerintah daerah yang disesuaikan standar pengalaman maupun harapan terhadap aktifitas kesehariannya. Dibidang kemampuan anggaran kesehatan daerah merupakan tingkat kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk penganggaran program kesehatan; meliputi RASK/DASK APBD, pendapatan daerah (PAD), serta belanja publik dan belanja aparatur (Perda APBD). Dalam penganggaran program kesehatan perbandingan terhadap total APBD tahun 2005 Provinsi Jambi secara keseluruhan yang sebanyak 612.919.507.159,- rupiah, memperlihatkan sektor kesehatan daerah hanya memperoleh 8%. Ditilik berdasarkan standar WHO bahwa proporsi anggaran kesehatan seharusnya minimal 15% dari total APBD pemerintahan. Kemudian untuk sisi bayangan organisasi selalu akan menyertai pengendalian proses manajemen rencana penyusunan program seperti pada organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kesimpulan. Upaya Pemda menunjukkan respon positif terhadap kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan. Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan meliputi perubahan rencana penyusunan, perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan publik, penganggaran serta mengantisipasi masalah daerah. Ada upaya untuk merefleksikan ke program dan pelayanan kesehatan berorientasi masyarakat termasuk sumber daya.

Background: decentralization policy of Jambi’s Health Office is a policy get wide attention in order to improve people health service. In 2004,The Law no,22/1999 was amended with the Law No.32/2004, by adding some articles of the former. One of new provision is authority of provincial government to coordinate district government. The recent development proved that decentralization policy in Indonesia, especially in Jambi, still have been in transition period, with some changes and adjustments related to policy of public organization including health office. The challenge brought great implication to program planning preparation system in Jambi province. Research objective. Got information and description of response on local decentralization policy in program preparation in health office of Jambi province. Method. This research used descriptive qualitative approach. Analytical unit is government of Jambi province and focused on its health office. Information was analyzed using non-statistical analysis with qualitative analysis technique through logical reasoning process including inductive, deductive, analogical, and comparative reasoning. Research result. Response of Jambi province government to decentralization policy in health sector indicated capability improvement of local bureaucrat in viewing change in governmental administration system. Perception of provincial government on the decentralization policy is policy interpretation of local apparatus that was adjusted to standard of experience or expectation to daily activity. Local health budget is a level of financial capacity to finance health programs, including RASK/DASK APBD, local revenue, and public and apparatus expenditure. In the 2005 local budget, health program budget was Rp 612,919,507,159, which indicated only 8% of total budget. Based on WHO standard, the proportion should be 15% of total budget. Then, organization shadow side will accompany management control process of program preparation such as in health office of Jambi province. Conclusion. Effort of the local government showed positive response to policy decentralization policy. Changes in governmental administration system included change in plan preparation, need, demand and public expectation, budgeting and anticipating local problems. There are efforts to reflect people oriented health program and service, although there are lacks in mechanism and capability they have, including resource.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Desentralisasi,Respon Pemerintah Daerah, local government response, health decentralization, program plan, local budget, and shadow side